Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah

Jakarta, 16 Oktober 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lemah melakukan pengendalian keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini lantaran serapan APBD DKI pada 15 Oktober 2018 baru mencapai 54,6%, dari total APBD-P senilai Rp86,89 triliun. Padahal … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  2. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  3. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  4. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  5. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  6. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  7. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  8. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  9. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  10. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  11. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  12. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  13. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  14. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  15. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  16. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  17. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  18. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  19. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  20. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  21. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  22. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  23. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  24. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  25. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  26. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  27. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  28. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  29. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  30. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  31. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  32. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  33. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  34. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  35. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  36. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  37. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  38. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  39. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  40. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  41. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  42. Awasi Dana Swakelola
  43. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  44. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  45. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  46. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  47. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  48. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  49. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  50. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  51. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  52. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  53. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  54. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  55. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  56. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  57. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  58. Waspadai Bansos Bocor
  59. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  60. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  61. Mutasi Masih Ada Masalah
  62. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  63. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  64. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  65. Kartu nikah tidak di perlukan
  66. Kartu nikah tidak di perlukan
  67. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  68. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  69. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  70. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  71. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  72. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  73. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  74. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  75. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  76. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  77. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  78. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  79. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  80. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  81. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  82. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  83. Wajah APBN 2018 “Masam”
  84. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  85. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  86. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  87. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  88. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  89. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  90. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  91. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  92. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  93. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  94. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  95. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi