Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG

Bima– Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan selalu berkembang setiap waktu. Hal ini yang tengah dijalani oleh pemerintah Kabupaten Bima melalui program pelatihan Gender Budget atas kerja sama Seknas FITRA, Friedrich Ebert Stiftung, dan Perkumpulan SOLUD didukung Kemenko PMK RI. Program yang berlangsung … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  2. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  3. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  4. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  5. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  6. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  7. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  8. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  9. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  10. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  11. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  12. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  13. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  14. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  15. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  16. BLBI Century Terancam Terhenti
  17. Gaji Selangit PNS DKI
  18. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  19. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  20. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  21. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  22. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  23. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  24. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  25. Selusin PR Jokowi
  26. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  27. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  28. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  29. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  30. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  31. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  32. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  33. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  34. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  35. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  36. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  37. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  38. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  39. Mengulik Anggaran Debat Capres
  40. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  41. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  42. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  43. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  44. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  45. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  46. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  47. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  48. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  49. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  50. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  51. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  52. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  53. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  54. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  55. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  56. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  57. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  58. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  59. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  60. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  61. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  62. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  63. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  64. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  65. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  66. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  67. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  68. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  69. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  70. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  71. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  72. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
  73. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
  74. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
  75. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun
  76. FITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via Internet
  77. Kasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian Saja
  78. Indikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi Banten
  79. Inilah 10 Daerah Paling Terbuka
  80. FITRA Minta DPR Serius Bahas RAPBN 2014
  81. Kunjungan LSM China
  82. FITRA Minta K/L Mengumumkan Penyerapan Anggaran Yang Dinilai Lamban
  83. 10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran Terendah
  84. Ini 8 Lembaga Pemerintah Penyerap Anggaran Terbesar
  85. Lima Fokus Perhatian APBN 2014
  86. FITRA :Minta BPKP Audit Pemborosan di Humas DPRD Jakarta
  87. FITRA Desak Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat OKU Timur
  88. Biaya Tol Medan-Kualanamu Rp 80 Miliar Per Kilometer
  89. Proyek Tol Medan Terindikasi Korupsi
  90. Proyek Pantura Mencurigakan
  91. Kemenkeu Terbesar Menghabiskan Utang Luar Negeri
  92. FITRA : Kemendagri Penerima Dana Asing Terbesar
  93. Wow… 17,85 M Dana Bansos Terpakai Dalam Pilkada Sumsel ?