Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI

Jakarta, 20 Juli 2019 Respons Seknas FITRA atas pembongkaran instalasi seni Getah Getih karya Seniman Joko Avianto: Mengapresiasi adanya ruang publik untuk menampilkan karya-karya seni semacam Getah Getih; Persoalan utamanya adalah pada kurangnya informasi soal ketahanan instalasi seni tersebut yang … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  2. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  3. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  4. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  5. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  6. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  7. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  8. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  9. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  10. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  11. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  12. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  13. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  14. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  15. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  16. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  17. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  18. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  19. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  20. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  21. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  22. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  23. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  24. Open Data Day 2019 FITRA
  25. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  26. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  27. Open Data Day
  28. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  29. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  30. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  31. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  32. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  33. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  34. Awasi Dana Swakelola
  35. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  36. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  37. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  38. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  39. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  40. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  41. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  42. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  43. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  44. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  45. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  46. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  47. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  48. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  49. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  50. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  51. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  52. Waspadai Bansos Bocor
  53. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  54. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  55. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  56. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  57. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  58. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  59. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  60. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  61. Mutasi Masih Ada Masalah
  62. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  63. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  64. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  65. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  66. Kartu nikah tidak di perlukan
  67. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  68. Kartu nikah tidak di perlukan
  69. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  70. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  71. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  72. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  73. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  74. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  75. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  76. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  77. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  78. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  79. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  80. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  81. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  82. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  83. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  84. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  85. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  86. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  87. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  88. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  89. Wajah APBN 2018 “Masam”
  90. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  91. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  92. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  93. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun