FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL

Jakarta, 11 April 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bersama Wadah Pegawai KPK (WP KPK), Koalisi Masyarakat Sipil, Mahasiswa, serta media masa berkumpul melaksanakan rangkaian peringatan 2 (dua) tahun percobaan pembunuhan Novel Baswedan. Sudah dua tahun kasus penyerangan terhadap … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  2. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  3. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  4. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  5. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  6. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  7. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  8. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  9. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  10. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  11. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  12. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  13. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  14. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  15. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  16. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  17. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  18. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  19. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  20. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  21. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  22. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  23. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  24. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  25. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  26. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  27. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  28. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  29. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  30. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  31. BLBI Century Terancam Terhenti
  32. Gaji Selangit PNS DKI
  33. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  34. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  35. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  36. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  37. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  38. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  39. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  40. Selusin PR Jokowi
  41. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  42. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  43. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  44. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  45. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  46. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  47. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  48. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  49. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  50. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  51. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  52. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  53. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  54. Mengulik Anggaran Debat Capres
  55. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  56. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  57. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  58. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  59. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  60. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  61. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  62. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  63. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  64. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  65. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  66. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  67. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  68. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  69. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  70. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  71. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  72. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  73. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  74. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  75. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  76. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  77. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  78. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  79. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  80. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  81. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  82. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  83. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  84. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  85. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  86. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  87. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
  88. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
  89. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
  90. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun
  91. FITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via Internet
  92. Kasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian Saja
  93. Indikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi Banten