Senin, 25 Februari 2019

Petugas melakukan pengecekan kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (17/1/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah menilai ide dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik untuk menggrariskan transportasi publik secara keseluruhan perlu ada pertimbangan dan kajiannya terlebih dahulu.

“Harus dikaji terlebih dahulu konsekuensinya,” kata Misbah saat dihubungi pada Minggu (24/2/2019).

Menurut Misbah pengkajian yang perlu dilakukan terkait ketersediaan moda transportasi saat jam sibuk, yakni berangkat dan pulang dari kerja atau sekolah.

“Bila mulai digratiskan, pasti akan terjadi lonjakan penumpang transportasi publik, ini juga yang harus diantisipasi oleh Pemda DKI, ketersediaan moda transportasi harus memadai, terutama saat jam-jam sibuk,” jelas Misbah.

Misbah mencontohkan kegagalan untuk pemberian kenyamanan tersebut terlihat di Transjakarta.

“Kegagalan program bus way memikat pengendara mobil untuk pindah menggunakan transportasi publik ini karena dianggap kurang nyaman, bertumpuk saat jam sibuk,” ujarnya.
Ada pula kecenderungan, apabila digratiskan pengelolaannya akan asal-asalan, sehingga berdampak pada kenyamanan publik.

“Yang perlu diingat, kenyamanan menggunakan tranportasi publik (gratis) juga harus menjadi prioritas,” tegas Misbah.

Di sisi lain, secara prinsip, Misbah menilai ide tersebut sebagai sesuatu yang positif.

“Ini juga salah satu solusi mengurai problem kemacetan di Jakarta,” ujarnya.

Misbah juga sepaham dengan Taufik masalah kesanggupan dana untuk membuat transportasi publik jadi gratis di DKI Jakarta.

“Dari sisi anggaran, saya yakin Pemda DKI mampu memberikan subsidi atau menganggarkan transportasi publik gratis tersebut,” ujar Misbah.
Sumber: https://tirto.id/ide-transportasi-publik-gratis-di-dki-dinilai-perlu-dipertimbangkan-dhG5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *