Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali

Jakarta, 12 Desember 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan UU Pilkada terkait mantan eks korupsi menjadi calon kepala daerah yang memutuskan mantan narapidana korupsi bisa maju Pilkada usai lima tahun bebas dari penjara. Putusan tersebut diapresiasi namun dinilai belum … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Keterbukaan DKI Menurun
  2. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  3. PR Menteri Desa Baru
  4. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  5. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  6. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  7. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  8. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  9. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  10. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  11. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  12. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  13. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  14. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  15. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  16. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  17. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  18. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  19. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  20. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  21. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  22. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  23. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  24. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  25. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  26. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  27. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  28. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  29. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  30. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  31. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  32. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  33. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  34. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  35. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  36. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  37. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  38. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  39. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  40. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  41. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  42. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  43. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  44. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  45. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  46. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  47. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  48. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  49. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  50. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  51. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  52. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  53. Awasi Dana Swakelola
  54. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  55. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  56. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  57. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  58. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  59. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  60. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  61. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  62. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  63. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  64. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  65. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  66. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  67. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  68. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  69. Waspadai Bansos Bocor
  70. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  71. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  72. Mutasi Masih Ada Masalah
  73. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  74. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  75. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  76. Kartu nikah tidak di perlukan
  77. Kartu nikah tidak di perlukan
  78. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  79. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  80. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  81. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  82. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  83. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  84. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  85. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  86. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  87. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  88. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  89. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  90. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  91. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  92. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  93. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  94. Wajah APBN 2018 “Masam”
  95. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah