liputan media sebelumnya

1. Keterbukaan DKI Menurun
2. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
3. PR Menteri Desa Baru
4. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
5. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
6. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
7. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
8. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
9. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
10. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
11. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
12. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
13. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
14. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
15. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
16. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
17. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
18. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
19. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
20. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
21. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
22. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
23. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
24. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
25. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
26. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
27. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
28. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
29. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
30. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
31. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
32. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
33. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
34. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
35. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
36. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
37. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
38. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
39. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
40. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
41. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
42. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
43. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
44. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
45. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
46. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
47. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
48. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
49. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
50. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
51. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
52. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
53. Awasi Dana Swakelola
54. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
55. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
56. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
57. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
58. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
59. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
60. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
61. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
62. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
63. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
64. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
65. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
66. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
67. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
68. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
69. Waspadai Bansos Bocor
70. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
71. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
72. Mutasi Masih Ada Masalah
73. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
74. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
75. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
76. Kartu nikah tidak di perlukan
77. Kartu nikah tidak di perlukan
78. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
79. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
80. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
81. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
82. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
83. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
84. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
85. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
86. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
87. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
88. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
89. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
90. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
91. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
92. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
93. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
94. Wajah APBN 2018 “Masam”
95. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah