|
Ditulis oleh Kompas Cetak
|
|
Rabu, 01 September 2010 20:12 |
|
 Jakarta, Kompas – Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat menuai protes dari masyarakat dan kalangan internal DPR. Rencana pembangunan itu menunjukkan tidak sensitifnya DPR pada masalah rakyat sehingga harus dihentikan.
Konsep gedung dengan fasilitas ruang rekreasi, ruang spa, dan kolam renang ini dinilai terlalu berlebihan. Hal itu jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Demikian kesimpulan yang dapat ditarik dari percakapan Kompas dengan sejumlah kalangan di Jakarta, Selasa (31/8).
Team Leader Teknis Pembangunan Gedung DPR Budi Sukada, Selasa di Jakarta, menuturkan, fasilitas kolam renang, tempat kebugaran, spa, toko, apotek, dan sebagainya tak dipakai untuk tujuan bermewah-mewah. Sarana itu dibangun guna memenuhi aturan pembangunan gedung di DKI Jakarta. ”Kalau ada gedung berkapasitas minimal 500 orang, harus ada fasilitas umum dan fasilitas sosial,” katanya.
|
|
|
Ditulis oleh mediacare
|
|
Selasa, 17 Agustus 2010 10:41 |
|
 Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), diwakili oleh Gunawan (Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif); Prakarsa Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan Dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA) diwakili oleh Purnama Adil Marata (Interim Executive Director/Sekretaris Badan Pengurus); Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), diwakili oleh Yuna Farhan (Sekretaris Jenderal); PERKUMPULAN INISIATIF, diwakili oleh DOHNY SETIAWAN (Ketua); Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) diwakili oleh Abdul Wahid (Sekretaris); dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), diwakili oleh Ramadhaniati (Sekretaris Eksekutif Nasional).
|
|
Ditulis oleh Budi Raharjo | republika.co.id
|
|
Kamis, 12 Agustus 2010 00:59 |
|
 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, mengatakan DPR harus menghentikan rencana pengeluaran dana APBN untuk Rumah Aspirasi. Hal itu sangat ironis dengan dana penyerapan aspirasi anggota DPR yang sudah sangat besar.
|
|
Ditulis oleh Arfi Bambani Amri | VIVAnews
|
|
Rabu, 04 Agustus 2010 11:39 |
|
 VIVAnews - Tanpa anggaran untuk Rumah Aspirasi, Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya telah menganggarkan Rp324 miliar untuk menyerap aspirasi pada 2010 ini. Jika ditambah Rumah Aspirasi, maka anggaran membengkak ke Rp436 miliar.
"Anggaran Penyerapan Aspirasi DPR Rp579 juta per orang/ tahun," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, secara tertulis ke VIVAnews, Rabu 4 Agustus 2010.
Anggaran fungsi penyerapan aspirasi berbentuk alokasi anggaran dan tunjangan. DPR telah memiliki alokasi penyerapan aspirasi yang besarnya Rp57,15 miliar, kunjungan kerja sesuai tatib (6 kali), kunjungan kerja reses (4 kali setahun) dan kunjungan kerja perorangan sebesar Rp173 miliar dan tunjangan komunikasi intensif Rp14 juta perorang per bulan.
|
|
Ditulis oleh Elvan Dany Sutrisno | detikNews
|
|
Rabu, 28 Juli 2010 13:55 |
|
 Jakarta - Sudah bukan rahasia umum kalau sidang paripurna kerap kosong melompong. Banyak anggota DPR yang memilih absen alias beraktivitas di luar. Sejuta alasan diungkapkan mulai dari menemui konstituen hingga sakit.
Nah, siapa saja yang kerap bolos dalam sidang paripurna? Berikut nama-nama anggota DPR yang malas hadir, berdasarkan data Biro Persidangan Setjen DPR, Selasa (27/7/2010):
|
|
|
|
|
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya > Akhir >>
|
|
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL |
