Seknas FITRA merilis enam kementerian pemalas pada tahun anggaran 2012 pada konferensi pers yang digelar Minggu 23/12.. Keenam kementerian itu baru dapat menyerap anggaran kurang dari 20 persen dalam APBNP 2012. Dalam rilis yang dikeluarkan Seknas FITRA terdapat 6 Kementerian pemalas tahun anggaran 2012 yang diantaranya :

Pertama adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Kementerian ini memiliki anggaran sebesar Rp 5.928 triliun dalam APBNP, tetapi penyerapan pada semester satu hanya Rp 110 miliar, atau 1,9 persen terhadap  APBNP.

Kedua, Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dengan Rp 1,757 triliun anggaran dalam APBNP hanya Rp 74 miliar penyerapan pada semester I atau 4,2 persen terhadap APBNP

Ketiga adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Rp 16,286 triliun hanya mampu menyerap Rp 1,752 triliun pada semester I atau hanya 10,8 persen terhadap APBNP.

Keempat adalah Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memiliki anggaran Rp 1,153 triliun pada semester I hanya menyerap Rp 125,8 miliar atau 10,9 persen terhadap APBNP.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menempati posisi kelima dengan anggaran Rp 2,672 triliun pada semester I yang hanya terserap Rp 476,8 miliar atau 17,8 persen terhadap APBNP.

Posisi Terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 222,3 miliar pada APBNP hanya menyerap Rp 42,9 miliar atau 19,3 persen terhadap APBNP.

Koordinator Research Seknas FITRA Muhammad Maulana dalam jumpa pers  tersebut memberi catatan yang didasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I terhadap kinerja anggaran kementerian, hingga pertengahan 2012 penyerapannya  belum mencapai 50 persen sebagaimana yang ditargetkan “Terdapat enam kementerian yang baru menyerap anggarannya kurang dari 20 persen. Hal ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang disusunnya,” Tukas Maulana.

Maulana juga menilai bahwa political will presiden untuk memperbaiki tata kelola anggaran gagal dijalankan oleh birokrat di kementerian. “Dalam hal ini seknas FITRA juga menuntut pemerintah agar memangkas remunerasi, karena percuma saja mereka diberikan renumerasi dan tunjangan jabatan kalau tidak bisa melaksanakan program kegiatan secara baik” tegasnya lagi.

lihat rilisnya disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *