past media coverage

1. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
2. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
3. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
4. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
5. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
6. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
7. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
8. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
9. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
10. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
11. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
12. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
13. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
14. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
15. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
16. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
17. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
18. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
19. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
20. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
21. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
22. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
23. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
24. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
25. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
26. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
27. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
28. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
29. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
30. Awasi Dana Swakelola
31. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
32. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
33. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
34. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
35. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
36. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
37. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
38. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
39. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
40. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
41. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
42. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
43. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
44. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
45. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
46. Waspadai Bansos Bocor
47. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
48. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
49. Mutasi Masih Ada Masalah
50. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
51. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
52. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
53. Kartu nikah tidak di perlukan
54. Kartu nikah tidak di perlukan
55. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
56. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
57. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
58. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
59. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
60. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
61. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
62. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
63. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
64. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
65. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
66. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
67. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
68. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
69. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
70. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
71. Wajah APBN 2018 “Masam”
72. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
73. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
74. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
75. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
76. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
77. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
78. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
79. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
80. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
81. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
82. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
83. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
84. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
85. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
86. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
87. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
88. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
89. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
90. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
91. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
92. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
93. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
94. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
95. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak