10 Kementerian / Lembaga Berpotensi Paling Terkorup

Presiden SBY telah berkomitmen untuk memberantas korupsi dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Sayangnya, komitmen itu hanya sebuah pemanis bibir untuk membangun pencitraan diri SBY di mata rakyatnya. Karena, kepemimpinan SBY gagal memusnahkan terjadinya kerugiankerugian anggaran negara akibat penggunaan anggaran APBN yang tidak bertanggungjawab oleh para pejabat-pejabat Kementerian/ Lembaga (K/L) yang dipimpin SBY. Analisis Seknas FITRA terhadap hasil pemeriksaan anggaran negara yang dilakukan oleh BPK RI terhadap pengelolaan anggaran di 83 K/L selama periode 2008 sampai 2010, menunjukan adanya anggaran negara sebesar 16,4 Triliun dengan 5.870 kasus yang berpotensi menjadi kerugian negara. Hal ini terjadi karena K/L tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara tersebut sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut BPK, yakni dengan mengembalikan aset dan uang negara ke kas negara. Temuan tersebut mengindikasikan adanya praktek penyimpangan anggaran, dan berpotensi adanya korupsi anggaran rakyat di lingkungan K/L selama masa kepemimpinan SBY. Pemerintahan SBY tidak memiliki “political will” memberantas korupsi anggaran rakyat. Pemberatasan korupsi anggaran rakyat hanya jargon untuk pencitraan kepemimpinan dan pribadi SBY semata…! Dari 83 K/L tersebut, Seknas FITRA merangking 10 K/L yang berpotensi paling korup dalam menggunakan anggaran tahun 2008-2010,

Yaitu: Rangking Kementerian/Lembaga Kerugian negara

  1. Kejaksaan Republik Indonesia 5.433.690
  2. Kementerian Keuangan 5.359.204
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3.335.643
  4. Kementerian Kesehatan 332.862
  5. Kementerian ESDM 319.138
  6. Kementerian Kehutanan 163.506
  7. Kementerian Sosial 157.836
  8. Kementerian Agama 119.312
  9. Kementerian Pemuda dan Olahraga 115.447
  10. Kementerian Komunikasi dan Informatika 102.481

Sumber: IHPS II BPK, diolah Seknas FITRA (Dalam Juta Rupiah)

Untuk menyelamatkan 16,4 Triliun anggaran negara -yang dibayar oleh rakyat- dari potensi korupsi, maka Seknas FITRA menuntut :

  1. Presiden SBY untuk memperbaiki Keuangan negara yang masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan oleh para pejabat publik. Jangan jalan-jalan Plesiran melulu ke luar negeri..! SBY harus lebih fokus memperbaiki banyaknya kebocoran uang negara..!
  2. Kebocoran uang negara pada tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010, memperlihatkan tidak adanya “Polical Will” Pemerintah SBY dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi hanya jargon untuk pencitraan Pemerintah SBY semata…!
  3. DPR menggunakan Hak Pengawasan mereka terhadap realisasi anggaran di kementerian/Lembaga negara, agar kebocoran anggaran bisa diminimalkan. Selama ini, Publik kecewa karena DPR menggunakan Hak pengawasannya sebagai barter DPR meminta “jatah” program atau anggaran kepada Eksekutif…! Sehingga fungsi “pengawasan” ditukar jadi materi atau anggaran yang berakibat kepada kebocoran anggaran yang tidak bisa dihindari.

Jakarta, 15 Juli 2012

Muhammad Maulana

10 KL Terkorup

 
Detil

Judul 10 Kementerian / Lembaga Berpotensi Paling Terkorup
Peyusun M. Maulana
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *