PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Informasi dan data menjadi dua kata kunci dalam pembangunan ditingkat desa. Desa membutuhkan data-data penting ditingkat lokal untuk menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Desa harus memiliki kedaulatan data untuk dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai dengan konteks … read more »

past news

  1. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  2. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  3. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  4. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  5. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  6. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  7. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  8. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  9. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  10. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  11. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  12. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  13. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  14. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  15. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  16. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  17. Open Data Day 2019 FITRA
  18. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  19. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  20. Open Data Day
  21. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  22. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  23. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  24. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  25. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  26. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  27. Awasi Dana Swakelola
  28. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  29. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  30. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  31. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  32. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  33. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  34. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  35. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  36. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  37. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  38. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  39. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  40. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  41. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  42. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  43. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  44. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  45. Waspadai Bansos Bocor
  46. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  47. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  48. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  49. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  50. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  51. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  52. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  53. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  54. Mutasi Masih Ada Masalah
  55. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  56. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  57. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  58. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  59. Kartu nikah tidak di perlukan
  60. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  61. Kartu nikah tidak di perlukan
  62. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  63. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  64. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  65. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  66. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  67. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  68. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  69. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  70. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  71. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  72. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  73. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  74. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  75. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  76. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  77. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  78. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  79. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  80. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  81. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  82. Wajah APBN 2018 “Masam”
  83. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  84. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  85. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  86. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  87. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  88. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  89. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  90. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  91. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  92. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  93. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan