past media coverage

1. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
2. Keterbukaan DKI Menurun
3. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
4. PR Menteri Desa Baru
5. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
6. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
7. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
8. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
9. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
10. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
11. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
12. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
13. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
14. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
15. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
16. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
17. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
18. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
19. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
20. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
21. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
22. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
23. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
24. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
25. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
26. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
27. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
28. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
29. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
30. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
31. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
32. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
33. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
34. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
35. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
36. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
37. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
38. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
39. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
40. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
41. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
42. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
43. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
44. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
45. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
46. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
47. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
48. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
49. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
50. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
51. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
52. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
53. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
54. Awasi Dana Swakelola
55. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
56. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
57. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
58. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
59. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
60. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
61. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
62. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
63. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
64. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
65. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
66. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
67. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
68. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
69. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
70. Waspadai Bansos Bocor
71. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
72. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
73. Mutasi Masih Ada Masalah
74. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
75. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
76. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
77. Kartu nikah tidak di perlukan
78. Kartu nikah tidak di perlukan
79. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
80. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
81. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
82. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
83. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
84. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
85. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
86. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
87. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
88. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
89. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
90. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
91. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
92. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
93. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
94. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
95. Wajah APBN 2018 “Masam”