Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Angggaran (FITRA) mendesak Komisi II DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Aset Negara, untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam kontrak sewa-menyewa lahan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan antara perusahaan swasta dengan pemerintah yang diduga merugikan negara.

"Dan moga-moga panja aset negara DPR ini bukan bagian dari komunitas DPR untuk menekan secara politik kepada pengelola GBK (PPKGBK) dan Setneg untuk meminta bagian jatah “uang preman” dalam kerja sama dengan pihak perusahaan swasta," kata Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi melalui rilisnya, Minggu (20/6).

Menurut dia, biasanya anggota DPR sangat keras dan lantang berteriak-teriak ketika pemerintah banyak melakukan kesalahan kebijakan, anggota DPR sangat kasar kepada pemerintah bila tidak mengakomodasi kepentingan anggota Dewan yang terhormat. Namun, mereka akan sangat halus dan lembut bila pemerintah telah memberikan bagian jatah "uang preman”.

Untuk itu, DPR juga diminta mendesak BPK dan BPKP agar melakukan audit investigasi kepada kontrak-kontrak GBK Senayan. "Kami mencurigai Setneg dan PPKGBK, di mana kedua lembaga ini telah melakukan “keanehan” yang transparan, yaitu dalam hal addendum terhadap kontrak."ujarnya.

Sumber: http://www.primaironline.com/