past media coverage

1. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
2. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
3. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
4. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
5. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
6. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
7. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
8. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
9. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
10. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
11. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
12. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
13. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
14. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
15. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
16. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
17. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
18. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
19. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
20. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
21. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
22. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
23. Awasi Dana Swakelola
24. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
25. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
26. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
27. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
28. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
29. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
30. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
31. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
32. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
33. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
34. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
35. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
36. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
37. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
38. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
39. Waspadai Bansos Bocor
40. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
41. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
42. Mutasi Masih Ada Masalah
43. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
44. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
45. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
46. Kartu nikah tidak di perlukan
47. Kartu nikah tidak di perlukan
48. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
49. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
50. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
51. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
52. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
53. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
54. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
55. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
56. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
57. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
58. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
59. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
60. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
61. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
62. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
63. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
64. Wajah APBN 2018 “Masam”
65. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
66. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
67. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
68. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
69. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
70. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
71. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
72. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
73. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
74. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
75. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
76. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
77. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
78. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
79. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
80. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
81. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
82. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
83. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
84. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
85. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
86. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
87. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
88. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
89. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
90. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
91. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
92. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
93. Percepatan proyek menuai pro kontra
94. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
95. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara