Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal

Jakarta, 9 Mei 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai bahwa pemerintah pusat harus tegas terhadap pemerintah daerah yang membandel tidak segera menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mereka dengan memberikan sangsi berupa disinsentif fiskal. Misbah Hasan, Sekjen FITRA … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  2. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  3. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  4. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  5. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  6. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  7. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  8. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  9. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  10. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  11. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  12. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  13. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  14. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  15. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  16. Open Data Day 2019 FITRA
  17. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  18. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  19. Open Data Day
  20. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  21. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  22. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  23. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  24. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  25. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  26. Awasi Dana Swakelola
  27. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  28. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  29. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  30. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  31. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  32. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  33. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  34. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  35. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  36. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  37. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  38. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  39. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  40. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  41. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  42. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  43. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  44. Waspadai Bansos Bocor
  45. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  46. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  47. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  48. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  49. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  50. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  51. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  52. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  53. Mutasi Masih Ada Masalah
  54. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  55. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  56. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  57. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  58. Kartu nikah tidak di perlukan
  59. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  60. Kartu nikah tidak di perlukan
  61. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  62. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  63. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  64. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  65. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  66. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  67. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  68. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  69. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  70. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  71. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  72. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  73. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  74. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  75. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  76. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  77. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  78. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  79. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  80. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  81. Wajah APBN 2018 “Masam”
  82. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  83. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  84. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  85. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  86. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  87. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  88. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  89. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  90. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  91. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  92. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  93. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan