Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG

Bima– Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan selalu berkembang setiap waktu. Hal ini yang tengah dijalani oleh pemerintah Kabupaten Bima melalui program pelatihan Gender Budget atas kerja sama Seknas FITRA, Friedrich Ebert Stiftung, dan Perkumpulan SOLUD didukung Kemenko PMK RI. Program yang berlangsung … read more »

past news

  1. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  2. Keseriusan pemerintah akan sektor pendidikan diragukan
  3. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  4. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  5. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  6. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  7. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  8. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  9. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  10. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  11. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  12. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  13. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  14. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  15. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  16. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  17. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  18. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  19. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  20. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  21. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  22. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  23. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  24. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  25. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  26. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  27. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  28. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  29. Percepatan proyek menuai pro kontra
  30. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  31. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  32. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  33. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  34. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  35. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  36. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  37. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  38. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  39. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  40. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  41. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  42. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  43. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  44. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  45. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  46. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  47. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  48. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  49. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  50. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  51. BLBI Century Terancam Terhenti
  52. Gaji Selangit PNS DKI
  53. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  54. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  55. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  56. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  57. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  58. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  59. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  60. Selusin PR Jokowi
  61. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  62. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  63. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  64. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  65. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  66. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
  67. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  68. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  69. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  70. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  71. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  72. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  73. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  74. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  75. Mengulik Anggaran Debat Capres
  76. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  77. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  78. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  79. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  80. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  81. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  82. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  83. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  84. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  85. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  86. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  87. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  88. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  89. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  90. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  91. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  92. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  93. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014