Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?

Jakarta, 14 Agustus 2019 Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp346 miliar lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk penyelenggaraan Formula E. Angka ini tercantum dalam draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang diterima … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  2. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  3. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  4. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  5. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  6. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  7. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  8. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  9. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  10. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  11. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  12. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  13. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  14. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  15. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  16. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  17. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  18. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  19. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  20. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  21. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  22. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  23. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  24. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  25. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  26. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  27. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  28. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  29. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  30. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  31. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  32. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  33. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  34. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  35. Awasi Dana Swakelola
  36. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  37. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  38. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  39. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  40. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  41. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  42. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  43. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  44. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  45. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  46. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  47. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  48. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  49. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  50. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  51. Waspadai Bansos Bocor
  52. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  53. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  54. Mutasi Masih Ada Masalah
  55. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  56. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  57. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  58. Kartu nikah tidak di perlukan
  59. Kartu nikah tidak di perlukan
  60. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  61. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  62. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  63. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  64. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  65. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  66. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  67. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  68. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  69. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  70. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  71. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  72. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  73. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  74. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  75. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  76. Wajah APBN 2018 “Masam”
  77. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  78. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  79. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  80. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  81. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  82. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  83. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  84. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  85. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  86. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  87. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  88. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  89. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  90. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  91. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  92. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  93. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  94. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  95. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK