Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, 17 September 2019 Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai kronis pengesahan revisi UU KPK oleh DPR yang mendapat dukungan penuh Pemerintah merupakan tragedi buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, karena Revisi UU KPK yang disahkan … read more »

past news

  1. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  2. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  3. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  4. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  5. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  6. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  7. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  8. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  9. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  10. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  11. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  12. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  13. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  14. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  15. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  16. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  17. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  18. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  19. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  20. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  21. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  22. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  23. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  24. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  25. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  26. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  27. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  28. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  29. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  30. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  31. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  32. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  33. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  34. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  35. Open Data Day 2019 FITRA
  36. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  37. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  38. Open Data Day
  39. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  40. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  41. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  42. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  43. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  44. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  45. Awasi Dana Swakelola
  46. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  47. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  48. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  49. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  50. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  51. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  52. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  53. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  54. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  55. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  56. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  57. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  58. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  59. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  60. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  61. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  62. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  63. Waspadai Bansos Bocor
  64. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  65. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  66. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  67. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  68. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  69. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  70. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  71. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  72. Mutasi Masih Ada Masalah
  73. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  74. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  75. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  76. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  77. Kartu nikah tidak di perlukan
  78. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  79. Kartu nikah tidak di perlukan
  80. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  81. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  82. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  83. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  84. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  85. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  86. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  87. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  88. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  89. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  90. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  91. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  92. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  93. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik