CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini

Senin, 18 Februari 2019 Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mendukung pesatnya perusahaan rintisan atau startup untuk bisa berkembang menjadi unicorn di dunia. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai dari perkembangan Unicorn saat ini. Yaitu, semakin derasnya uang RI lari ke luar negeri. Unicorn sendiri merupakan … read more »

past news

  1. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  2. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  3. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  4. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  5. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  6. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  7. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  8. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  9. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  10. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  11. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  12. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  13. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  14. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  15. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  16. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  17. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  18. Waspadai Bansos Bocor
  19. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  20. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  21. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  22. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  23. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  24. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  25. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  26. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  27. Mutasi Masih Ada Masalah
  28. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  29. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  30. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  31. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  32. Kartu nikah tidak di perlukan
  33. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  34. Kartu nikah tidak di perlukan
  35. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  36. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  37. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  38. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  39. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  40. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  41. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  42. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  43. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  44. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  45. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  46. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  47. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  48. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  49. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  50. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  51. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  52. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  53. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  54. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  55. Wajah APBN 2018 “Masam”
  56. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  57. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  58. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  59. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  60. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  61. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  62. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  63. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  64. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  65. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  66. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  67. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  68. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  69. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  70. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  71. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  72. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  73. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  74. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  75. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  76. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  77. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  78. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  79. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  80. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  81. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  82. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  83. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  84. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  85. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  86. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  87. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  88. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  89. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  90. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  91. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  92. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  93. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T