Mencegah Kebocoran Anggaran Negara

Jakarta, 17 Januari 2019 Salah satu sub tema debat pertama Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 adalah korupsi. APBN dan APBD. Wacana perbaikan tata kelola anggaran menjadi isu yang krusial karena maraknya prakter korupsi didaerah. Berikut adalah pandangan FITRA mengenai korupsi:  Strategi … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  2. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  3. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  4. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  5. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  6. Waspadai Bansos Bocor
  7. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  8. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  9. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  10. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  11. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  12. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  13. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  14. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  15. Mutasi Masih Ada Masalah
  16. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  17. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  18. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  19. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  20. Kartu nikah tidak di perlukan
  21. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  22. Kartu nikah tidak di perlukan
  23. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  24. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  25. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  26. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  27. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  28. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  29. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  30. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  31. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  32. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  33. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  34. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  35. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  36. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  37. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  38. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  39. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  40. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  41. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  42. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  43. Wajah APBN 2018 “Masam”
  44. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  45. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  46. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  47. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  48. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  49. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  50. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  51. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  52. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  53. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  54. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  55. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  56. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  57. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  58. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  59. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  60. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  61. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  62. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  63. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  64. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  65. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  66. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  67. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  68. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  69. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  70. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  71. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  72. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  73. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  74. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  75. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  76. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  77. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  78. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  79. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  80. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  81. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  82. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  83. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  84. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  85. Percepatan proyek menuai pro kontra
  86. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  87. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  88. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  89. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  90. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  91. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  92. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  93. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik