Tema besar yang diusung oleh Pemerintah untuk APBN 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tema ini menyenangkan, memberi harapan, dan bahkan memberi kesan seolah persoalan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan selesai pada tahun dicanangkannya tema tersebut. Dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu ada jarak lebar antara tema dan realitas yang dibangun, maka muncul pertanyaan apakah hal yang sama juga akan terjadi pada tahun 2010: bahwa tema tidak sebangun dengan politik anggaran yang diselenggarakan negara, dari tingkat perencanaan, alokasi, hingga implementasi di lapangan. Keraguan tersebut setidaknya bisa dikemukakan dalam beberapa konfirmasi berikut ini:

  1. Rancangan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah tidak menjamin sama sekali akan terjadi pergerakan ekonomi riil yang dilaksanakan masyarakat. Belanja, subsidi, dan stimulus fiskal tidak memberikan dorongan bagi tumbuhnya perekonomian riil masyarakat. Sebagai penikmat terbesar ketiga kebijakan tersebut adalah orang kaya dan atau pihak asing.
  2. Tekanan pertumbuhan ekonomi masih hanya difokuskan pada tingkat konsumsi dan sebagian besar disokong oleh fiskal antara lain melalui mekanisme belanja gaji. Kebijakan ekonomi tidak mendorong bagi kuatnya daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan yang disampaikan oleh pemerintah tidak benar-benar terjadi atau semu belaka.
  3. Pemerintah tidak memperhatikan sektor profesi yang sebagian besar digeluti oleh mayoritas masyarakat Indonesia, terutama dalam pertanian dan kelautan (nelayan). Pemerintah juga tidak mendukung bagi tumbuhnya industri kecil yang sehat yang merekrut banyak pegawai. Sebagian besar kebijakan negara adalah memfasilitasi tumbuhnya industri besar yang sebagian besar saham dimiliki pihak asing dan hanya merekrut sedikit pegawai, sambil mematikan usaha kecil dan menengah yang merekrut jauh lebih banyak karyawan.
  4. Pemerintah masih hanya melayani jajaran pegawai pemerintahan, sambil tidak fokus memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri 5% yang notabene merupakan kelanjutan dari kenaikan gaji 15% pada tahun sebelumnya, dan itu dilakukan kepada semua pegawai, sebenarnya bukan merupakan usulan yang strategis. Kenaikan ini tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di tengah buruknya kinerja pelayanan dan perhatian pada tumbuhnya perekonomian dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, justru para pegawai negeri mendapat tambahan penghasilan. Argumen penataan birokrasi melalui kenaikan gaji merupakan simplifikasi dari problem birokrasi yang demikian akut. Selain itu, kenaikan ini memicu inflasi yang berdampak buruk pada sebanyak-banyaknya anggota masyarakat.
  5. Pemerintah tidak cukup serius menghitung kapasitas fiskal dan memberikan pagu besar kepada bidang strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi riil dan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kapasitas fiskal yang rendah, yang ditandai oleh defisit besar, semakin dihamburkan oleh kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri. Selain itu, bidang-bidang pertahanan yang selama ini selalu mendapat disklaimer dari BPK mendapat kenaikan yang sangat besar. Sementara itu, pelayanan dasar dan tunjangan sosial kepada masyarakat, baik secara langsung dalam bentuk tunai maupun pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan cenderung menurun.
  6. Pemerintah juga masih mengandalkan utang sebagai tumpuan pembiayaan atas defisit yang disebabkan inefisiensi dan penghamburan gaji. Tahun 2010 utang dalam negeri diperbesar dan mengurangi utang luar negeri. Namun, meskipun mengurangi rasio utang terhadap PBD, tapi tidak ada kaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Membesarkan utang dalam negeri juga berarti pula menambah beban yang disebabkan bunga utang yang lebih tinggi.

Kompilasi Lengkap klik disini Tema besar yang diusung oleh Pemerintah untuk APBN 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tema ini menyenangkan, memberi harapan, dan bahkan memberi kesan seolah persoalan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan selesai pada tahun dicanangkannya tema tersebut. Dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu ada jarak lebar antara tema dan realitas yang dibangun, maka muncul pertanyaan apakah hal yang sama juga akan terjadi pada tahun 2010: bahwa tema tidak sebangun dengan politik anggaran yang diselenggarakan negara, dari tingkat perencanaan, alokasi, hingga implementasi di lapangan. Keraguan tersebut setidaknya bisa dikemukakan dalam beberapa konfirmasi berikut ini:

  1. Rancangan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah tidak menjamin sama sekali akan terjadi pergerakan ekonomi riil yang dilaksanakan masyarakat. Belanja, subsidi, dan stimulus fiskal tidak memberikan dorongan bagi tumbuhnya perekonomian riil masyarakat. Sebagai penikmat terbesar ketiga kebijakan tersebut adalah orang kaya dan atau pihak asing.
  2. Tekanan pertumbuhan ekonomi masih hanya difokuskan pada tingkat konsumsi dan sebagian besar disokong oleh fiskal antara lain melalui mekanisme belanja gaji. Kebijakan ekonomi tidak mendorong bagi kuatnya daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan yang disampaikan oleh pemerintah tidak benar-benar terjadi atau semu belaka.
  3. Pemerintah tidak memperhatikan sektor profesi yang sebagian besar digeluti oleh mayoritas masyarakat Indonesia, terutama dalam pertanian dan kelautan (nelayan). Pemerintah juga tidak mendukung bagi tumbuhnya industri kecil yang sehat yang merekrut banyak pegawai. Sebagian besar kebijakan negara adalah memfasilitasi tumbuhnya industri besar yang sebagian besar saham dimiliki pihak asing dan hanya merekrut sedikit pegawai, sambil mematikan usaha kecil dan menengah yang merekrut jauh lebih banyak karyawan.
  4. Pemerintah masih hanya melayani jajaran pegawai pemerintahan, sambil tidak fokus memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri 5% yang notabene merupakan kelanjutan dari kenaikan gaji 15% pada tahun sebelumnya, dan itu dilakukan kepada semua pegawai, sebenarnya bukan merupakan usulan yang strategis. Kenaikan ini tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di tengah buruknya kinerja pelayanan dan perhatian pada tumbuhnya perekonomian dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, justru para pegawai negeri mendapat tambahan penghasilan. Argumen penataan birokrasi melalui kenaikan gaji merupakan simplifikasi dari problem birokrasi yang demikian akut. Selain itu, kenaikan ini memicu inflasi yang berdampak buruk pada sebanyak-banyaknya anggota masyarakat.
  5. Pemerintah tidak cukup serius menghitung kapasitas fiskal dan memberikan pagu besar kepada bidang strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi riil dan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kapasitas fiskal yang rendah, yang ditandai oleh defisit besar, semakin dihamburkan oleh kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri. Selain itu, bidang-bidang pertahanan yang selama ini selalu mendapat disklaimer dari BPK mendapat kenaikan yang sangat besar. Sementara itu, pelayanan dasar dan tunjangan sosial kepada masyarakat, baik secara langsung dalam bentuk tunai maupun pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan cenderung menurun.
  6. Pemerintah juga masih mengandalkan utang sebagai tumpuan pembiayaan atas defisit yang disebabkan inefisiensi dan penghamburan gaji. Tahun 2010 utang dalam negeri diperbesar dan mengurangi utang luar negeri. Namun, meskipun mengurangi rasio utang terhadap PBD, tapi tidak ada kaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Membesarkan utang dalam negeri juga berarti pula menambah beban yang disebabkan bunga utang yang lebih tinggi.

Kompilasi Lengkap klik disini

2 thoughts on “PEMERINTAH TIDAK BEKERJA KERAS UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

  1. Ya benar, saya setuju dengan fitra. Kebijakan remunerasi dan tunjangan kinerja dasar statis dan dinamis pemda dki sangat tidak berdasar. Untuk swasta saja jangankan gaji besar, tunjangan tidak ada, dan pensiun tidak ada. Jika telat, gaji tidak seberapa akan di potong. Kalau yang ada tunjangan hanya 20.000 sehari, tidak cukup buat ojek jika ingin tidak telat. Tapi kita selalu datang tepat waktu karena KITA akan DIPECAT. Jadi tidak perlu ada remunerasi, tunjangan berlebihan.kecuali untuk sektor pajak yang harus mendapatkan target pajak dari pemerintah.Saran saya sebaiknya malah kurangi tkd dn remunerasi, status pns bs dipecat kl salah ataupun tidak disiplin, perbanyak pegawai, perbanyak libatkan masyarakat swasta jika tenaga pns kurang sperti pegawai honorer atau perusahaan swasta yg bisa mengerjakan proyek sehingga duit pemerintah mutar di rakyat.Rakyat tidak bodoh, dgn 240 juta penduduk RI dmana 80 jutanya produktif , pendidikan S1 S2 tidak bergaji sebesar pns hanya karena kalah tes cpns yang tesnya dulu tidak qualified. Contohnya putri jokowi tidak lulus cpns, memangnya dia bodoh tidak bisa mengerjakan pekerjaan pns jika seandainya dia lulus. Hanya karena tidak lulus tes sekali lalu memberi kontrak seumur hidup pns yang mendapat kekuasaan, jabatan seumur hidup. Ini tidak adil untuk rakyat Indonesia yang tidak mendapat pekerjaan dan gaji dari pemerintah. walaupun pemerintah sudah memberikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan rakyat namun tergerus dengan biaya pegawai yang bahkan dengan renumerasi dan pembatasan pegawai honorer telah mematikan hak rakyat untuk mendapatkan gaji dari pemerintah.Ini dikarenakan renumerasi dan tunjangan tkd yang berlebihan, menetes pada sedikit orang. Dan parahnya pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai negara ini atas nama rakyat indonesia dengan utang yang harus ditanggung seluruh rakyat indonesia, namun hanya dinikmati segelintir pns, dan golongan dpr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *