Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI

Jakarta, 20 Juli 2019 Respons Seknas FITRA atas pembongkaran instalasi seni Getah Getih karya Seniman Joko Avianto: Mengapresiasi adanya ruang publik untuk menampilkan karya-karya seni semacam Getah Getih; Persoalan utamanya adalah pada kurangnya informasi soal ketahanan instalasi seni tersebut yang … read more »

past media coverage

  1. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  2. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  3. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  4. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  5. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  6. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  7. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  8. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  9. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  10. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  11. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  12. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  13. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  14. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  15. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  16. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  17. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  18. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  19. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  20. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  21. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  22. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  23. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  24. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  25. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  26. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  27. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  28. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  29. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  30. Awasi Dana Swakelola
  31. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  32. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  33. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  34. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  35. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  36. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  37. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  38. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  39. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  40. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  41. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  42. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  43. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  44. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  45. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  46. Waspadai Bansos Bocor
  47. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  48. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  49. Mutasi Masih Ada Masalah
  50. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  51. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  52. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  53. Kartu nikah tidak di perlukan
  54. Kartu nikah tidak di perlukan
  55. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  56. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  57. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  58. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  59. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  60. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  61. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  62. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  63. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  64. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  65. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  66. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  67. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  68. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  69. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  70. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  71. Wajah APBN 2018 “Masam”
  72. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  73. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  74. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  75. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  76. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  77. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  78. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  79. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  80. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  81. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  82. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  83. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  84. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  85. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  86. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  87. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  88. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  89. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  90. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  91. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  92. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  93. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  94. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  95. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak