Wajah APBN 2018 “Masam”

APBN 2018 menunjukan wajah yang sedikit masam, hal ini berkaca dari realisasi APBN 2017 lalu. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan APBN 2018 terutama memasuki tahun politik. “Pada 2018 beban negara untuk membayar hutang lebih besar, … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  2. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  3. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  4. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  5. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  6. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  7. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  8. Keseriusan pemerintah akan sektor pendidikan diragukan
  9. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  10. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  11. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  12. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  13. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  14. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  15. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  16. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  17. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  18. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  19. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  20. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  21. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  22. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  23. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  24. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  25. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  26. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  27. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  28. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  29. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  30. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  31. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  32. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  33. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  34. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  35. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  36. Percepatan proyek menuai pro kontra
  37. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  38. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  39. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  40. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  41. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  42. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  43. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  44. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  45. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  46. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  47. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  48. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  49. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  50. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  51. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  52. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  53. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  54. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  55. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  56. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  57. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  58. BLBI Century Terancam Terhenti
  59. Gaji Selangit PNS DKI
  60. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  61. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  62. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  63. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  64. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  65. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  66. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  67. Selusin PR Jokowi
  68. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  69. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  70. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  71. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  72. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  73. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  74. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  75. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  76. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  77. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  78. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  79. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  80. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  81. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  82. Mengulik Anggaran Debat Capres
  83. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  84. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  85. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  86. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  87. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  88. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  89. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  90. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  91. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  92. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  93. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)