Keterbukaan DKI Menurun

Jumat, 08 November 2019 Dua pekan terakhir, DPRD DKI Jakarta membahas rancangan Kebijak-an Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI tahun 2020. Sejumlah fraksi di DPRD menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak siap dengan tata kelola penganggaran dan tidak … read more »

past news

  1. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  2. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  3. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  4. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
  5. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  6. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  7. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  8. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  9. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  10. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  11. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  12. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  13. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  14. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  15. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  16. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  17. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  18. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  19. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  20. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  21. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  22. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  23. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  24. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  25. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  26. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  27. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  28. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  29. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  30. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  31. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  32. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  33. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  34. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  35. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  36. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  37. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  38. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  39. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  40. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  41. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  42. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  43. Open Data Day 2019 FITRA
  44. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  45. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  46. Open Data Day
  47. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  48. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  49. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  50. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  51. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  52. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  53. Awasi Dana Swakelola
  54. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  55. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  56. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  57. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  58. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  59. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  60. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  61. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  62. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  63. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  64. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  65. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  66. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  67. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  68. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  69. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  70. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  71. Waspadai Bansos Bocor
  72. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  73. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  74. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  75. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  76. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  77. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  78. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  79. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  80. Mutasi Masih Ada Masalah
  81. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  82. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  83. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  84. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  85. Kartu nikah tidak di perlukan
  86. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  87. Kartu nikah tidak di perlukan
  88. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  89. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  90. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  91. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  92. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  93. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang