Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul

Jakarta, 16 Juli 2019 Pidato Presiden Jokowi di Sentul beberapa hari lalu mendapat tanggapan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Misbah Hasan selaku Sekjen FITRA didampingi Ervyn Kaffah yang merupakan Manager Advokasi, menjelaskan bahwa ada hal substansial soal pencegahan … read more »

past media coverage

  1. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  2. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  3. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  4. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  5. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  6. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  7. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  8. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  9. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  10. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  11. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  12. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  13. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  14. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  15. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  16. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  17. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  18. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  19. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  20. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  21. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  22. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  23. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  24. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  25. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  26. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  27. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  28. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  29. Awasi Dana Swakelola
  30. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  31. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  32. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  33. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  34. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  35. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  36. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  37. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  38. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  39. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  40. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  41. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  42. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  43. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  44. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  45. Waspadai Bansos Bocor
  46. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  47. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  48. Mutasi Masih Ada Masalah
  49. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  50. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  51. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  52. Kartu nikah tidak di perlukan
  53. Kartu nikah tidak di perlukan
  54. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  55. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  56. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  57. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  58. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  59. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  60. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  61. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  62. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  63. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  64. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  65. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  66. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  67. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  68. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  69. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  70. Wajah APBN 2018 “Masam”
  71. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  72. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  73. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  74. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  75. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  76. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  77. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  78. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  79. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  80. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  81. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  82. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  83. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  84. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  85. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  86. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  87. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  88. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  89. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  90. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  91. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  92. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  93. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  94. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  95. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T