FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran

Senin, 24/7. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengkritisi kebijakan terbaru yang diterbitkan dan telah disahkan oleh Presiden Jokowi. PP Nomor 18 tahun 2017tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 2 juni 2017 dipandang anomali … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  2. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  3. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  4. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  5. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  6. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  7. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  8. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  9. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  10. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  11. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  12. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  13. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  14. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  15. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  16. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  17. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  18. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  19. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  20. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  21. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  22. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  23. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  24. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  25. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  26. Percepatan proyek menuai pro kontra
  27. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  28. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  29. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  30. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  31. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  32. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  33. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  34. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  35. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  36. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  37. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  38. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  39. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  40. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  41. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  42. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  43. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  44. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  45. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  46. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  47. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  48. BLBI Century Terancam Terhenti
  49. Gaji Selangit PNS DKI
  50. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  51. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  52. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  53. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  54. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  55. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  56. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  57. Selusin PR Jokowi
  58. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  59. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  60. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  61. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  62. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  63. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  64. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  65. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  66. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  67. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  68. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  69. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  70. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  71. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  72. Mengulik Anggaran Debat Capres
  73. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  74. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  75. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  76. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  77. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  78. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  79. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  80. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  81. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  82. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  83. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  84. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  85. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  86. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  87. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  88. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  89. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  90. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  91. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  92. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  93. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !