JAKARTA,.- Dua tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai uang rakyat dihabiskan untuk birokrasi dan infrastruktur. Kesejahteraan dan ketimpangan belum menjadi prioritas utama sesuai Nawacita dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto, menilai pedoman Nawacita dan Trisakti hanya janji kampanye belaka karena beberapa temuan bahwa belanja pemerintah pusat masih sangat boros. Dalam APBNP 2016 belanja untuk kementerian/lembaga tercatat Rp 1.306,7 triliun, sedangkan untuk pemerataan daerah, tranfer ke daerah dan desa hanya Rp 776,3 triliun dan dipotong hanya menjadi sekitar Rp 500 triliun.

“Parahnya, belanja yang sedemikian besar dialokasikan tidak berdasarkan kondisi pendapatan negara yang tak kunjung membaik, hanya Rp 1.539,2 triliun. Dengan situasi seperti ini, jelas bahwa belanja lebih besar dari pendapatan sehingga negara selalu defisit,” katanya, Minggu, 23 Oktober 2016.

Untuk menutup defisit, kata Yenny, pemerintah menarik utang luar negeri dan dalam negeri dalam bentuk penjualan Surat Berharga Negara. Ditambah lagi, kinerja anggaran pemerintah lambat dan pendapatan pajak minim.

Catatan Fitra, kinerja pendapatan pajak per September 2016 baru mencapai 48% (Rp 873 triliun), sedangkan untuk belanja pemerintah baru mencapai 54% (Rp 1.310 triliuh). Defisit yang terpakai mencapai 88% (Rp 261 triliun) dan penarikan utang sudah mencapai 60% (Rp 41 triliun). Hal ini menjadi parameter, kinerja implementasi program program nawacita dan kabinet masih lambat. Kejar target saat akhir tahun menjadi tradisi yang buruk sehingga pendapatan dan penyerapan APBN tidak akan mencapai 100%.

Dalam realisasi APBN 2016, kata Yenny, defisit anggaran meningkat Rp 296,7 triliun dari tahun sebelumnya. Tahun ini, pemerintah menargetkan utang luar negeri Rp 76 triliun dan pembiayaan dalam negeri Rp 273 triliun dari dalam negeri yang diperburuk dengan cicilan bunga utang luar negeri tahun 2016 sebesar Rp 69 triliun.

Yenny pun memandang kinerja laporan keuangan pemerintah pusat masih buruk. Oktober 2016 ini, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015 karena ketidakpastian nilai penyertaan modal negara pada PT PLN.

Kemudian, pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp 3,19 triliun. Pemerintah belum menetapkan status dana tersebut.

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi, menambahkan, BUMN dikelola hanya untuk kepentingan menjual negara ke tangan asing dan masih menjadi sapi perah politik.
Utang bank BUMN, yakni Mandiri, BNI, BRI, BTPN mencapai nilai Rp 40 triliun dengan komitmen Rp 500 triliun.

Selain itu, dalam waktu tujuh bulan APBNP 2015 dan RAPBN 2016, Menteri Rini telah mengalokasikan Rp 63 triliun + Rp 45 triliun atau Rp 108 triliun untuk PMN BUMN yang tidak transparan dan akuntabel. Bahkan, Fitra menilai amnesti pajak terbukti menjadi karpet merah untuk konglomerat yang bermasalah dengan pajak dan diampuni.

“Selain itu, tax amnesty justru salah sasaran, yaitu justru membunuh usaha UKM di beberapa daerah,” ucapnya.

Untuk, pihaknya meminta Presiden memperbaiki pengelolaan anggaran yang berpihak kepada rakyat dengan alokasi belanja publik/sosial yang meningkat dan efektif. Fitra menuntut Jokowi untuk menjaga kedaulatan ekonomi dengan tidak menjual negara ke investor asing, memaksa BUMN untuk utang dan menarik utang pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan negara.

“Merealisasikan Nawacita untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan bisnis konglomerat,” ujar Apung.***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *