PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Informasi dan data menjadi dua kata kunci dalam pembangunan ditingkat desa. Desa membutuhkan data-data penting ditingkat lokal untuk menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Desa harus memiliki kedaulatan data untuk dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai dengan konteks … read more »

past news

  1. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  2. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  3. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  4. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  5. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  6. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  7. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  8. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  9. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  10. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  11. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  12. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  13. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  14. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  15. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  16. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  17. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  18. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  19. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  20. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  21. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  22. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  23. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  24. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  25. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  26. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  27. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  28. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  29. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  30. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  31. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  32. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  33. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  34. BLBI Century Terancam Terhenti
  35. Gaji Selangit PNS DKI
  36. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  37. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  38. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  39. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  40. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  41. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  42. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  43. Selusin PR Jokowi
  44. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  45. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  46. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  47. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  48. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  49. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  50. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  51. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  52. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  53. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  54. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  55. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  56. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  57. Mengulik Anggaran Debat Capres
  58. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  59. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  60. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  61. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  62. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  63. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  64. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  65. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  66. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  67. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  68. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  69. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  70. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  71. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  72. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  73. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  74. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  75. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  76. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  77. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  78. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  79. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  80. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  81. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  82. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  83. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  84. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  85. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  86. (Bahasa Indonesia) Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  87. (Bahasa Indonesia) Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  88. (Bahasa Indonesia) FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  89. (Bahasa Indonesia) FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  90. (Bahasa Indonesia) Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
  91. (Bahasa Indonesia) Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
  92. (Bahasa Indonesia) Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
  93. (Bahasa Indonesia) Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun