CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
Senin, 18 Februari 2019 Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mendukung pesatnya perusahaan rintisan atau startup untuk bisa berkembang menjadi unicorn di dunia. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai dari perkembangan Unicorn saat ini. Yaitu, semakin derasnya uang RI lari ke luar negeri. Unicorn sendiri merupakan …
selengkapnya »
-
Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
Minggu, 17 Februari 2019 Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para petani jagung di tanah air. Ucapan terima kasih itu disampaikan terkait turunnya impor jagung sepanjang masa jabatannya sebagai presiden RI dalam empat tahun terakhir. “Kita ingat, … -
FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
Senin, 18 Februari 2019 Menjelang debat calon presiden dan wakil presiden kedua pada 17 Februari 2019, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengingatkan kedua kandidat akan potensi korupsi anggaran infrastruktur. Infrastruktur adalah satu tema debat bersama dengan energi, pangan, sumber … -
Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
Senin, 18 Februari 2019 Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan kebakaran lahan tidak terjadi selama tiga tahun terakhir atau sejak 2016 hingga kini. “Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut. Itu adalah kerja … -
Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
February 17, 2019Minggu, 17 Februari 2019 Menjelang pelaksanaan debat kedua dalam Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) melalui akun Facebook menyajikan grafis belanja infrastruktur selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dalam grafis yang …
liputan media sebelumnya
- FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
- Awasi Dana Swakelola
- Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
- Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
- Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
- FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
- Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
- Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
- Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
- FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
- Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
- Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
- Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
- Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
- Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
- Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
- Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
- Waspadai Bansos Bocor
- Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
- Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
- Mutasi Masih Ada Masalah
- Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Kartu nikah tidak di perlukan
- Kartu nikah tidak di perlukan
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
- FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
- Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
- Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
- Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
- Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
- Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
- Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
- Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
- Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
- Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
- Mengurai Polemik Dana Kelurahan
- Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
- Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
- Wajah APBN 2018 “Masam”
- BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
- FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
- 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
- Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
- 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
- Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
- FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
- FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
- Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
- Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
- PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
- Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
- Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
- Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
- APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
- FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
- Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
- Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
- Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
- Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
- Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
- Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
- FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
- FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
- Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
- FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
- Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
- FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
- Percepatan proyek menuai pro kontra
- Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
- Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
- FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
- RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
- Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
- Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
- Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
- Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
- FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
- Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
- Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
- Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
- Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
- Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah
- Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
- Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
- DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
- Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
- FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
- Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
- Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
- Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
- Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag