Perda No. 5 tahun 2009 tentang RPJMD disebutkan bahwa Visi Lombok Barat adalah Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju, dengan 6 misi turunannya. Kemudian Visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam Dokumen KUA TA 2010 menjadi 6 program/kegiatan prioritas, yaitu (1) Peningatan Kwalitas SDM (2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (4) Penyelesaian infrastruktur pemerintahan (5) Peningkatan Produktivitas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan (6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ( Industri kecil dan UKM) (KUA Lobar TA 2010 hal. 24) dengan mengarahkan secara optimal semua belanja daerah TA 2010. (Baca; PPAS TA 2010, BAB II Hal 8), sebab tahun 2010 hanya ada 6 Masalah utama yang dihadapi Lombok Barat, yaitu (1) Rendahnya kualitas SDM (2) Rendahnya kemampuan pelayanan infastruktur daerah (3) rendanya derajat kesehatan dan ststus gizi masyarakat (4) Belum terlaksananya tata kelola pemerintahan secara baik (Goodgovernance) (5) Rendahnya pengelolaan sumberdaya alam dan lngkungan hidup (6) Rendahnya pertumbuhan ekonomi (KUA Lobar 2010 Hal. 21-22).

Visi dan Misi Lombok Barat yang demikian ambisius akan dicapai dalam 5 tahun ke depan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk belanja daerah. Namun dalam hal ini, ditetapkan 6 perioritas pembangunan dalam KUA dan 6 perioritas belanja dalam PPAS. Secara redaksional, antara 6 Prioritas dalam KUA dan PPAS tersebut terdapat perbedaan yang bisa disalah maknakan, atau menjadi bahan berkelit dalam mengalokasikan anggaran secara sepihak. Kemudian dengan memperhatikan jumlah Belanja Daerah yang diprediksikan sebesar Rp.620.006.637.804 dengan alokasi Belanja Tidak Langusngnya mecapai Rp.475.317.727.804 (76,66%), maka sangat mustahil bisa mewujudkan 6 program prioritas ini hanya dengan mengandal dana yang teralokasikana dalam Belanja Langsung sebesar Rp. 144.688.910.000 (23,34%).

Oleh karena itu, kami berpendapat sebaiknya Prioritas Pembangunan Daerah dan arah Belanja Anggaran tahun 2010 diarahkan pada  3 prioritas utama, yaitu;

  1. Peningatan Kwalitas SDM yang di dalamnya diarahkan pada pememrataan akses dan peningkatan kwalitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
  2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, yang diarahkan untuk percepatan pembangunan insfratsruktur dasar di pedesaan dan Kantor Pemerintahan.
  3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, yang diarahkan pada penciaptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3 thoughts on “Analisis Umum Terhadap KUA dan PPAS TA 2010 Kabupaten Lombok Barat

  1. salam, saya mahasiswa fakultas ekonomi universitas brawijaya,, membaca artikel ini menarik. dan saya juga membutuhkan data kua dan ppas lobar tahun 2010 tersebut, untuk keperluan analisis dan bahan diskusi. apakah saya bisa mendapatkannya dan bagaimana caranya ? terima kasih sebelumnya atas kerjasama dan bantuannya.

    • Terimakasih sudah berkunjung ke website seknasfitra.org dan sudah membaca artikel kami. Untuk data KUA PPAS lobar yang saudari inginkan, saudari bisa mengisi terlebih dahulu form permohonan informasi yang terlampir di website kami atau saudari dapat mengirim email permohonan informasi/data ke email seknas_fitra@yahoo.com

      Demikian, Terimakasih

      Salam,
      Web Admin

  2. Apapun hebatnya pemerintahan daerah mengelola dana APBD-nya, tetap aja punya masalah keterlambatan baik dari sejak perencanaan sampai ke pelaksanaannya. Masalah utama sistem pengelolaan APBD sudah diperlambat dengan jadwal waktu penyusunan perencanaan APBD itu sendiri.

    Seperti kita ketahui bahwa hampir 60-70 bahkan 80persen dana APBD adalah diperoleh dari kucuran dana APBN-nya. Kepastian dana APBN secara formal berdasarkan UU-APBN barulah bisa diperolehnya sekitar bulan November atau Desember. Baca, bukan bocoran dari mafia anggaran yang belum ada pengesahan UU-APBN-nya. Berarti daerah baru bisa mulai efektif menyusun perencanaannya mulai Januarinya.

    Januari berarti sudah memasuki tahun anggaran yang baru baik bagi APBN maupun APBD. Umumnya daerah butuh penyusunan sampai dengan pengesahan oleh DPRD-nya sekitar 3-4 bulan artinya baru efektif bisa dilaksanakan APBD bulan April-nya. Sudah disahkan lalu sekitar bulan Juni direvisi lagi ke DPRD, lalu kapan daerah bisa melaksanakan APBD-nya????????????????

    Oleh karena itu, tidak adil apabila tahun anggaran APBD disamakan dengan masa laku tahun anggaran APBN-nya. Seyogianya, APBD mulai 1 April bukan 1 Januarinya. Ini menunjukkan arogansi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *