Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen

Strategi pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 dan diturunkan dalam Permendagri No. 67 tahun 2011, belum sepenuhnya mengubah kesejahteraan seluruh rakyat, terutama kaum perempuan. Dalam peraturan tersebut disebutkan pentingnya mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  2. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  3. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  4. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  5. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  6. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  7. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  8. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  9. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  10. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  11. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  12. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  13. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  14. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  15. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  16. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  17. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  18. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  19. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  20. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  21. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  22. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  23. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  24. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  25. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  26. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  27. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  28. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  29. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  30. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  31. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  32. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  33. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  34. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  35. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  36. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  37. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  38. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  39. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  40. Percepatan proyek menuai pro kontra
  41. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  42. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  43. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  44. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  45. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  46. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  47. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  48. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  49. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  50. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  51. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  52. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  53. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  54. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  55. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  56. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  57. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  58. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  59. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  60. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  61. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  62. BLBI Century Terancam Terhenti
  63. Gaji Selangit PNS DKI
  64. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  65. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  66. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  67. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  68. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  69. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  70. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  71. Selusin PR Jokowi
  72. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  73. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  74. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  75. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  76. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  77. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  78. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  79. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  80. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  81. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  82. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  83. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  84. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  85. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  86. Mengulik Anggaran Debat Capres
  87. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  88. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  89. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  90. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  91. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  92. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  93. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU