Lingkup Kegiatan

Untuk mengemban visi dan misinya FITRA memiliki beberapa strategi yang tercakup dalam statuta berikut ini :

  1. Menyediakan data base yang berkaitan dengan anggaran negara.
  2. Melakukan analisis anggaran negara. Strategi ini dilakukan dengan menelaah program dan kebijakan penganggaran, implementasi, serta evaluasi dari seluruh proses kebijakan tersebut. Dari strategi ini diharapkan dapat menghasilkan model praktis dan sederhana yang mudah dipahami rakyat.
  3. Melakukan advokasi anggaran. Strategi ini diarahkan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan lembaga-lembaga masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan dan pembahasan draft anggaran di legislatif serta melakukan kontrol terhadap implementasi dan akuntabilitas dalam rangka transparansi anggaran.
  4. Membangun jaringan kontrol anggaran secara horizontal dengan berbagai elemen masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.
  5. Diseminasi gerakan transparansi anggaran melalui media cetak dan elektronik, diskusi, publik hearing, dialog interaktif di radio, televisi dan internet.
  6. Melebur dengan masyarakat dan bersama-sama dalam proses-proses penganggaran, mulai dari pembuatan draft sampai pada penetapan anggaran dalam rangka transformasi gerakan transparansi anggaran.
  7. Melatih rakyat untuk dapat menyusun dan melakukan kontrol terhadap anggaran.
  8. Mendorong badan publik menyediakan pelayanan informasi secara cepat, efisien dan efektif
  9. Mengupayakan perubahan pengaturan keuangan Negara yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam revisi UU 32/2004, 33/2004, Perda pengelolaan keuangan daerah
  10. Penguatan kelembagaan dalam mengelola recource center
  11. Penguatan sumberdaya manusia dan infrastruktur resource center
  12. Percepatan peningkatan kualitas melalui system pengembangan SDM
  13. Penataan system pengelolaan data dan informasi jaringan
  14. Penguatan kualitas dan eksistensi anggota dan jaringan kerja advokasi anggaran serta membuka ruang untuk pengembangan jaringan
  15. Perumusan pola relasi yang lebih jelas antara seknas dan anggota
  16. Mewujudkan perencanaan penganggaran PemiluKada yang efisien, dan tidak menggerus anggaran pelayanan publik