Wajah APBN 2018 “Masam”

APBN 2018 menunjukan wajah yang sedikit masam, hal ini berkaca dari realisasi APBN 2017 lalu. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan APBN 2018 terutama memasuki tahun politik. “Pada 2018 beban negara untuk membayar hutang lebih besar, … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  2. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  3. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  4. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  5. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  6. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  7. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  8. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  9. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  10. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  11. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  12. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  13. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  14. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  15. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  16. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  17. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  18. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  19. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  20. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  21. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  22. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  23. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  24. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  25. Percepatan proyek menuai pro kontra
  26. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  27. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  28. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  29. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  30. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  31. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  32. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  33. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  34. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  35. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  36. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  37. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  38. Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
  39. Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah
  40. Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
  41. Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
  42. DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
  43. Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
  44. FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
  45. Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
  46. Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
  47. Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
  48. Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag
  49. Fitra: Proyek Hambalang Ambruk, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 753 M
  50. nggaran Kepolisian Habis Terpakai untuk Menggemukan Pegawainya
  51. Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu Mewah
  52. Anggaran Terbesar Pemerintah untuk Belanja Pegawai
  53. Pilkada Serentak untuk Efisiensi Anggaran
  54. FITRA Tak Pantas Persoalkan Anggaran Openhouse SBY
  55. FITRA : Anggaran Open House SBY Mencapai Rp1,5 Miliar
  56. Fitra Sinyalir Adanya Penyimpangan Anggaran Bansos Hingga Rp 2,4 T
  57. FITRA: Anggaran Legislasi DPR Perlu Dirasionalisasi
  58. Rapat Pansus RUU BPJS di Hotel Mewah Habiskan Rp 173 Juta
  59. Anggaran Polri untuk Teroris Lebih Besar Dibanding Berantas Korupsi
  60. Reshuffle, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah
  61. Moratorium PNS Saja Tak Mampu Pangkas Ongkos Birokrasi
  62. FITRA Duga Penggelembungan KTP Elektronik