KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK

DPR telah memutuskan untuk merevisi dua UU. Yakni UU MD3 dan UU KPK. Berbeda dengan UU MD3 yang memang ramai dibicarakan bukan ini, revisi UU KPK seperti dipaksakan. Sama sekali tidak ada informasi apapun soal rencana revisi ini. Dan tak … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  2. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  3. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  4. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  5. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  6. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  7. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  8. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  9. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  10. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  11. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  12. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  13. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  14. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  15. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  16. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  17. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  18. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  19. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  20. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  21. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  22. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  23. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  24. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  25. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  26. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  27. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  28. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  29. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  30. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  31. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  32. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  33. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  34. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  35. BLBI Century Terancam Terhenti
  36. Gaji Selangit PNS DKI
  37. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  38. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  39. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  40. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  41. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  42. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  43. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  44. Selusin PR Jokowi
  45. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  46. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  47. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  48. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  49. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  50. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  51. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  52. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  53. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  54. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  55. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  56. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  57. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  58. Mengulik Anggaran Debat Capres
  59. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  60. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  61. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  62. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  63. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  64. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  65. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  66. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  67. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  68. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  69. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  70. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  71. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  72. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  73. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  74. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  75. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  76. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  77. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  78. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  79. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  80. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  81. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  82. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  83. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  84. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  85. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  86. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  87. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  88. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  89. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  90. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  91. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
  92. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
  93. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal