past media coverage

1. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
2. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
3. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
4. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
5. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
6. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
7. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
8. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
9. Awasi Dana Swakelola
10. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
11. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
12. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
13. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
14. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
15. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
16. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
17. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
18. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
19. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
20. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
21. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
22. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
23. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
24. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
25. Waspadai Bansos Bocor
26. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
27. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
28. Mutasi Masih Ada Masalah
29. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
30. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
31. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
32. Kartu nikah tidak di perlukan
33. Kartu nikah tidak di perlukan
34. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
35. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
36. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
37. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
38. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
39. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
40. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
41. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
42. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
43. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
44. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
45. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
46. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
47. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
48. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
49. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
50. Wajah APBN 2018 “Masam”
51. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
52. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
53. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
54. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
55. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
56. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
57. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
58. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
59. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
60. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
61. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
62. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
63. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
64. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
65. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
66. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
67. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
68. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
69. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
70. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
71. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
72. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
73. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
74. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
75. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
76. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
77. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
78. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
79. Percepatan proyek menuai pro kontra
80. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
81. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
82. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
83. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
84. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
85. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
86. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
87. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
88. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
89. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
90. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
91. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
92. (Bahasa Indonesia) Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
93. (Civil Service) Budgetary Transfers to Regions
94. (Bahasa Indonesia) Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
95. (Bahasa Indonesia) Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi