Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?

Jakarta, 19 Maret 2019 Acara Apel Kebangsaan jadi bola panas di ruang publik. Ada yang meyakini kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ini, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah menguatnya “perpecahan” rakyat karena beda pilihan politik. Tapi … read more »

past media coverage

  1. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  2. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  3. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  4. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  5. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  6. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  7. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  8. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  9. Awasi Dana Swakelola
  10. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  11. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  12. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  13. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  14. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  15. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  16. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  17. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  18. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  19. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  20. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  21. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  22. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  23. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  24. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  25. Waspadai Bansos Bocor
  26. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  27. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  28. Mutasi Masih Ada Masalah
  29. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  30. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  31. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  32. Kartu nikah tidak di perlukan
  33. Kartu nikah tidak di perlukan
  34. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  35. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  36. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  37. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  38. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  39. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  40. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  41. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  42. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  43. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  44. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  45. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  46. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  47. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  48. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  49. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  50. Wajah APBN 2018 “Masam”
  51. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  52. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  53. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  54. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  55. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  56. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  57. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  58. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  59. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  60. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  61. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  62. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  63. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  64. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  65. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  66. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  67. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  68. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  69. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  70. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  71. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  72. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  73. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  74. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  75. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  76. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  77. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  78. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  79. Percepatan proyek menuai pro kontra
  80. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  81. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  82. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  83. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  84. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  85. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  86. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  87. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  88. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  89. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  90. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  91. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  92. (Bahasa Indonesia) Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
  93. (Civil Service) Budgetary Transfers to Regions
  94. (Bahasa Indonesia) Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
  95. (Bahasa Indonesia) Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi