Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk membatalkan usulan kenaikan gaji pejabat negara karena menyalahi prinsip kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan negara.

"Di tengah krisis global yang belum pulih, kenaikan harga minyak dunia yang mengancam beban APBN dan bencana alam yang terus menimpa rakyat, tidak mampu membendung libido para pejabat menteri dan Presiden untuk mengeruk duit rakyat dengan menaikkan gajinya," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan, kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10).

Menurutnya, usulan kenaikan gaji ini memperkuat anggapan pemerintah SBY kedua sudah tidak lagi memiliki beban untuk menjaga citranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak populer. Apalagi, lanjut dia, alasan kenaikan ini karena gaji presiden dan para menteri berada di bawah Direktur BUMN.