Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?

Jakarta, 19 Maret 2019 Acara Apel Kebangsaan jadi bola panas di ruang publik. Ada yang meyakini kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ini, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah menguatnya “perpecahan” rakyat karena beda pilihan politik. Tapi … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  2. Open Data Day
  3. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  4. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  5. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  6. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  7. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  8. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  9. Awasi Dana Swakelola
  10. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  11. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  12. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  13. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  14. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  15. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  16. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  17. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  18. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  19. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  20. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  21. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  22. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  23. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  24. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  25. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  26. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  27. Waspadai Bansos Bocor
  28. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  29. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  30. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  31. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  32. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  33. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  34. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  35. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  36. Mutasi Masih Ada Masalah
  37. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  38. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  39. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  40. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  41. Kartu nikah tidak di perlukan
  42. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  43. Kartu nikah tidak di perlukan
  44. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  45. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  46. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  47. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  48. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  49. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  50. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  51. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  52. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  53. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  54. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  55. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  56. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  57. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  58. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  59. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  60. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  61. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  62. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  63. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  64. Wajah APBN 2018 “Masam”
  65. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  66. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  67. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  68. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  69. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  70. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  71. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  72. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  73. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  74. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  75. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  76. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  77. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  78. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  79. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  80. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  81. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  82. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  83. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  84. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  85. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  86. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  87. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  88. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  89. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  90. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  91. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  92. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  93. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan