Temuan di Pemprov NTB tertinggi

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Fitra NTB menyebutkan, temuan-temuan kesalahan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah se-NTB periode 2008-2012 sekitar 3.408, dengan total potensi keuangan daerah sebesar Rp 67,1 miliar. Sepanjang periode tersebut, secara kumulatif, temuan-temuan ini mengalami tren peningkatan tiap tahun. “Angka ini berpotensi meningkat, karena ini temuan sampai semester I tahun 2012,” kata Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Rabu (17/10), di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, pada acara seminar yang dilaksanakan KPK RI.

Jika diurut berdasarkan potensi kerugian keuangan daerah, Pemerintah Kota Bima berada pada urutan pertama sebesar Rp 25,4 miliar, diikuti oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan potensi kerugian sebesar Rp 9,95 miliar. Sedangkan dua urutan terbawah adalah pemerintah daerah dengan potensi kerugian terendah, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Bima, masing-masing potensi kerugian yang timbul akibat kesalahan pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp 1,01 miliar dan Rp 476 juta.

Tabel 1. PERINGKAT PEMERINTAH DAERAH SE-NTB BERDASARKAN POTENSI NILAI KERUGIAN NEGARA/DAERAH SESUAI DATA IHPS SEMESTER I TAHUN 2012

No.

Pemerintah Daerah

Nilai Kerugian Negara (Rp)

Jumlah Kasus

1. Kota Bima                             25.480.330.000

292

2. Provinsi NTB                               9.956.320.000

636

3. Kab Lombok Barat                               8.340.590.000

381

4. Kab Lombok Tengah                               7.104.830.000

400

5. Kab Dompu                               6.853.660.000

273

6. Kab Lombok Timur                               2.836.670.000

330

7. Kab Sumbawa                               2.611.410.000

167

8. Kab Lombok Utara                               1.334.590.000

113

9. Kab Sumbawa Barat                               1.097.970.000

281

10. Kota Mataram                               1.007.940.000

422

11. Kab Bima                                   475.950.000

113

  TOTAL                             67.100.260.000

3408

Sumber: IHPS Semester I BPK RI, Oktober 2012, diolah oleh FITRA NTB.

Namun dari sisi jumlah kasus, Pemerintah Provinsi NTB memuncaki pemeringkatan. Total temuan BPK RI pada pengelolaan keuangan daerah sebanyak 636 kasus. Berbeda dengan Kabupaten Bima yang berada di urutan terendah, yaitu 113 kasus.

Sedangkan peringkat kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut, hanya empat pemerintah daerah yang mampu menindaklanjuti di atas 50 persen temuan, yaitu Kabupaten Sumbawa (73,3%), Kabupaten Bima (65,5%), Pemprov NTB (64,6%), dan Kabupaten Lombok Barat (53,8%). Sedangkan tiga pemerintah daerah terburuk adalah Kabupaten Lombok Timur(23,3%), Kabupaten Dompu(27,8%). Tahun ini nampaknya, Kota Mataram yang sebelumnya menjadi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik pada Semester II 2011, kinerjanya menurun.

TABEL 2. PERINGKAT KINERJA TERBAIK DAN TERBURUK PEMERINTAH DAERAH SE-NTB DALAM MENINDAKLANJUTI TEMUAN BPK RI PERIODE 2008-2012

No.

Pemerintah Daerah

Persentase Jumlah Tindak Lanjut yang Sesuai dengan Rekomendasi (%)

Jumlah Tindak Lanjut yang Sesuai dengan Rekomendasi

1. Kab Sumbawa

73,3

123

2. Kab Bima

65,5

74

3. Provinsi NTB

64,6

411

4. Kab Lombok Barat

53,8

205

5. Kota Mataram

47,9

202

6. Kab Lombok Utara

47,8

54

7. Kab Sumbawa Barat

43,4

122

8. Kab Lombok Tengah

33,8

135

9. Kota Bima

29,5

86

10. Kab Dompu

27,8

76

11. Kab Lombok Timur

23,3

77

  TOTAL  

1565

Sumber: IHPS Semester I BPK RI, Oktober 2012, diolah oleh FITRA NTB.

Dari uraian-uraian ini, FITRA NTB berharap pemerintah daerah se-NTB terus meningkatkan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing, terutama Pemprov NTB yang menjadi lokus temuan kasus tertinggi. “Jangan sampai temuan-temuan ini menumpuk dari tahun ke tahun,” ungkap Ramli.

Tabel 1. TREN FLUKTUASI JUMLAH REKOMENDASI BPK RI PERIODE 2008-2012 PER KABUPATEN/KOTA SE-NTB

PERIODE

PEMERINTAH DAERAH

TOTAL

 

NTB

Mataram

Lobar

Loteng

Lotim

KLU

Sumbawa

KSB

Dompu

Kab Bima

Kota Bima

2008

160

13

39

55

37

0

27

23

38

15

79

486

2009

51

31

31

81

47

0

39

96

85

23

34

518

2010

112

159

113

89

94

0

22

62

25

27

46

749

2011

157

143

108

107

81

58

33

52

27

48

35

849

2012

156

76

90

68

71

55

46

48

98

0

98

806

TOTAL

636

422

381

400

330

113

167

281

273

113

292

3408

Sumber: IHPS Semester I BPK RI, Oktober 2012, diolah oleh FITRA NTB.

Grafik 1. TREN PENINGKATAN TEMUAN BPK RI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SE-NTB PERIODE 2008-2012

“Kami berharap pemerintah daerah berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, agar jangan sampai muncul temuan yang berkonswekuensi hukum,” kata Ramli. Fitra NTB berharap pengawasan internal diperketat agar temuan-temuan kesalahan pengelolaan keungan yang merugikan kas daerah itu mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. “Karena mencegah itu lebih baik dan akan berpotensi meningkatkan kualitas anggaran daerah atau uang rakyat. Harapannya, ini akan berdampak pada pelayanan untuk rakyat menjadi lebih baik,” pungkasnya.

One thought on “FITRA NTB: Pemerintah Daerah Harap Berhati-Hati Kelola Keuangan Daerah

  1. Apapun hebatnya pemerintahan daerah mengelola dana APBD-nya, tetap aja punya masalah keterlambatan baik dari sejak perencanaan sampai ke pelaksanaannya. Masalah utama sistem pengelolaan APBD sudah diperlambat dengan jadwal waktu penyusunan perencanaan APBD itu sendiri.

    Seperti kita ketahui bahwa hampir 60-70 bahkan 80persen dana APBD adalah diperoleh dari kucuran dana APBN-nya. Kepastian dana APBN secara formal berdasarkan UU-APBN barulah bisa diperolehnya sekitar bulan November atau Desember. Baca, bukan bocoran dari mafia anggaran yang belum ada pengesahan UU-APBN-nya. Berarti daerah baru bisa mulai efektif menyusun perencanaannya mulai Januarinya.

    Januari berarti sudah memasuki tahun anggaran yang baru baik bagi APBN maupun APBD. Umumnya daerah butuh penyusunan sampai dengan pengesahan oleh DPRD-nya sekitar 3-4 bulan artinya baru efektif bisa dilaksanakan APBD bulan April-nya. Sudah disahkan lalu sekitar bulan Juni direvisi lagi ke DPRD, lalu kapan daerah bisa melaksanakan APBD-nya????????????????

    Oleh karena itu, tidak adil apabila tahun anggaran APBD disamakan dengan masa laku tahun anggaran APBN-nya. Seyogianya, APBD mulai 1 April bukan 1 Januarinya. Ini menunjukkan arogansi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *