Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal

Jakarta, 9 Mei 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai bahwa pemerintah pusat harus tegas terhadap pemerintah daerah yang membandel tidak segera menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mereka dengan memberikan sangsi berupa disinsentif fiskal. Misbah Hasan, Sekjen FITRA … read more »

past media coverage

  1. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  2. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  3. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  4. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  5. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  6. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  7. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  8. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  9. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  10. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  11. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  12. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  13. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  14. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  15. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  16. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  17. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  18. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  19. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  20. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  21. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  22. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  23. Awasi Dana Swakelola
  24. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  25. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  26. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  27. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  28. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  29. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  30. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  31. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  32. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  33. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  34. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  35. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  36. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  37. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  38. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  39. Waspadai Bansos Bocor
  40. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  41. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  42. Mutasi Masih Ada Masalah
  43. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  44. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  45. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  46. Kartu nikah tidak di perlukan
  47. Kartu nikah tidak di perlukan
  48. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  49. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  50. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  51. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  52. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  53. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  54. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  55. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  56. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  57. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  58. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  59. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  60. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  61. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  62. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  63. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  64. Wajah APBN 2018 “Masam”
  65. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  66. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  67. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  68. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  69. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  70. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  71. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  72. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  73. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  74. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  75. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  76. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  77. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  78. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  79. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  80. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  81. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  82. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  83. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  84. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  85. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  86. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  87. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  88. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  89. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  90. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  91. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  92. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  93. Percepatan proyek menuai pro kontra
  94. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  95. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara