CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini

Senin, 18 Februari 2019 Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mendukung pesatnya perusahaan rintisan atau startup untuk bisa berkembang menjadi unicorn di dunia. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai dari perkembangan Unicorn saat ini. Yaitu, semakin derasnya uang RI lari ke luar negeri. Unicorn sendiri merupakan … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  2. Awasi Dana Swakelola
  3. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  4. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  5. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  6. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  7. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  8. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  9. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  10. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  11. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  12. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  13. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  14. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  15. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  16. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  17. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  18. Waspadai Bansos Bocor
  19. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  20. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  21. Mutasi Masih Ada Masalah
  22. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  23. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  24. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  25. Kartu nikah tidak di perlukan
  26. Kartu nikah tidak di perlukan
  27. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  28. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  29. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  30. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  31. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  32. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  33. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  34. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  35. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  36. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  37. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  38. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  39. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  40. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  41. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  42. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  43. Wajah APBN 2018 “Masam”
  44. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  45. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  46. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  47. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  48. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  49. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  50. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  51. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  52. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  53. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  54. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  55. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  56. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  57. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  58. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  59. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  60. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  61. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  62. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  63. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  64. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  65. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  66. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  67. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  68. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  69. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  70. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  71. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  72. Percepatan proyek menuai pro kontra
  73. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  74. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  75. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  76. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  77. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  78. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  79. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  80. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  81. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  82. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  83. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  84. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  85. Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
  86. Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah
  87. Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
  88. Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
  89. DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
  90. Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
  91. FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
  92. Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
  93. Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
  94. Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
  95. Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag