RAPBN 2014 sebagai salah satu instrumen ekonomi yang digunakan dalam mengatasi melemahnya  nilai tukar Rupiah yang menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia, nampaknya tidak akan mampu berbuat banyak. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) pada Minggu, 15/9 kemarin menggelar Jumpa Pers dengan tema “Tiga Alasan RAPBN 2014 Akan Gagal Selamatkan Ekonomi Indonesia” dalam jumpa pers tersebut dipaparkan postur RAPBN 2014 yang tidak akan mampu meredam persoalan ekonomi terkini. Koordinator Advokasi dan Investigasi Muhammad Maulana mengatakan bahwa belanja modal yang minim dengan 5 persen rata-rata dialokasikan oleh tiap Kementerian dan Lembaga untuk kendaraan dinas selebihnya tidak efektif karena masih mengutamakan kepentingan birokrasi.

“Belanja modal hanya memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat hanya sebesar Rp 13 triliun dari Rp 102 triliun.  Bahkan Kementerian Pertanian, mengalokasikan Rp 35,9 Milyar atau 7% dari belanja modal sebesar Rp 549,4 Milyar, untuk pengadaan 1.074 unit kendaraan dinas. Begitu juga di Kementerian Kehutanan yang mengalokasikan Rp 20,6 Milyar untuk pembelian 209 unit kendaraan dinas.

Menurut kami Pengadaan kendaraan dinas hanya buangbuang anggaran” terang Maulana dikantor Seknas FITRA kemarin. Maulana juga menambahkan dari Rp  102 trilyun pada APBNP 2013 menjadi Rp 205,8 trilyun pada RAPBN 2014. Sementara belanja pegawai pada RAPBN 2014 mencapai Rp 276,6 trilyun  atau  meningkat hingga Rp 43,5 trilyun atau 3 kali lipat dari peningkatan belanja modal. “Dari Rp  102 trilyun pada APBNP 2013 menjadi Rp 205,8 trilyun pada RAPBN 2014 hal ini jelas-jelas tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini sangat membutuhkan stimulus fiskal dari APBN, sehingga bertentangan dengan semangat penghematan BBM dan pengadaan yang rawan bocor”. Dia juga menambahkan persoalannya tidak sampai disitu, pengadaan kendaraan dinas juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya, tanpa disertai audit asset kendaraan dinas. Pada tahun 2013 Kementerian Pertanian juga mengalokasikan Rp 260 Milyar untuk pengadaan 5.188 unit kendaraan dinas.

Penyerapan Anggaran yang lamban dan Politisi anggaran jelang pemilu menurut Maulana juga merupakan bagian dari postur RAPBN 2014 yang tidak akan mampu meredam persoalan ekonomi terkini. Persoalan penyerapan lamban persoalan klasik yang tidak mampu diselesaikan Pemerintah. Dengan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun, jelas-jelas akan berakibat pada meningkatnya inflasi yang saat ini gagal dikendalikan Pemerintah, sehingga memperburuk perekonomian dan menyusahkan rakyat. “Total belanja Negara baru Rp 780,4 trilyun sampai akhir tahun. Dengan waktu hari kerja tersisa 73 hari sampai dengan 15 Desember, maka rata-rata belanja yang harus diserap pemerintah setiap harinya bisa mencapai Rp 10,6 trilyun Belanja modal bukan saja minim dan tidak efektif, namun juga merupakan belanja yang paling rendah penyerapannya, per Agustus 2013 baru terserap 31%”. Tegasnya.

Berikut 10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran Terendah Di Semester I  2013

No

KEMENTERIAN

APBNP (Milyar)

Realisasi Smtr. I (milyar)

%

1

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2509,8

269,1

10,7

2

KEMENTERIAN SOSIAL

16014,1

1873,3

11,7

3

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

17371,5

2376,6

13,7

4

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1933,1

297,2

15,4

5

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3739,5

580,2

15,5

6

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

4724,9

792,6

16,8

7

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

1886,8

321,4

17

8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

35269,3

6207,6

17,6

9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN  DAN KEBUDAYAAN

79707,7

14265,7

17,9

10

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2949,6

560,1

19

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2013, Realisasi Per 29 Juni 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *