VIVAnews - Fraksi Golkar akhirnya mengumumkan pengganti almarhum Burhanuddin Napitupulu (Burnap). Burnap sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR. Berdasarkan mekanisme proporsional yang telah disepakati bersama oleh kesembilan fraksi di DPR, Golkar memang berhak atas posisi Ketua Komisi II DPR.

"Jabatan Ketua Komisi II mempunyai nilai strategis karena berkaitan dengan reformasi birokrasi. Setelah kami mempertimbangkan berbagai kriteria dengan hati-hati, akhinya Chairuman Harahap kami pilih sebagai Ketua Komisi II," ujar Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto, dalam konferensi pers di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 22 April 2010.

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan bahwa Chairuman terpilih dari total tujuh nama yang dinominasikan Golkar untuk mengisi posisi Ketua Komisi II yang kini kosong sepeninggal Burnap. "Ketujuh nominasi itu sudah kami kerucutkan dan konsultasikan dengan Ketua Umum Partai Golkar," jelas Priyo. Wakil Ketua DPR itu menerangkan, ada beberapa argumen yang membuat Golkar akhirnya melimpahkan kepercayaan kepada Chairuman. Pertama, kata Priyo, Chairuman dipandang sebagai figur yang loyal dan bervisi kuat. Kedua, Chairuman dinilai cukup berpengalaman karena sebelumnya telah duduk sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Panitia Anggaran (Panggar) DPR. Ketiga, Chairuman dianggap sukses sebagai anggota pengganti di Pansus Century beberapa waktu lalu.

Pelantikan Chairuman sebagai Ketua Komisi II yang baru, akan digelar pada Selasa, 27 April, pekan depan, usai Sidang Paripurna DPR. "Kami menunggu gebrakan dari Pak Chairuman, khususnya untuk merealisasikan program Golkar di sektor pembangunan desa, yakni satu desa Rp 1 miliar," kata Priyo. Alokasi bagi program ambisius tersebut, menurut Priyo, diambil dari APBN melalui ABPD.

Chairuman sendiri mengaku jabatan barunya memang tergolong sangat strategis karena membidangi pembangunan politik di sektor birokrasi, aparatur negara, otonomi daerah, hingga pilkada.

"Fokus utama Golkar adalah agar UU Pedesaan mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Satu desa harus mendapat anggaran pembangunan sebesar Rp 1 miliar. Itu adalah pemikiran orisinil Golkar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa," tuturnya.

Komisi II juga menghadapi tugas berat karena sejumlah UU yang terkait pemerintahan dalam negeri, masuk ke Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). UU tersebut antara lain UU paket bidang politik, UU reformasi birokrasi, dan UU pilkada. (hs)

Sumber: http://politik.vivanews.com/