MERAJUT KESEJAHTERAAN DARI DESA

Oleh : Dakelan* Semenjak disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka harapan baru untuk terwujudnya kemandirian desa dalam arti desa memiliki kewenangan secara otonom untuk membangun, sekaligus memunculkan kekhawatiran baru akan banyaknya kasus korupsi yang menyeret aparat pemerintahan …

analisis sebelumnya

Informasi Singkat “Perjuangan Panjang PIK di Kabupaten Sukabumi (2009-2013)”

Berawal dari hasil kajian FITRA Sukabumi terhadap pelaksanaan perencanaan penganggaran di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bahwa pada realitasnya masih banyak suara masyarakat yang mempertanyakan tentang efektivitas musrenbang, dan yang paling dominan adalah; pertama  ketidakpastian terhadap hasil …

Mafia (Badan) Anggaran

Pasca pemanggilan keempat pimpinan badan anggaran DPR oleh KPK, publik dikejutkan oleh aksi boikot pembahasan anggaran oleh badan ini. Alih-alih membenahi mekanisme pembahasan anggaran, pimpinan badan anggaran menyerahkan pembahasan anggaran kepada pimpinan DPR. Memang konstitusi menjamin fungsi anggaran DPR untuk …

Moratorium Belanja Pegawai

Tepat tanggal 1 September 2011 kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi diberlakukan selama 16 bulan. Kebijakan yang berlaku sampai 31 Desember 2012 ini, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani tiga menteri; Menteri Keuangan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara …

FITRA NTB: Pemerintah Daerah Harap Berhati-Hati Kelola Keuangan Daerah

Temuan di Pemprov NTB tertinggi Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Fitra NTB menyebutkan, temuan-temuan kesalahan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah se-NTB periode 2008-2012 sekitar 3.408, dengan total potensi keuangan daerah sebesar Rp 67,1 miliar. Sepanjang periode tersebut, secara kumulatif, temuan-temuan …

PEMERINTAH TIDAK BEKERJA KERAS UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tema besar yang diusung oleh Pemerintah untuk APBN 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tema ini menyenangkan, memberi harapan, dan bahkan memberi kesan seolah persoalan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan selesai pada …

RAPOT MERAH FUNGSI ANGGARAN DPR 2004-2009

Fungsi anggaran DPR merupakan alat ukur yang menunjukan keberpihakan DPR terhadap  konstiutennya dalam perwujudan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disusun. DPR Periode 2004-2009 adalah DPR hasil produk  reformasi yang kedua. Artinya, DPR periode ini sudah memiliki fungsi anggaran …

Tidak menemukan yang anda cari? Silakan lihat Semua Analisis atau Arsip & Pencarian