Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
Peneliti Fitra Gulfino C mengatakan, korupsi pemilu lebih rentan dilakukan calon kepala daerah petahana. Pasalnya petahana masih memiliki wewenang dan kekuasaan atas pengelolaan anggaran. “Dengan kekuasaan tersebut, peluangnya lebih besar bila dibandingkan dengan calon lain,” ujarnya. Menurut Gulfino, ada sejumlah …
read more »
-
Sumber: koran Sindo (22/2) JAKARTA – Potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jelang pelaksanaan pilkada disinyalir meningkat. Dari berbagai modus yang dilakukan, ijon proyek-proyek dengan pihak ... read more »
-
Wajah APBN 2018 “Masam”
January 12, 2018APBN 2018 menunjukan wajah yang sedikit masam, hal ini berkaca dari realisasi APBN 2017 lalu. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan APBN 2018 terutama memasuki tahun politik. “Pada 2018 beban negara untuk membayar hutang lebih besar, … -
BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
January 8, 2018Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bima. Nilai akumulasinya mencapai miliaran rupiah. Auditor mengeluarkan rekomendasi penyelesaian agar tidak jadi kerugian negara. Catatan itu sesuai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab … -
FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat ( FITRA NTB) Ervin Kaffah menanggapi posi datif adanya informasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merilis adanya pencucian uang ke beberapa daerah diantaranya ke NTB. Menurut Ervin Kaffah, …
past media coverage
- 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
- Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
- 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
- Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
- FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
- FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
- Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
- Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
- PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
- Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
- Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
- Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
- APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
- FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
- Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
- Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
- Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
- Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
- Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
- Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
- FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
- FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
- Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
- FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
- Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
- FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
- Percepatan proyek menuai pro kontra
- Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
- Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
- FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
- RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
- Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
- Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
- Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
- Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
- FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
- Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
- Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
- Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
- (Bahasa Indonesia) Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
- (Civil Service) Budgetary Transfers to Regions
- (Bahasa Indonesia) Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
- (Bahasa Indonesia) Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
- (Bahasa Indonesia) DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
- (Bahasa Indonesia) Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
- (Bahasa Indonesia) FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
- (Bahasa Indonesia) Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
- (Bahasa Indonesia) Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
- (Bahasa Indonesia) Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
- (Bahasa Indonesia) Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag
- (Bahasa Indonesia) Fitra: Proyek Hambalang Ambruk, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 753 M
- (Bahasa Indonesia) nggaran Kepolisian Habis Terpakai untuk Menggemukan Pegawainya
- (Bahasa Indonesia) Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu Mewah
- (Bahasa Indonesia) Anggaran Terbesar Pemerintah untuk Belanja Pegawai
- (Bahasa Indonesia) Pilkada Serentak untuk Efisiensi Anggaran
- (Bahasa Indonesia) FITRA Tak Pantas Persoalkan Anggaran Openhouse SBY
- (Bahasa Indonesia) FITRA : Anggaran Open House SBY Mencapai Rp1,5 Miliar
- (Bahasa Indonesia) Fitra Sinyalir Adanya Penyimpangan Anggaran Bansos Hingga Rp 2,4 T
- (Bahasa Indonesia) FITRA: Anggaran Legislasi DPR Perlu Dirasionalisasi
- (Bahasa Indonesia) Rapat Pansus RUU BPJS di Hotel Mewah Habiskan Rp 173 Juta
- (Bahasa Indonesia) Anggaran Polri untuk Teroris Lebih Besar Dibanding Berantas Korupsi
- (Bahasa Indonesia) Reshuffle, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang Bermasalah
- (Bahasa Indonesia) Moratorium PNS Saja Tak Mampu Pangkas Ongkos Birokrasi
- (Bahasa Indonesia) FITRA Duga Penggelembungan KTP Elektronik