Deklarasi itu kemudian disebut Deklarasi Bandung. “16 desa ini berkomitmen untuk membangun desa lebih transparan dari sisi anggaran,” kata Misbah Hasan, Deputi Sekjen Fitra, usai pembacaan deklarasi. Deklarasi Bandung juga memuat beberapa poin penting lainnya.

Di antaranya, komitmen desa dalam melakukan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, selama ini pemerintah desa juga belum melibatkan kalangan rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas dalam Rencana kerja pembangunan (RJP).

“Keterlibatan mereka sangat dperliukan. Apa kebutuhan mereka kan tidak tahu,” ujar Misbah Hasan.

Dari 16 pemerintahan desa yang mengikuti Deklarasi Bandung, hanya satu desa di Bantaeng yang telah memiliki forum penyandang disabilitas. Melalui forum tersebut para penyandang disabilitas bisa menyampaikan keinginan mereka ke pemerintah desa.

Peserta deklarasi berasal dari beberapa daerah, di antaranya, Aceh Barat, Bantaeng, Trenggalek, dan Jepara.

“Data penyandang disabilitas di desa sudah ada dan forumnya akan dibentuk tahun depan,” kata Sri Partini, Kepala Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Sumber : http://jabar.tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *