Keterbukaan DKI Menurun

Jumat, 08 November 2019 Dua pekan terakhir, DPRD DKI Jakarta membahas rancangan Kebijak-an Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI tahun 2020. Sejumlah fraksi di DPRD menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak siap dengan tata kelola penganggaran dan tidak … read more »

past media coverage

  1. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  2. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  3. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  4. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  5. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  6. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  7. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  8. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  9. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  10. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  11. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  12. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  13. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  14. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  15. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  16. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  17. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  18. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  19. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  20. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  21. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  22. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  23. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  24. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  25. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  26. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  27. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  28. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  29. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  30. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  31. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  32. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  33. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  34. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  35. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  36. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  37. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  38. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  39. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  40. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  41. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  42. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  43. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  44. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  45. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  46. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  47. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  48. Awasi Dana Swakelola
  49. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  50. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  51. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  52. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  53. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  54. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  55. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  56. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  57. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  58. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  59. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  60. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  61. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  62. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  63. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  64. Waspadai Bansos Bocor
  65. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  66. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  67. Mutasi Masih Ada Masalah
  68. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  69. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  70. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  71. Kartu nikah tidak di perlukan
  72. Kartu nikah tidak di perlukan
  73. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  74. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  75. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  76. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  77. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  78. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  79. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  80. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  81. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  82. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  83. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  84. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  85. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  86. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  87. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  88. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  89. Wajah APBN 2018 “Masam”
  90. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  91. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  92. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  93. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  94. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  95. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan