One thought on “(Bahasa Indonesia) Kebijakan Masa Lalu Membebani APBD Lamongan

  1. Apapun hebatnya pemerintahan daerah mengelola dana APBD-nya, tetap aja punya masalah keterlambatan baik dari sejak perencanaan sampai ke pelaksanaannya. Masalah utama sistem pengelolaan APBD sudah diperlambat dengan jadwal waktu penyusunan perencanaan APBD itu sendiri.

    Seperti kita ketahui bahwa hampir 60-70 bahkan 80persen dana APBD adalah diperoleh dari kucuran dana APBN-nya. Kepastian dana APBN secara formal berdasarkan UU-APBN barulah bisa diperolehnya sekitar bulan November atau Desember. Baca, bukan bocoran dari mafia anggaran yang belum ada pengesahan UU-APBN-nya. Berarti daerah baru bisa mulai efektif menyusun perencanaannya mulai Januarinya.

    Januari berarti sudah memasuki tahun anggaran yang baru baik bagi APBN maupun APBD. Umumnya daerah butuh penyusunan sampai dengan pengesahan oleh DPRD-nya sekitar 3-4 bulan artinya baru efektif bisa dilaksanakan APBD bulan April-nya. Sudah disahkan lalu sekitar bulan Juni direvisi lagi ke DPRD, lalu kapan daerah bisa melaksanakan APBD-nya????????????????

    Oleh karena itu, tidak adil apabila tahun anggaran APBD disamakan dengan masa laku tahun anggaran APBN-nya. Seyogianya, APBD mulai 1 April bukan 1 Januarinya. Ini menunjukkan arogansi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *