Jakarta, 23 Oktober 2019

Setelah terpilih kembali menjadi presiden periode 2019-2024, Joko Widodo selaku kepala negara harus menyusun kabinet yang ideal, termasuk di dalamnya adalah Jaksa Agung. Kejaksaan adalah lembaga yang sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum karena peran dan fungsinya sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak pekerjaan rumah harus yang harus selesaikan agar Kejaksaan bisa bekerja dengan optimal.

Untuk diketahui, Kejaksaan RI sendiri masuk di dalam fungsi ketertiban dan keamanan, bersama kepolisian, KPK, Kemenkumham, MA, dan MK. Apabila melihat anggaran kejaksaan pada tahun 2019, anggaran Kejaksaan merupakan ketiga terkecil setelah MK (0,5%) dan KPK (0,7%). Anggaran Kejaksan sendiri hanya sebesar 5,5% dari total anggaran fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2019 sebesar Rp. 115 Triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kepolisian (74,6%). Terlebih, Kejaksaan memiliki lebih dari 500 satker dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan MK maupun KPK yang hanya memiliki satu satker di ibukota negara.

Dalam kajian yang sudah dilakukan oleh Seknas FITRA dan IJRS, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan yang diterima oleh kejaksaan lebih kecil dari Kepolisian, MA, dan Kemenkumham. Padahal, apabila ditelisik fungsi kejaksaan cukup banyak diantaranya sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, pengacara negara, serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum sesuai dengan Pasal 30 UU No.16 Thn 2004 tentang Kejaksaan RI.

“Dari tugas dan fungsi di atas, dapat dikatakan bahwa beban jaksa dalam penegakan hukum cukup berat. Sayangnya, beratnya beban kerja yang diemban oleh tidak sebanding dengan pagu anggaran yang diterima. Tatakelola dan peningkatan kualitas SDM ditubuh kejaksaan juga merupakan pekerjaan rumah tersendiri yang sama pentingnya.” Ujar Misbah Hasan Selaku Sekjend FITRA pada Klikanggaran.com Selasa,(22/10/2019).

Maka dari itu,berdasarkan laporan Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2017, terlihat kontribusi langsung Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, dengan jumlah penuntutan sebesar Rp 331 miliar dan USD 263.929, uang pengganti yang berhasil disetor ke kas negara sebesar Rp 197,3 miliar. Kemudian, pada tahun 2017, kerugian negara yang berhasil diselamatkan pada bidang perdata dan tata usaha negara sebesar Rp 447,4 miliar, USD 79.774, dan tanah seluas 83.330 m2.

Peran Kejaksaan dalam mengamankan aset negara juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Kejati Jawa Timur dalam *Gerakan Bersama Penyelamatan Aset Negara* telah berhasil mengembalikan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sebesar Rp 5 triliun. Capaian-capaian di atas tentu menjadi catatan positif dari kinerja Kejaksaan dari tahun ke tahun.

Lanjut dikatatakan Misbah, “Akan tetapi tentunya perlu di dorong anggaran yang proporsional, adaptif, dan sesuai kebutuhan Kejaksaan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Jika Kejaksaan sudah ditopang oleh anggaran yang optimal, bukan tidak mungkin kualitas penegakan hukum Indonesia akan lebih baik.” Tegasnya.

Sementara Menyambut kabinet baru, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), juga memberikan catatan bagi pemerintahan Joko Widodo agar tidak main-main dalam memilih pimpinan di Kejaksaan Agung.

“Kejaksan Agung harus diisi oleh orang yang independen dan bebas dari kepentingan pragmatis. Jika salah memilih, pekerjaan rumah dan kinerja yang sudah dibangun bisa jadi tidak akan berjalan dengan optimal.” Ujar Misbah.

Dijelaskan Misbah, adapum tujuh kriteria Jaksa Agung menurut FITRA dan IJRS yakni,

1. Bebas dari intervensi politik atau bukan dari Partai Politik (untuk menjaga independesi);

2. Memahami peran dan fungsi jaksa bukan hanya terkait penuntutan tetapi juga preventif tindak pidana;

3. Memiliki pemahaman dan pengalaman reformasi birokrasi organisasi atau memperbaiki pengelolaan SDM di Kejaksaan (Peraturan Kejaksaan Agung no. 49 Tahun 2011 tentang Pembinaan Karir Kejaksaan) karena selamai ini pelaksanaan mekanisme penilaian kinerja jaksa belum maksimal (seperti adanya sistem promosi, mutase, dan demosi di Kejaksaan yang handal)

4. Memiliki visi pengelolaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yaitu transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.

5. Memiliki prespektif perlindungan korban contoh seperti ex kasus Baiq Nuril.

6. Dapat menyelesaikan perkara yang mengendap di Kejaksaan contoh kasus korupsi dan pelanggaran Ham.

7. Mampu membangun “trust”di masyarakat.

Sumber:

(Klik Anggaran, 23 Oktober 2019) FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung https://klikanggaran.com/peristiwa/fitra-dan-ijrs-soroti-anggaran-serta-independensi-kejaksaan-agung.html

(RMOL, 23 Oktober 2019) Banyak PR, Jokowi Harus Jeli Tunjuk Sosok Ideal Untuk Kejagung https://rmol.id/amp/2019/10/23/407477/https-politik-rmol-id-read-2019-10-23-407477-banyak-pr-jokowi-harus-jeli-tunjuk-sosok-ideal-untuk-kejagung

(RMOL, 23 Oktober 2019) Termasuk Bebas Kepentingan Politik, Ini Syarat Pemilihan Jaksa Agung Versi FITRA https://rmol.id/amp/2019/10/23/407485/https-politik-rmol-id-read-2019-10-23-407485-termasuk-bebas-kepentingan-politik-ini-syarat-pemilihan-jaksa-agung-versi-fitra

(Faktanews, 23 Oktober 2019) Membidik Anggaran Dan Independensi Kejaksaan Agung https://www.faktanews.id/2019/10/membidik-anggaran-dan-independensi.html

(Gatra, 22 Oktober 2019) FITRA: Kejagung Kurang Efektif karena Anggaran Minim https://www.gatra.com/detail/news/452546/hukum/fitra-kejagung-kurang-efektif-karena-anggaran-minim

(RRI, 22 Oktober 2019) Fitra Dorong Peran Calon Jaksa Agung Perkuat Pembangunan dan Selamatkan Aset http://rri.co.id/post/berita/737026/nasional/fitra_dorong_peran_calon_jaksa_agung_perkuat_pembangunan_dan_selamatkan_aset.html

(RRI, 22 Oktober 2019) Calon Jaksa Agung Dinilai Harus dari Kalangan Profesional dan Independen http://rri.co.id/post/berita/737008/nasional/calon_jaksa_agung_dinilai_harus_dari_kalangan_profesional_dan_independen.html

(Harnas, 22 Oktober 2019) FITRA Minta Pemerintahan Jokowi Perkuat Kejaksaan Agung http://harnas.co/2019/10/22/fitra-minta-pemerintahan-jokowi-perkuat-kejaksaan-agung-

(Sinar Keadilan, 22 Oktober 2019) Pak Jokowi, Independensi dan Anggaran Kejaksaan Agung Strategis dan Juga Penting https://sinarkeadilan.com/pak-jokowi-independensi-dan-anggaran-kejaksaan-agung-strategis-dan-juga-penting/

(Kompas, 22 Oktober 2019) Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/18411001/tujuh-kriteria-jaksa-agung-ideal-versi-fitra-dan-ijrs

(Suara Indonesia, 22 Oktober 2019) FITRA VS JAKSA AGUNG NON PARPOL https://suaraindonesianews.com/news/fitra-vs-jaksa-agung-non-parpol/

(Parpol Cyber, 22 Oktober 2019) FITRA: Jaksa Agung Harus Non-Parpol! https://www.patrolicyber.com/2019/10/22/fitra-jaksa-agung-harus-non-parpol/

(Line Today, 22 Oktober 2019) Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS https://today.line.me/id/pc/article/Tujuh+Kriteria+Jaksa+Agung+Ideal+Versi+FITRA+dan+IJRS-0nBy2n

(Katta, 22 Oktober 2019) Jaksa Agung Baru Harus Independen dan Bebas Kepentingan Pragmatis http://www.katta.id/news/2019/10/22/3123/jaksa-agung-baru-harus-independen-dan-bebas-kepentingan-pragmatis

(Sinar Keadilan, 22 Oktober 2019) Pak Jokowi, Independensi dan Anggaran Kejaksaan Agung Strategis dan Juga Penting https://sinarkeadilan.com/pak-jokowi-independensi-dan-anggaran-kejaksaan-agung-strategis-dan-juga-penting/

(Alinea, 22 Oktober 2019) Kriteria Jaksa Agung yang sebaiknya dipilih Jokowi https://www.alinea.id/nasional/kriteria-jaksa-agung-yang-sebaiknya-dipilih-jokowi-b1Xow9oxu

(Gresnews, 22 Oktober 2019) FITRA: Pilih Jaksa Agung Independen dan Bebas Kepentingan http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117268-fitra-pilih-jaksa-agung-independen-dan-bebas-kepentingan/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *