Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?

Jakarta, 24 November 2019 Guna mendapatkan gagasan dan cara-cara yang ‘out of the box’ dalam menjalankan roda pemerintahan di periode kedua, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunjuk tujuh orang dari generasi milenial sebagai staf khusus presiden yang baru. Namun, penunjukkan … read more »

past media coverage

  1. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  2. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  3. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  4. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  5. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  6. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  7. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  8. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  9. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  10. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  11. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  12. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  13. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  14. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  15. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  16. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  17. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  18. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  19. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  20. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  21. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  22. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  23. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  24. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  25. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  26. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  27. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  28. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  29. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  30. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  31. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  32. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  33. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  34. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  35. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  36. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  37. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  38. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  39. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  40. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  41. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  42. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  43. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  44. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  45. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  46. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  47. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  48. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  49. Awasi Dana Swakelola
  50. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  51. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  52. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  53. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  54. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  55. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  56. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  57. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  58. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  59. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  60. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  61. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  62. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  63. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  64. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  65. Waspadai Bansos Bocor
  66. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  67. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  68. Mutasi Masih Ada Masalah
  69. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  70. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  71. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  72. Kartu nikah tidak di perlukan
  73. Kartu nikah tidak di perlukan
  74. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  75. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  76. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  77. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  78. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  79. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  80. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  81. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  82. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  83. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  84. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  85. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  86. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  87. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  88. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  89. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  90. Wajah APBN 2018 “Masam”
  91. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  92. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  93. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  94. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  95. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017