FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah

Pasca riset Local Budget Study terbaru di 70 district yang tersebar di 19 provinsi, FITRA diberi ruang oleh Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembekalan materi tentang isu aktual pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di … read more »

past news

  1. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  2. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  3. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  4. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  5. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  6. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  7. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  8. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  9. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  10. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  11. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  12. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  13. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  14. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  15. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  16. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  17. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  18. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  19. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  20. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  21. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  22. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  23. Percepatan proyek menuai pro kontra
  24. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  25. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  26. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  27. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  28. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  29. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  30. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  31. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  32. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  33. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  34. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  35. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  36. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  37. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  38. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  39. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  40. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  41. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  42. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  43. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  44. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  45. BLBI Century Terancam Terhenti
  46. Gaji Selangit PNS DKI
  47. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  48. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  49. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  50. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  51. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  52. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  53. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  54. Selusin PR Jokowi
  55. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  56. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  57. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  58. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  59. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  60. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  61. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  62. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  63. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  64. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  65. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  66. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  67. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  68. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  69. Mengulik Anggaran Debat Capres
  70. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  71. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  72. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  73. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  74. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  75. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  76. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  77. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  78. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  79. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  80. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  81. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  82. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  83. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  84. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  85. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  86. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  87. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  88. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  89. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  90. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  91. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  92. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  93. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi