Untuk penguatan kapasitas aparatur desa dalam implementasi UU Desa, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bekerjasama dengan Prakarsa Desa dan Shoes For Flores (SFF) dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Kemenko PMK RI menyelenggarakan seminar penguatan kapasitas aparatur desa dalam implementasi Undang-Undang Desa yang pro poor dan inklusif melalui sistem informasi desa terintegrasi di Kabupaten Sikka, Selasa (22/08/2017) bertempat di Hotel Pelita-Maumere.

Kegiatan dengan fokus utama pada upaya memperkuat pemahaman dan pendalaman UU Desa beserta regulasi turunannya serta praktek penyusunan RPJMDes yang dipadukan dengan pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi ini menjadikan 5 Desa di Kab Sikka sebagai pilot projectnya yakni Desa Langir di Kecamatan Kangae; Desa Geliting dan Desa Waiara di Kecamatan Kewapante; serta Desa Waibleler dan Desa Hoder di Kecamatan Waigete.

Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar dalam sambutannya mengharapkan melalui seminar ini dapat membangkitkan kembali kesadaran akan nilai-nilai kegotongroyongan, kerjasama, subsidiaritas, dan keberlanjutan”.

“Kemiskinan tidak tunggal sehingga untuk menyelesaikannya tidak bisa hanya oleh pemain tunggal namun perlunya kerjasama seluruh pihak sehingga diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan satu Sikka yang mandiri dan sejahtera” ujarnya.

Sementara itu Wakil Sekjen FITRA, Misbah Hasan mengatakan “Pemekaran desa adalah euforia akibat adanya UU desa yakni semangat untuk membangun desanya namun diperlukan kehati-hatian dalam mengelola desa secara transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif”.

Diharapkan melalui 5 desa pilot project di Kab Sikka mampu memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan terhadap sistem informasi desa dan kawasan.

Secara terpisah dalam konferensi pers, Knowledge Manager FITRA, Yenti Nurhidayat mengatakan “Untuk Tahun 2017 kegiatan tata kelola anggaran yang dilakukan oleh FITRA bekerjasama dengan FES pada 2 Kabupaten yakni Kab Sikka di Provinsi NTT dan Kab Kumbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana dari tiap kabupaten dipilih 5 Desa sebagai pilot project”.

“Sistem Informasi Desa menjadi hal yang dianggap perlu diperkuat terlebih dahulu mengingat tanpa data yang akurat dan update maka akan mustahil bagi desa untuk melakukan perencanaan pembangunan dan tidak tumpang tindih dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten”.

Sedangkan Program Officer FES, Mian Manurung  mengharapkan dengan adanya dana desa menjadikan desa lebih kreatif dan progresif untuk melakukan kegiatan yang pantas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otoritas yang dimiliki atas pengelolaan anggaran dan diharapkan 5 desa pilot project dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

Sumber: http://www.wartantt.com/2017/08/5-desa-di-kabupaten-sikka-menjadi-pilot.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *