Joomla Slide Menu by DART Creations

Agenda Kegiatan

<<  September 2010  >>
 Se  Se  Ra  Ka  Ju  Sa  Mi 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2009

cover kipadPenulis Laporan : Team Seknas FITRA dan The Asia Foundation (TAF)
Diterbitkan Oleh : Seknas FITRA - The Asia Foundation (TAF)
Didukung Oleh : Departement for International Development (DFID)  
Tebal : 81 Halaman   
Cetakan : Januari 2010

Anggaran pemerintah (baik APBN maupun APBD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Bahkan bisa dikatakan bahwa anggaran pemerintah adalah refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif. Keputusan politik ini tentunya akan berdampak sangat luas terhadap taraf hidup masyarakat terkait dengan seberapa besar alokasi anggaran pembangunan bisa memberikan manfaat bagi upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya khususnya kelompok miskin dan perempuan. Oleh karenanya, anggaran merupakan salah satu alat ukur untuk menilai keberpihakan pemerintah terhadap warganya.

 
Menelusuri Kebijakan Anggaran HIV dan AIDS

cover modul_menelusuri kebijakan anggaran hiv dan aidsPenulis : Yenny Sucipto (Seknas FITRA) dan Hartoyo (Our Voice)
Diterbitkan Oleh : Seknas FITRA dan Our Voice
Didukung Oleh : HIVOS   
Tebal : 40 Halaman    
Cetakan : Agustus 2009

Sebagai salah satu tujuan target MDGs, Memerangi HIV dan AIDS merupakan Tujuan ke Enam target MDGs yang dikhawatirkan gagal dicapai pada tahun 2015. Target MDGs untuk tujuan enam ini adalah menghentikan laju penyebaran dan membalikkan kecenderungannya di tahun 2015. Kerja keras dan perhatian besar selurun elemen bangsa terhadap persoalan ini harus dicurahkan, jika Indonesia tidak ingin di nilai kalangan internasional sebagai Negara yang gagal mencapai komitmen global MDGs.

Salah satu faktor untuk melihat seberapa besar dan efektif komitmen Negara terhadap suatu persoalan bangsa adalah dengan melihat kebijakan alokasi anggaran. Kebijakan alokasi anggaran sebagai salah satu instrumen Negara, dapat memberikan gambaran apakah upaya memerangi HIV/AIDS mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Dalam kerangka ini, Seknas FITRA bersama Our Voices berupaya menyuarakan kepedulian terhadap upaya memerangi HIV/AIDS dengan memberikan sedikit konstribusi berupa booklet yang memberikan gambaran umum mengenai kebijakan anggaran dan persoalan prosedur kelembagaan dalam upaya memerangi HIV AIDS.

Moment Pemilu 2009 yang baru saja usai, merupakan manifestasi kenginan rakyat Indonsia terhadap eksekutif dan legislatif yang terpilih saat ini, untuk menyelesaikan persoalan Bangsa termasuk dalam upaya memerangi HIV/ AIDS. Beban pencapaian target MDGs berada dipundak hasil Pemilu 2009.

Temuan-temuan yang disampaikan booklet ini, diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Persoalan, seperti proporsi alokasi anggaran pencegahan penyebaran HIV/AIDS, yang relatif besar namun tidak mampu menahan laju penyebaran HIV/AIDS, dapat menjadi pijakan persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan hasil Pemilu 2009.

Tentunya apa yang disampaikan dalam booklet ini bukanlah obat mujarab yang mampu menahan laju penyebaran HIV/AIDS. Booklet ini hanyalah irisan kecil dari berbagai upaya yang tengah dilakukan elemen bangsa yang peduli terhadap HIV/AIDS.

 

Download Modul Menelusuri Kebijakan Anggaran HIV dan AIDS, klik disini ...

 
Belajar Dari Tanah Mandar

Mengawali Gerakan Gender Budget di Bumi Mandar

belajar dari tanah mandarTim Peneliti : Yenny Sucipto, Sunarti Sain, Rosniati   
Diterbitkan Oleh : Seknas FITRA
Tebal : 226 Halaman    

 

 

Polman dalam Catatan Sejarah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten yang berada di Afdeling Mandar yang terbagi ke dalam 3 kabupaten berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 yaitu:

 
Politik Anggaran KPU/D

Politik Anggaran KPU/DHasil Studi Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di KPU/D
Tim Peneliti : Arif Nur Alam, Elisabeth Koesrini, La Ode Salama, Sri Nilawati, Yenny Sucipto, M. Maulana (DKI Jakarta), Elfanda Ananda (Medan), Ayu Yoshi (Riau), Dahlan (Surabaya), Handoko (Maluku Utara)    
Diterbitkan Oleh : Seknas FITRA
Didukung Oleh : DRSP & USAID
Tebal : 100 Halaman    
Cetakan : Agustus 2008

 

Menjelang tahun 2009 KPU dan KPUD mulai merencanakan biaya yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi dengan bekaca pada pemilu di 2004, ditemukan delapan indikasi penyimpangan anggaran di tubuh KPU. Hal ini menunjukan tidak berjalannya sistem pengendalian di tubuh organisasi KPU yang disebabkan oleh peran dan fungsi anggota KPU dan Sekjen yang tumpang tindih. Sehingga efektifitas alokasi anggaran dan efisiensi operasional penyelenggaran pemilu kurang terlaksana.

 
Menuju Perubahan Kebijakan Anggaran Responsif Gender

Studi Dampak Advokasi Gender Budget di Polewali Mandar dan Kota PaluStudi Dampak Advokasi Gender Budget di Polewali Mandar dan Kota Palu
Penulis : Yenny Sucipto
Diterbitkan Oleh : Seknas FITRA
Didukung Oleh : CIDA & TAF    
Tebal : vi + 34 Halaman    
Cetakan : September 2008

 

Anggaran diakui sebagai salah satu instrumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik laki-laki maupun perempuan dan tanpa terkecuali. Namun demikian, eksistensi anggaran tersebut belum sepenuhnya netral gender. Masih terdapat ketimpangan program dan kegiatan yang mengakibatkan perbedaan dampak yang diterima oleh masyarakat. Seharusnya dampak sebuah program tidak ansich bagi laki-laki. Agar perempuan tidak mengalami ketertinggalan.

 


Darwanto