FITRA Sebut Banjir Jakarta Dampak dari Pemotongan Anggaran

Info-anggaran.com- Pemotongan anggaran pengendalian banjir berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 dan belum surut hingga saat ini. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan di Jakarta, Sabtu (4/1/2020). … read more »

past news

  1. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  2. PR Menteri Desa Baru
  3. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  4. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  5. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  6. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  7. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  8. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  9. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  10. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
  11. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  12. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  13. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  14. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  15. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  16. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  17. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  18. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  19. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  20. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  21. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  22. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  23. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  24. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  25. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  26. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  27. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  28. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  29. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  30. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  31. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  32. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  33. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  34. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  35. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  36. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  37. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  38. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  39. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  40. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  41. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  42. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  43. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  44. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  45. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  46. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  47. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  48. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  49. Open Data Day 2019 FITRA
  50. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  51. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  52. Open Data Day
  53. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  54. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  55. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  56. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  57. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  58. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  59. Awasi Dana Swakelola
  60. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  61. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  62. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  63. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  64. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  65. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  66. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  67. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  68. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  69. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  70. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  71. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  72. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  73. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  74. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  75. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  76. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  77. Waspadai Bansos Bocor
  78. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  79. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  80. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  81. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  82. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  83. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  84. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  85. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  86. Mutasi Masih Ada Masalah
  87. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  88. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  89. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  90. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  91. Kartu nikah tidak di perlukan
  92. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  93. Kartu nikah tidak di perlukan