liputan media sebelumnya

1. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
2. Awasi Dana Swakelola
3. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
4. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
5. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
6. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
7. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
8. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
9. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
10. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
11. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
12. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
13. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
14. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
15. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
16. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
17. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
18. Waspadai Bansos Bocor
19. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
20. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
21. Mutasi Masih Ada Masalah
22. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
23. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
24. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
25. Kartu nikah tidak di perlukan
26. Kartu nikah tidak di perlukan
27. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
28. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
29. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
30. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
31. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
32. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
33. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
34. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
35. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
36. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
37. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
38. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
39. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
40. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
41. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
42. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
43. Wajah APBN 2018 “Masam”
44. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
45. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
46. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
47. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
48. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
49. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
50. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
51. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
52. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
53. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
54. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
55. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
56. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
57. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
58. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
59. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
60. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
61. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
62. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
63. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
64. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
65. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
66. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
67. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
68. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
69. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
70. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
71. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
72. Percepatan proyek menuai pro kontra
73. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
74. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
75. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
76. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
77. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
78. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
79. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
80. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
81. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
82. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
83. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
84. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
85. Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
86. Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah
87. Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
88. Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
89. DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
90. Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
91. FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
92. Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
93. Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
94. Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
95. Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag