Statuta

 

Mukadimah

Perjuangan untuk memperkuat rakyat atas sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan rakyat yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di Indonesia.

Disadari bahwa perjuangan tersebut dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama semakin kukuhnya dominasi dan peneterasi rezim kapitalisme global, sementara rakyat masih banyak yang belum terlibat aktif dalam proses penyusunan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Dominasi dan penetrasi tersebut telah memposisikan negara menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Akibatnya kebijakan sosial, ekonomi, politik pun diwarnai oleh semangat liberalisasi dan privatisasi yang memudahkan ekspansi modal dan globalisasi pasar. Watak kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi perampasan secara sistematis hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya rakyat.

Perebutan akses sumber daya tersebut tercemin dalam politik anggaran publik di berbagai kebijakan pemerintahan. Selama ini penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertutup hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, anggaran negara dianggap sebagai domain pemerintah, sehingga rakyat diposisikan hanya sebagai objek. Hal itu menyebabkan terjadinya anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditunjukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan negara, PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional maupun kelompok lain yang potensial merusak Transparansi Anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

FITRA memainkan peran menggalang sinergi kekuatan antara organisasai pemerintah, organisasai non-pemerintah, dan organisasai rakyat yang berorientasi pada nilai-nilai: (1) Transparansi, (2) Partisipasi rakyat, (3) Akuntabilitas, (4)  Tegaknya Supremasi.

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

Nama, Bentuk dan Kedudukan

(1) Organisasi ini bernama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, disingkat FITRA.
(2) Organisasi ini berbentuk Perkumpulan berbadan hukum.
(3) Organisasi FITRA di tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan di tingkat daerah di propinsi dan atau Kabupaten/Kota.
  

Pasal 2

Visi

Terwujudnya kedaulatan rakyat atas anggaran  

Pasal 3

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, FITRA mengemban misi:(1) Membangun kapasitas rakyat melalui pendidikan, kajian dan pendampingan. 

 

 

 

(2) Memperjuangkan perubahan sistem dan kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada rakyat miskin, perempuan, anak, kelompok termarjinalkan dan ramah lingkungan.

(3) Mengembangkan pusat pembelajaran (resource centre) anggaran di berbagai wilayah di Indonesia.

(4) Mengembangkan dan memperkuat jaringan advokasi anggaran sebagai gerakan sosial yang solid.

(5) Menjadi acuan bagi gerakan transparansi anggaran dan pemangku kepentingan di Indonesia.

Pasal 4

Sifat dan Tujuan

(1) Sifat organisasi FITRA adalah inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif gender dan independen.(2) FITRA bertujuan mewujudkan transformasi sosial menuju tatanan yang demokratis guna terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui advokasi transparansi anggaran publik.

Pasal 5

Stategi dan Kegiatan

(1)     Strategi FITRA meliputi: 

 

 

 

  • Peningkatan kapasitas masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan anggaran.
  • Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap informasi anggaran dan terlibat dalam proses penganggaran.
  • Mengawal perubahan kebijakan dan regulasi keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berpihak pada rakyat.
  • Mendorong badan publik menyediakan pelayanan informasi secara cepat, efisien, dan efektif.
  • Mendorong perencanaan penganggaran Pemilihan Umum yang efisien dan tidak menggerus anggaran pelayanan publik.
  • Memastikan hasil pembagian Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat.
  • Penguatan kelembagaan Simpul Jaringan dalam mengelola resource center.
  • Penguatan sumberdaya manusia dan Infrastruktur resource center.
  • Percepatan peningkatan kualitas melalui sistem pengembagan SDM.
  • Penataan sistem pengelolaan data dan informasi jaringan.
  • Penguatan kualitas dan eksistensi Simpul Jaringan dan jaringan kerja advokasi anggaran serta membuka ruang untuk pengembangan jaringan.
  • Perumusan pola relasi yang lebih jelas antara Seknas FITRA dan Simpul Jaringan.

 

(2) Program FITRA meliputi:

    1. Pengorganisasian rakyat
    2. Penguatan Kapasitas
    3. Pendidikan dan Kampanye
    4. Manajemen Pengetahuan
    5. Penelitian
    6. Advokasi

 

BAB II

RAPAT – RAPAT

Pasal 6

Rapat Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam kelembagaan FITRA dilakukan melalui rapat-rapat yang terdiri dari: 

 

 

 

  1. Musyawarah Nasional Transparansi Anggaran (Munas).
  2. Musyawarah Nasional Transparansi Anggaran Luar Biasa (MunasLub).
  3. Pertemuan Nasional (Pernas).
  4. Pertemuan Daerah (Perda) atau sebutan lainnya.
  5. Rapat Pleno Dewan Nasional.
  6. Rapat Kerja Sekretariat Nasional .
  7. Rapat Kerja Simpul Jaringan.

Pasal 7

Musyawarah Nasional (Munas)

(1) Musyawarah Nasional Transparansi Anggaran merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk: 

 

 

 

  • Membahas dan mensahkan pertanggungjawaban Sekretatiat Nasional dan Dewan Nasional.
  • Mengevaluasi kegiatan FITRA selama satu periode.
  • Merumuskan strategi kebijakan dasar atau Renstra FITRA.
  • Menetapkan dan mensahkan statuta dan kode etik FITRA.
  • Memilih dan menetapkan Sekretaris Nasional dan Dewan Nasional.
  • Mensahkan pendirian atau pembekuan anggota.

(2) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Sekretaris Nasional, Dewan Nasional, dan Anggota.

(3) Sekretaris Nasional dan Anggota mempunyai hak bicara dan suara.

(4) Sekretaris Nasional dan Anggota masing-masing mempunyai hak 1 suara.

(5) Dewan Nasional mempunyai hak bicara dalam

(6) Anggota FITRA dan undangan lainnya dimungkinkan menghadiri Pernas dengan status sebagai peninjau.

(7) Musyawarah Nasional dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota yang terdaftar sebagai peserta.

(8) Keputusan Musyawarah Nasional dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

(9) Penetapan tempat dan waktu pelaksanaan Munas ditentukan dalam Mu

(10) Dalam keadaan tertentu waktu dan tempat Munas ditentukan oleh rapat Dewan Nasional atau Sekretaris Nasional.

(11) Jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Munas serta kriteria Sekretaris Nasional ditentukan dalam Munas terakhir.

Pasal 8

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan apabila:

 

 

 

  • Terjadinya pelanggaran Statuta FITRA oleh Sekretaris Jenderal dan atau oleh Dewan Nasional.
  • Sekretaris Nasional atau Dewan Nasional mengundurkan diri atau berhalangan tetap.

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dikarenakan pelanggaran Statuta oleh Sekretaris Nasional diajukan oleh Dewan Nasional dan harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota FITRA.

(3) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dikarenakan pelanggaran Statuta Dewan Nasional diajukan oleh Sekretaris Nasional dan harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota FITRA.

(4) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dikarenakan oleh pengunduran diri Sekretaris nasional dilakukan oleh Dewan Nasional.

(5) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dikarenakan oleh pengunduran diri Dewan Nasional dilakukan oleh Sekretaris Nasional.

(6) Musyawarah Nasional Luar Biasa mengambil keputusan tentang:

  • Pertanggungjawaban dan pemberhentian Sekretaris Nasional dan atau Dewan Nasional.
  • Pertanggungjawaban Sekretaris Nasional dan atau Dewan Nasional yang mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatan.
  • Mengevaluasi kegiatan FITRA yang telah dilaksanakan sampai Pertemuan Nasional Luar Biasa.
  • Membahas dan mensahkan Statuta jika dianggap perlu.
  • Memilih dan menetapkan Sekretaris Nasional atau Dewan Nasional.

(7) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur di dalam Peraturan Pelaksana Statuta.

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

(1) Pertemuan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk:

 

 

 

  • Melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan advokasi selama satu tahun, menetapkan waktu, tempat, peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Musyawarah Nasional serta kriteria calon Sekretaris Nasional FITRA.
  • Memutuskan pembekuan dan pembentukan anggota yang direkomendasikan oleh Tim Verifikasi untuk ditutup.

(2) Peserta Pernas adalah Dewan Nasional, Sekretaris Nasional, Anggota dan individu sebagai peninjau.

(3) Pernas dianggap sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu peserta yang telah terdaftar sebagai peserta.

(4) Keputusan Pernas dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

(5) Penanggungjawab pelaksanaan Pernas adalah Sekretaris Nasional.

(6) Tempat dan waktu pelaksanaan Pernas diusulkan oleh Anggota dan ditetapkan dalam rapat Dewan Nasional dan Sekretaris Nasional.

Pasal 10

Rapat Pleno Dewan Nasional

(1) Rapat Pleno Dewan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun atau mengikuti kebutuhan untuk:

 

 

 

  • Membahas dan menyetujui usulan rancangan program dan anggaran satu tahun yang diajukan oleh Sekretariat Nasional.
  • Membahas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekretariat Nasional.
  • Memberhentikan dan mengangkat anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu.

(2) Rapat Dewan Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Nasional.

(3) Keputusan Rapat Dewan Nasional dianggap sah bilamana disetujui oleh suara terbanyak anggota Dewan Nasional yang hadir.

Pasal 11

Rapat Kerja Sekretariat Nasional

Tata cara dan mekanisme rapat Sekretatiat Nasional diatur tersendiri dalam sebuah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh Sekretaris Nasional.
 

Pasal 12

Rapat Kerja Simpul Jaringan

(1) Rapat Kerja Anggota adalah Rapat Kerja untuk evaluasi dan perencanaan program, personalia serta keuangan.

 

 

 

(2) Tata cara dan mekanisme rapat anggota diatur tersendiri dalam sebuah SOP yang ditetapkan oleh mekanisme internal anggota.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 13

(1) Anggota FITRA adalah Simpul Jaringan FITRA yang sudah terbentuk dan diakui pada Pertemuan Nasional dan/atau Musyawarah Nasional.

(2) Simpul Jaringan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

      • FITRA SUMUT
      • FITRA RIAU
      • FITRA SUMSEL
      • FAKTA KALBAR
      • POKJA 30
      • FITRA SUKABUMI
      • FITRA JATENG
      • FITRA CILACAP
      • FITRA JATIM
      • FORMASI KEBUMEN
      • FITRA NT
      • SOLUD NTB
      • YASMIB SULAWESI

Pasal 14

(1) Simpul Jaringan melaksanakan Renstra yang telah ditetapkan dalam Pernas dan Munas.

(2) Nama, bentuk, susunan dan struktur organisasi dan mekanisme kerja Simpul Jaringan ditetapkan dan disusun oleh anggota Simpul Jaringan.

(3) Simpul Jaringan dipimpin oleh Koordinator atau dengan sebutan lain yang dipilih sesuai dengan aturan simpul jaringan masing-masing.

Pasal 15

Tugas, Wewenang dan Hak Koordinator Simpul Jaringan

(1) Koordinator Simpul Jaringan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

  • Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu.
  • Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program daerah dan pertemuan-pertemuan FITRA lainnya.
  • Melakukan penggalian dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati.
  • Memberikan laporan perkembangan FITRA Daerah dalam Pernas atau Munas.

(2) Koordinator Simpul Jaringan memiliki wewenang sebagai berikut:

  • Mewakili Simpul Jaringan dalam melakukan advokasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.
  • Mengangkat dan memberhentikan Staff Simpul Jaringan.
  • Mewakili Simpul Jaringan dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.

(3) Koordinator Simpul Jaringan dan Staff memiliki hak-hak sebagai berikut:

  • Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti sesuai kemampuan Simpul Jaringan.
  • Hak membela diri di dalam forum-forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan.
  • Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

Pasal 16

Syarat Keanggotaan

(1) Calon Anggota FITRA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Tidak dibentuk oleh dan atau tidak berafiliasi/bekerja untuk partai politik, organisasi politik, lembaga bisnis/korporasi, institusi pemerintah atau TNI dan Polri.
  • Tujuan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan visi, misi, serta nilai-nilai FITRA.
  • Memiliki sistem keorganisasian yang fungsional
  • Aktif melakukan kegiatan advokasi kebijakan Publik.
  • Telah mengikuti Pendidikan Ke-FITRA-an
  • Direkomendasikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Simpul Jaringan FITRA dengan melampirkan:
  1. Jejak rekam advokasi atau lembaga
  2. Keterlibatan dalam koalisi
  3. Catatan hasil rekomendasi
  • Menyatakan secara tertulis kesediaan melaksanakan Statuta dan seluruh keputusan organisasi.

(2) Bisnis/Korporasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah Bisnis/Korporasi yang tidak bertentangan dengan visi dan misi FITRA.

(3) Mengenai Pendidikan Ke-FITRA-an yang dimaksud pada ayat (1) Huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanan Statuta.

Pasal  17

Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Anggota FITRA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

  • Hak bicara dan hak suara.
  • Hak memperoleh informasi untuk kegiatan advokasi dari seluruh elemen FITRA.
  • Hak melakukan pembelaan diri secara lisan maupun tertulis dalam hal terjadinya pelanggaran Statuta.
  • Hak meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program di Pernas atau Munas secara lisan dan tertulis.
  • Hak untuk memperoleh dukungan dan atau pembelaan atas resiko atau akibat dari kegiatan advokasi yang dilakukan.
  • Hak memperoleh sumber pendanaan yang bersifat tidak mengikat.
  • Menghadiri rapat-rapat FITRA.

(2) Anggota FITRA memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

  • Melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran.
  • Melaksanakan Statuta dan atau keputusan-keputusan kelembagaan.
  • Menyampaikan pelaksanaan program dan keuangan yang difasilitasi oleh anggota dan atau Sekretariat Nasional.
  • Bersedia untuk diaudit baik program maupun keuangan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Dewan Nasional.

Pasal  18

Mekanisme Penerimaan Anggota

(1) Mengajukan surat permohonan menjadi anggota FITRA kepada anggota Simpul Jaringan dengan melampirkan:

  • Surat pernyataan menyetujui Statuta FITRA.
  • Surat rekomendasi dari 2 Sijar FITRA.
  • Profil lembaga.

(2) Calon anggota yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi oleh Tim Dewan N

(3) Anggota yang memenuhi syarat disahkan di dalam Munas dan/atau Pernas

Pasal 19

Kehilangan Keanggotaan

(1) Anggota FITRA kehilangan keanggotaannya apabila:

  • Mengundurkan diri.
  • Membubarkan lembaganya.
  • Diberhentikan melalui Munas dan/atau Pernas.

(2) Kehilangan keanggotaan disahkan dalam Munas dan/atau Pernas

 

Pasal 20

Pemberhentian Anggota

(1) Anggota FITRA dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran Statuta.

(2) Pemberhentian anggota sebagaimana ayat satu diajukan oleh Dewan Nasional berdasarkan hasil investigasi dan verfikasi

(3) Anggota yang dinilai melanggar statuta dan kode etik diberikan kesempatan membela diri di dalam forum Pernas dan Munas.

BAB IV 

KELEMBAGAAN

Pasal 21

Kelembagaan di dalam organisasi FITRA terdiri dari Anggota, Dewan Nasional dan Sekretariat Nasional.

Bagian Kesatu

Pasal 22

Sekretariat Nasional

(1) Sekretariat Nasional melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan tingkat nasional yang telah ditetapkan dalam Pernas dan Munas.

(2) Sekretariat Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal; yang dipilih langsung melalui Munas.

(3) Masa jabatan Sekretaris Jenderal selama tiga (3) tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

 

Pasal 23

Tugas, Wewenang dan Hak Sekretaris Jenderal

(1) Sekretaris Jenderal memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

  • Memimpin pelaksanaan renstra yang telah disepakati dalam
  • Membuat rancangan program kerja dan anggaran tahunan untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Nasional.
  • Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Pernas, Munas, dan pertemuan-pertemuan FITRA lainnya.
  • Memberikan dukungan kepada Anggota FITRA dalam pelaksanaan advokasi di tingkat daerah.
  • Melakukan penggalian dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati di dalam Munas dan Pernas.
  • Bersama Dewan Nasional memfasilitasi pembentukan Anggota FITRA.
  • Memberikan laporan tahunan dalam Pernas dan laporan pertanggungjawaban dalam Munas atau Munas Luar Biasa.

 

(2) Sekretaris jendral memiliki wewenang sebagai berikut:

  • Mewakili FITRA dalam melakukan advokasi nasional dan internasional.
  • Mengangkat dan memberhentikan Anggota Badan Pelaksana atas sepengetahuan Dewan Nasional.
  • Membentuk Resouse Center sebagai pusat kapasitas pengelola program dan suport dana untuk gerakan advokasi FITRA.
  • Mewakili FITRA dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.
  • Mengajukan Munas Luar Biasa dalam hal terjadi pelanggaran statuta dan permintaan pengunduran diri seluruh anggota Dewan Nasional.
  • Sekretaris Jenderal bersama Dewan Nasional dapat membentuk Tim Pakar sebagai wadah untuk memperkuat isu-isu strategis yang berkembang.

 

(3) Sekretaris Jendral memiliki hak-hak sebagai berikut:

  • Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti sesuai kemampuan keuangan organisasi.
  • Hak membela diri di dalam forum-forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan oleh anggota atau Dewan Nasional.
  • Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

Pasal 24

Pemberhentian Sekretaris Jenderal

(1) Sekretaris Jenderal diberhentikan karena:

  • Meninggal dunia.
  • Mengundurkan diri.
  • Melanggar statuta dan kode etik.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberhentikan melalui Munas dan Munas Luar Biasa.

 

Bagian Kedua

DEWAN NASIONAL

Pasal 25

Keanggotaan

(1) Dewan Nasional adalah kelembagaan yang terdiri dari individu-individu yang dipilih dan disahkan dalam Munas.

(2) Anggota Dewan Nasional berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggotan

(3) Keanggotan Dewan Nasional yang dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mewakili dari dua (2) Simpul Jaringan.

(4) Masa jabatan Dewan Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya dapat dipilih.

 

Pasal 26

Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Nasional

(1) Dewan Nasional memiliki tugas sebagai berikut:

  • Mengawasi pelaksanaan hasil Pernas dan Munas meliputi Statuta, Renstra, SOP dan Kode Etik.
  • Membahas, mempertimbangkan, dan menyetujui rencana program kerja hasil Pernas dan Munas.
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana program kerja dan keuangan tahunan Seknas FITRA.
  • Melakukan pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan keuangan yang dilakukan oleh Seknas
  • Melakukan rapat rutin dengan Sekretaris Nasional minimum 3 (tiga) kali dalam setahun.
  • Melakukan koordinasi dengan Seknas
  • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya pada Pernas dan Munas atau Munas Luar Biasa.

(2) Dewan Nasional memiliki kewenangan sebagai berikut:

  • Menunjuk Pejabat sementara Sekretaris Jenderal yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
  • Membentuk Tim Assesment Keanggotaan FITRA.
  • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Statuta dan Kode etik.
  • Mengajukan Munas Luar Biasa dalam hal pelanggaran statuta yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
  • Menyelenggarakan Munas Luar Biasa dalam hal pengunduran diri oleh Sekretaris Jenderal.

(3) Dewan Nasional memiliki hak-hak sebagai berikut:

  • Memperoleh fasilitas dan tunjangan dari organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan organisasi.
  • Membela diri di dalam forum-forum FITRA terhadap kebijakan tertentu dipermasalahkan.
  • Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dilakukan.

Pasal 27

Pemberhentian Dewan Nasional

Dewan nasional diberhentikan karena:

  • Meninggal dunia.
  • Mengundurkan diri
  • Melanggar Statuta dan Kode Etik.
  • Diberhentikan melalui Pernas dan/atau Munas.

BAB V

MEKANISME PENJARINGAN DAN PEMILIHAN SEKRETARIS JENDERAL DAN DEWAN NASIONAL

Pasal 28

(1) Penjaringan Calon Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional oleh Tim SC.

(2) Tim SC yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada kesepakatan Pernas.

(3) Tata cara proses pemilihan Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pelaksana Statuta.

BAB VI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU FUNGSIONARIS

Pasal 29

Pergantian Antarwaktu Sekretaris Jenderal

(1) Apabila Sekretaris Nasional berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, dilakukan penunjukan Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal oleh Dewan Nasional dengan tugas menyelenggarakan Munas Luar Biasa.

(2) Masa jabatan Pejabat Sementara Sekretaris Nasional berlaku sampai dengan terselenggaranya Munas Luar Biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan.

(3) Sekretaris Nasional baru yang terpilih di dalam Munas Luar Biasa hanya boleh menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

Pasal 30

Pergantian Antar Waktu Dewan Nasional

(1) Apabila anggota Dewan Nasional berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum habis masa baktinya, dilakukan pengangkatan dan pengesahan anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu dalam Rapat Pleno Dewan Nasional.

(2) Dalam hal anggota Dewan Nasional tidak menghadiri rapat Dewan Nasional dua (2) kali dan satu kali Munas, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu kepada anggota yang bersangkutan oleh Rapat Pleno Dewan Nasional.

(3) Pergantian antar waktu juga dapat dilakukan dalam hal anggota Dewan Nasional melakukan aktivitas yang bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai FITRA.

(4) Anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu diangkat dari nomor urut teratas dalam daftar pemilihan Munas terakhir.

(5) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (4), maka penggantian antar waktu dilakukan pada Munas.

(6) Dalam hal pergantian anggota Dewan Nasional antar waktu terjadi antara Munas terakhir dan Pernas, maka proses pergantian antar waktu ditentukan oleh anggota Dewan Nasional yang tersisa.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal  31

Sumber Dana

(1) Sumber Dana FITRA diperoleh dari:

  • Iuran anggota.
  • Sumbangan dari masyarakat, swasta, atau lembaga lainnya baik nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari;
    1. Hasil kegiatan yang merusak transparansi anggaran dan merugikan masyarakat.
    2. Utang luar negeri maupun pemberian dari lembaga pemberi hutang yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
    3. Dana yang berasal dari korupsi dan kejahatan ekonomi.
  • Usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai FITRA (diatur lebih lanjut dalam PPS)

(2) Tata cara pengelolaan dana iuran dan sumbangan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta.

BAB VIII

SANKSI

Pasal  32

Bentuk dan Mekanisme Sanksi

(1) Setiap pelanggaran terhadap Statuta FITRA dapat dijatuhkan sanksi berupa:

  1. Peringatan tertulis.
  2. Pemecatan fungsionaris dan atau anggota.
  3. Pembekuan dan atau pembubaran anggota.
  4. Pengumuman sanksi kepada seluruh anggota FITRA.

(2) Sanksi dapat ditentukan dalam forum Munas, Munaslub dan

(3) Sanksi dijatuhkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pemberian kesempatan membela diri kepada yang bersangkutan.

(4) Sanksi yang telah dijatuhkan bersifat final dan mengikat.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal  33

Pembubaran FITRA

(1) FITRA hanya dapat dibubarkan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

(2) Pembubaran organisasi FITRA dapat dibahas bila diajukan oleh 2/3 dari Anggota FITRA.

(3) Keputusan pembubaran dianggap sah bila disetujui oleh  2/3 dari Anggota FITRA

Pasal 34

Perubahan Statuta

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.

(2) Perubahan Statuta dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir

Pasal  35

Kekayaan FITRA

(1) Jika dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik FITRA dilimpahkan kepada lembaga atau forum non-profit yang sesuai dengan visi dan misi gerakan sosial FITRA.

(2) Penetapan lembaga penerima kekayaan milik FITRA, dan perhitungan aset FITRA ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Munas atau Munaslub yang membahas tentang pembubaran FITRA

  • Perubahan Statuta dapat dilakukan di dalam Pertemuan Nasional atau Pertemuan Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.
  • Perubahan Statuta dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan dituangkan di dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta (PPS).

(2) PPS yang ditetapkan dan disahkan oleh Pernas adalah bagian tak terpisahkan dari Statuta.

(3) Dalam hal Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Statuta (PPS) harus diatur secara konsultatif antara Sekretaris Nasional, Dewan Nasional dan Anggota Simpul Jaringan.

(4) Statuta ini ditetapkan pada Pertemuan Nasional di Samarinda, pada tanggal ­­­­14 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

Ditetapkan di Samarinda

Tanggal  14 Januari 2017

Pukul 12.41 WITA