16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan

Deklarasi itu kemudian disebut Deklarasi Bandung. “16 desa ini berkomitmen untuk membangun desa lebih transparan dari sisi anggaran,” kata Misbah Hasan, Deputi Sekjen Fitra, usai pembacaan deklarasi. Deklarasi Bandung juga memuat beberapa poin penting lainnya. Di antaranya, komitmen desa dalam melakukan … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  2. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  3. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  4. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  5. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  6. Keseriusan pemerintah akan sektor pendidikan diragukan
  7. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  8. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  9. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  10. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  11. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  12. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  13. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  14. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  15. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  16. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  17. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  18. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  19. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  20. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  21. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  22. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  23. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  24. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  25. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  26. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  27. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  28. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  29. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  30. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  31. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  32. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  33. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  34. Percepatan proyek menuai pro kontra
  35. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  36. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  37. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  38. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  39. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  40. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  41. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  42. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  43. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  44. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  45. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  46. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  47. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  48. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  49. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  50. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  51. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  52. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  53. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  54. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  55. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  56. BLBI Century Terancam Terhenti
  57. Gaji Selangit PNS DKI
  58. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  59. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  60. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  61. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  62. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  63. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  64. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  65. Selusin PR Jokowi
  66. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  67. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  68. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  69. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  70. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  71. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  72. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  73. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  74. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  75. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  76. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  77. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  78. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  79. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  80. Mengulik Anggaran Debat Capres
  81. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  82. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  83. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  84. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  85. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  86. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  87. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  88. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  89. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  90. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  91. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  92. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  93. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal