FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran

Senin, 24/7. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengkritisi kebijakan terbaru yang diterbitkan dan telah disahkan oleh Presiden Jokowi. PP Nomor 18 tahun 2017tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 2 juni 2017 dipandang anomali … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  2. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  3. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  4. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  5. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  6. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  7. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  8. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  9. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  10. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  11. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  12. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  13. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  14. BLBI Century Terancam Terhenti
  15. Gaji Selangit PNS DKI
  16. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  17. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  18. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  19. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  20. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  21. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  22. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  23. Selusin PR Jokowi
  24. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  25. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  26. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  27. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  28. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  29. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  30. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  31. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  32. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  33. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  34. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  35. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  36. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  37. Mengulik Anggaran Debat Capres
  38. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  39. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  40. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  41. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  42. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  43. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  44. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  45. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  46. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  47. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  48. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  49. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  50. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  51. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  52. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  53. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  54. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  55. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  56. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  57. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  58. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  59. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  60. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  61. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  62. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  63. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  64. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  65. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  66. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  67. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  68. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  69. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  70. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
  71. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
  72. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
  73. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun
  74. FITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via Internet
  75. Kasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian Saja
  76. Indikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi Banten
  77. Inilah 10 Daerah Paling Terbuka
  78. FITRA Minta DPR Serius Bahas RAPBN 2014
  79. Kunjungan LSM China
  80. FITRA Minta K/L Mengumumkan Penyerapan Anggaran Yang Dinilai Lamban
  81. 10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran Terendah
  82. Ini 8 Lembaga Pemerintah Penyerap Anggaran Terbesar
  83. Lima Fokus Perhatian APBN 2014
  84. FITRA :Minta BPKP Audit Pemborosan di Humas DPRD Jakarta
  85. FITRA Desak Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat OKU Timur
  86. Biaya Tol Medan-Kualanamu Rp 80 Miliar Per Kilometer
  87. Proyek Tol Medan Terindikasi Korupsi
  88. Proyek Pantura Mencurigakan
  89. Kemenkeu Terbesar Menghabiskan Utang Luar Negeri
  90. FITRA : Kemendagri Penerima Dana Asing Terbesar
  91. Wow… 17,85 M Dana Bansos Terpakai Dalam Pilkada Sumsel ?
  92. Uchok : “Musuh Demokrasi Saat Ini Justru Anggota Parlemen Yang Dipilih”
  93. Hampir Setengah Pagu Bansos Ditemukan Pelanggaran