Badan Anggaran DPR-RI meminta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten melaporkan pelaksanaan proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan tahun 2007-2009 sebagai bahan evaluasi DAK tahun berikutnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten Nandi Mulya di Serang, Selasa mengatakan, dalam rapat tertutup kunjungan kerja Banang DPR-RI bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Pendopo Gubernur Banten di Serang, salah satu yang dibahas yakni mengenai laporan pelaksanaan DAK dari kabupaten/kota ke Provinsi Banten paling lambat ditunggu satu pekan.

JAKARTA -- Pemotongan Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR akan mempengaruhi kinerja KPK. Hal tersebut dinyatakan Wakil Ketua KPK, M Jasin terkait kabar rencana pemotongan anggaran KPK oleh DPR RI.

Menurut Jasin, sejauh ini KPK bekerja sesuai dengan dana yang dianggarkan. Target penanganan kasus dan peningkatan kinerja KPK sepenuhnya disesuaikan dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah.

"Sinyalemen ancaman DPR untuk memangkas anggaran KPK itu belum tentu benar. Tapi apabila itu benar, maka KPK akan bekerja sesuai dengan anggaran yang diterima. Bila anggaran dikurangi, maka target capaian atau kinerja yang telah ditetapkan tentunya juga akan dikurangi," ujar Jasin dalam pesan pendek yang ia kirimkan pada Republika, Ahad (15/3).

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan surat edaran No 270/1031A/SJ ke seluruh gubernur tentang anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Surat ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat resmi yang dikirimkan Badan Pengawas Pemilu terkait keputusan Mahkamah Konstitusi Kamis (18/3) lalu.

Dalam surat itu, Mendagri meminta gubernur untuk segera mencairkan anggaran karena status Panwaslu di daerah sudah punya kepastian hukum. "Karena 192 daerah, Panwaslu-nya sudah resmi, maka anggaran-anggaran terkait sudah bisa ditindaklanjuti," kata Mendagri dalam jumpa pers, di kantornya, Senin (22/3).

Gamawan meminta kepada seluruh komponen pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan masalah anggaran ini dengan baik sehingga Pemilukada di 244 daerah bisa berjalan lancar. Meski, ia mengakui, masih ada kekurangan soal administrasi dan kependudukan. "Kita harapkan verifikasi data bisa bagus," kata menteri.

Jakarta, Perda No. 5 tahun 2009 tentang RPJMD disebutkan bahwa Visi Lombok Barat adalah Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju, dengan 6 misi turunannya. Kemudian Visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam Dokumen KUA TA 2010 menjadi 6 program/kegiatan prioritas, yaitu (1) Peningatan Kwalitas SDM (2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (4) Penyelesaian infrastruktur pemerintahan (5) Peningkatan Produktivitas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan (6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ( Industri kecil dan UKM) (KUA Lobar TA 2010 hal. 24) dengan mengarahkan secara optimal semua belanja daerah TA 2010. (Baca; PPAS TA 2010, BAB II Hal 8), sebab tahun 2010 hanya ada 6 Masalah utama yang dihadapi Lombok Barat, yaitu (1) Rendahnya kualitas SDM (2) Rendahnya kemampuan pelayanan infastruktur daerah (3) rendanya derajat kesehatan dan ststus gizi masyarakat (4) Belum terlaksananya tata kelola pemerintahan secara baik (Goodgovernance) (5) Rendahnya pengelolaan sumberdaya alam dan lngkungan hidup (6) Rendahnya pertumbuhan ekonomi (KUA Lobar 2010 Hal. 21-22).