4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan

Empat desa di Jepara dijadikan percontohan laboratorium Badan Permusyawatan Desa (BPD). Dalam kegiatan itu akan melibatkan dua lembaga, yakni Kompak dan Seknas Fitra. Dalam audiensi dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, hadir perwakilan dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (Kompak) … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  2. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  3. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  4. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  5. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  6. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  7. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  8. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  9. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  10. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  11. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  12. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  13. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  14. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  15. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  16. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  17. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  18. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  19. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  20. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  21. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  22. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  23. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  24. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  25. Percepatan proyek menuai pro kontra
  26. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  27. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  28. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  29. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  30. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  31. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  32. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  33. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  34. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  35. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  36. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  37. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  38. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  39. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  40. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  41. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  42. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  43. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  44. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  45. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  46. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  47. BLBI Century Terancam Terhenti
  48. Gaji Selangit PNS DKI
  49. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  50. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  51. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  52. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  53. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  54. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  55. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  56. Selusin PR Jokowi
  57. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  58. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  59. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  60. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  61. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  62. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  63. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  64. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  65. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  66. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  67. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  68. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  69. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  70. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  71. Mengulik Anggaran Debat Capres
  72. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  73. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  74. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  75. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  76. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  77. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  78. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  79. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  80. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  81. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  82. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  83. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  84. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  85. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  86. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  87. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  88. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  89. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  90. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  91. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  92. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  93. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol