Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
Jakarta, 24 November 2019 Guna mendapatkan gagasan dan cara-cara yang ‘out of the box’ dalam menjalankan roda pemerintahan di periode kedua, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunjuk tujuh orang dari generasi milenial sebagai staf khusus presiden yang baru. Namun, penunjukkan …
read more »
-
November 8, 2019Jumat, 08 November 2019 Dua pekan terakhir, DPRD DKI Jakarta membahas rancangan Kebijak-an Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI tahun 2020. Sejumlah fraksi di DPRD menilai ... read more »
-
November 4, 2019Sejumlah pegiat antikorupsi menggelar diskusi menyikapi keputusan Presiden Jokowi yang belum mengeluarkan Perppu KPK. Jokowi dinilai tidak memiliki ketegasan sikap dan komitmen pemberantasan korupsi. Peneliti Exposit Strategic, Arif ... read more »
-
Terpilihnya Abdul Halim Iskandar dan Budi Arie Setiadi sebagai menteri dan wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (mendes/wamendes PDTT) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 tentu ... read more »
-
October 23, 2019Jakarta, 23 Oktober 2019 Setelah terpilih kembali menjadi presiden periode 2019-2024, Joko Widodo selaku kepala negara harus menyusun kabinet yang ideal, termasuk di dalamnya adalah Jaksa Agung. Kejaksaan ... read more »
past media coverage
- Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
- Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
- Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
- FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
- Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
- Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
- Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
- FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
- Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
- Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
- Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
- Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
- Open Parliament dan Gebrakan Dewan
- Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
- Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
- Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
- Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
- Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
- SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
- FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
- FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
- Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
- Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
- Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
- Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
- FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
- Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
- [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
- Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
- CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
- 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
- Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
- FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
- Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
- Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
- Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
- FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
- Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
- Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
- Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
- FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
- Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
- CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
- Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
- FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
- Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
- Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
- FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
- Awasi Dana Swakelola
- Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
- Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
- Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
- FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
- Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
- Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
- Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
- FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
- Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
- Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
- Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
- Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
- Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
- Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
- Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
- Waspadai Bansos Bocor
- Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
- Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
- Mutasi Masih Ada Masalah
- Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Kartu nikah tidak di perlukan
- Kartu nikah tidak di perlukan
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
- Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
- FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
- Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
- Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
- Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
- Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
- Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
- Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
- Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
- Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
- Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
- Mengurai Polemik Dana Kelurahan
- Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
- Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
- Wajah APBN 2018 “Masam”
- BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
- FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
- 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
- Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
- 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017