Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun

Tahun 2018, pemerintah tidak menaikkan anggaran untuk dana desa, yang tahun ini mencapai Rp 60 triliun. Dibanding tahun lalu Rp 40,68 triliun, dan 2015 Rp 20,68 triliun sudah lumayan besar. ‘’Tapi kita tak usah khawatir. Sebab, sekarang ini sudah ada … read more »

past news

  1. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  2. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  3. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  4. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  5. Keseriusan pemerintah akan sektor pendidikan diragukan
  6. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  7. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  8. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  9. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  10. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  11. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  12. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  13. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  14. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  15. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  16. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  17. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  18. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  19. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  20. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  21. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  22. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  23. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  24. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  25. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  26. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  27. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  28. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  29. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  30. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  31. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  32. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  33. Percepatan proyek menuai pro kontra
  34. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  35. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  36. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  37. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  38. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  39. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  40. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  41. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  42. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  43. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  44. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  45. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  46. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  47. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  48. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  49. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  50. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  51. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  52. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  53. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  54. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  55. BLBI Century Terancam Terhenti
  56. Gaji Selangit PNS DKI
  57. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  58. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  59. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  60. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  61. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  62. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  63. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  64. Selusin PR Jokowi
  65. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  66. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  67. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  68. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  69. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  70. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  71. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  72. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  73. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  74. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  75. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  76. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  77. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  78. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  79. Mengulik Anggaran Debat Capres
  80. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  81. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  82. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  83. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  84. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  85. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  86. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  87. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  88. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  89. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  90. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  91. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  92. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  93. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat