past media coverage

1. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
2. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
3. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
4. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
5. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
6. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
7. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
8. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
9. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
10. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
11. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
12. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
13. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
14. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
15. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
16. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
17. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
18. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
19. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
20. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
21. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
22. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
23. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
24. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
25. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
26. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
27. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
28. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
29. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
30. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
31. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
32. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
33. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
34. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
35. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
36. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
37. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
38. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
39. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
40. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
41. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
42. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
43. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
44. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
45. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
46. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
47. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
48. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
49. Awasi Dana Swakelola
50. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
51. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
52. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
53. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
54. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
55. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
56. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
57. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
58. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
59. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
60. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
61. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
62. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
63. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
64. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
65. Waspadai Bansos Bocor
66. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
67. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
68. Mutasi Masih Ada Masalah
69. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
70. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
71. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
72. Kartu nikah tidak di perlukan
73. Kartu nikah tidak di perlukan
74. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
75. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
76. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
77. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
78. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
79. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
80. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
81. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
82. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
83. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
84. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
85. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
86. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
87. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
88. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
89. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
90. Wajah APBN 2018 “Masam”
91. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
92. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
93. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
94. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
95. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017