JAKARTA DPR telah merencanakan anggaran Pembangunan Gedung senilai Rp. 2,7 triliun secara multiyear. Dalam RAPBN, rencananya akan dimasukkan Rp.700 M. Pertanyaannya, dari alokasi APBN, dana pembangunan sebenarnya diambil dari mana? Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto menemukan dugaannya pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun.

Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan resiko fiskal. “Jika dana ini diambil maka, berdampak pada daerah khususnya terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok. Rakyat menjadi tetap miskin. Jadi ini bukti politik anggaran DPR sungguh menyakiti rakyat,” ujar Yenny dalam keterangan persnya kepada Beritasatu.com, Rabu (26/8).

Selain itu, kata Yenny, bahwa alokasi Rp. 2,7 triliun tidak sesuai dengan perencanaan dan pembahasan yang transparan. Hingga saat ini, katanya belum jelas Rp. 2,7 triliun itu untuk pembiayaan apa saja dan potensi markup pembangunan 7 Proyek gedung DPR ini diprediksi sangat tinggi. “Apalagi saat ini ekonomi nasional sedang lemah. Maka tidak layak sebenarnya DPR ngotot mengambil alokasi 2,7 triliun dari APBN. Hal ini semakin menambah defisit Negara kita yang mencapai Rp.278 triliun,” tandasnya. “Daripada untuk membangun 7 proyek lebih baik untuk meminimalisir defisit negara dan mengurangi utang luar negeri di saat rupiah melemah dan dollar naik tinggi,” tambah Yenny. Lebih lanjut Yenny mengatakan ruang fiskal APBN kita sempit sehingga belanja publik kecil. Menurutnya, tidak layak jika DPR menutup mata dan membiarkan masyarakat tidak menikmati jaminan kesehatan dan pendidikan, namun justru DPR bermewah mewah dengan proyek pembangunan gedung.

Selain itu, hari ini FITRA, kata Yenny meminta informasi Publik kepada DPR sesuai dengan UU 14/2008 terkait “Dokumen Perencanaan dan Anggaran serta hasil audit gedung kementerian PU” yang diklaim DPR sudah ada. “Jika permintaan ini tidak disanggupi maka FITRA akan menggugat ke Komisi Informasi Pusat dan gugatan class action,” tegas Yenny.

Bertolak dari kenyataan yang sudah diungkapkan Yenny, FITRA, katanya merekomendasi beberapa hal. Pertama, FITRA meminta pemerintah khususnya Kemenkeu untuk menolak secara tegas rencana pembangunan 7 Proyek DPR karena merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang melemah. “Kedua, FITRA meminta Presiden untuk menegaskan kembali penolakan terhadap rencana pembangunan 7 proyek angkuh DPR,” tutur Yenny. “Jika dipaksakan dan batal, maka seperti 2010. Anggaran negara untuk pra-perencanaan kisaran senilai Rp. 7-15 miliar akan menguap sia-sia,”

Sumber : http://sp.beritasatu.com/

Rabu, 26 Agustus 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *