Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)

Peneliti Fitra Gulfino C mengatakan, korupsi pemilu lebih rentan dilakukan calon kepala daerah petahana. Pasalnya petahana masih memiliki wewenang dan kekuasaan atas pengelolaan anggaran. “Dengan kekuasaan tersebut, peluangnya lebih besar bila dibandingkan dengan calon lain,” ujarnya. Menurut Gulfino, ada sejumlah … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  2. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  3. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  4. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  5. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  6. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  7. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  8. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  9. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  10. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  11. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  12. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  13. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  14. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  15. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  16. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  17. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  18. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  19. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  20. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  21. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  22. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  23. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  24. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  25. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  26. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  27. Percepatan proyek menuai pro kontra
  28. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  29. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  30. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  31. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  32. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  33. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  34. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  35. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  36. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  37. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  38. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  39. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  40. Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
  41. Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah
  42. Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
  43. Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
  44. DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
  45. Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
  46. FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
  47. Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
  48. Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
  49. Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
  50. Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag
  51. Fitra: Proyek Hambalang Ambruk, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 753 M
  52. nggaran Kepolisian Habis Terpakai untuk Menggemukan Pegawainya
  53. Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu Mewah
  54. Anggaran Terbesar Pemerintah untuk Belanja Pegawai
  55. Pilkada Serentak untuk Efisiensi Anggaran
  56. FITRA Tak Pantas Persoalkan Anggaran Openhouse SBY
  57. FITRA : Anggaran Open House SBY Mencapai Rp1,5 Miliar
  58. Fitra Sinyalir Adanya Penyimpangan Anggaran Bansos Hingga Rp 2,4 T
  59. FITRA: Anggaran Legislasi DPR Perlu Dirasionalisasi
  60. Rapat Pansus RUU BPJS di Hotel Mewah Habiskan Rp 173 Juta
  61. Anggaran Polri untuk Teroris Lebih Besar Dibanding Berantas Korupsi
  62. Reshuffle, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah
  63. Moratorium PNS Saja Tak Mampu Pangkas Ongkos Birokrasi
  64. FITRA Duga Penggelembungan KTP Elektronik