Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, 17 September 2019 Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai kronis pengesahan revisi UU KPK oleh DPR yang mendapat dukungan penuh Pemerintah merupakan tragedi buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, karena Revisi UU KPK yang disahkan … read more »

past media coverage

  1. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  2. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  3. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  4. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  5. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  6. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  7. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  8. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  9. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  10. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  11. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  12. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  13. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  14. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  15. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  16. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  17. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  18. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  19. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  20. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  21. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  22. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  23. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  24. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  25. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  26. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  27. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  28. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  29. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  30. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  31. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  32. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  33. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  34. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  35. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  36. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  37. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  38. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  39. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  40. Awasi Dana Swakelola
  41. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  42. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  43. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  44. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  45. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  46. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  47. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  48. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  49. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  50. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  51. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  52. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  53. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  54. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  55. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  56. Waspadai Bansos Bocor
  57. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  58. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  59. Mutasi Masih Ada Masalah
  60. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  61. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  62. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  63. Kartu nikah tidak di perlukan
  64. Kartu nikah tidak di perlukan
  65. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  66. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  67. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  68. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  69. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  70. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  71. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  72. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  73. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  74. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  75. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  76. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  77. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  78. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  79. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  80. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  81. Wajah APBN 2018 “Masam”
  82. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  83. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  84. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  85. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  86. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  87. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  88. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  89. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  90. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  91. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  92. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  93. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  94. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  95. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon