Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan

Oleh Dakelan (Koordinator FITRA Jawa Timur) Jawa Timur bergemuruh.  Penuh pergulatan dan perdebatan baik gagasan maupun tindakan. Tak lain tak bukan, penyebabnya adalah karena tahun 2018 ini merupakan tahun politik. Di dalamnya, tengah berlangsung tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  2. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  3. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  4. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  5. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  6. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  7. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  8. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  9. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  10. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  11. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  12. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  13. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  14. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  15. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  16. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  17. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  18. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  19. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  20. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  21. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  22. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  23. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  24. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  25. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  26. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  27. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  28. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  29. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  30. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  31. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  32. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  33. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  34. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  35. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  36. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  37. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  38. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  39. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  40. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  41. Percepatan proyek menuai pro kontra
  42. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  43. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  44. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  45. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  46. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  47. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  48. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  49. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  50. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  51. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  52. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  53. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  54. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  55. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  56. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  57. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  58. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  59. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  60. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  61. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  62. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  63. BLBI Century Terancam Terhenti
  64. Gaji Selangit PNS DKI
  65. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  66. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  67. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  68. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  69. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  70. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  71. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  72. Selusin PR Jokowi
  73. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  74. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  75. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  76. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  77. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  78. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  79. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  80. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  81. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  82. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  83. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  84. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  85. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  86. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  87. Mengulik Anggaran Debat Capres
  88. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  89. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  90. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  91. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  92. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  93. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak