Alokasi Anggaran Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2013 Masih Buram, Hanya sebesar Rp.346 miliar.

Alokasi Anggaran Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2013 Masih Buram, Hanya sebesar Rp.346 miliar.

     Dalam Himpunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) mengalokasi Anggaran untuk pemberantasan untuk 3 lembaga seperti KPK, Kejaksaan, kepolisan sebesar Rp.346 miliar untuk tahun anggaran 2013. Berarti anggaran pemberantasan korupsi untuk tahun 2012 ke tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.176.7 miliar. Dimana alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi pada tahun 2012 sebesar Rp.169 miliar. Alokasi anggaran pemberantasan ini masih minim,prihatin, dan alokasi anggaran ini mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi selama satu tahun ke depan masih berwajah buram. Pemerintah dan DPR, lebih mengutamakan alokasi anggaran seperti kebutuhaan anggaran OJK (Otoritas Jasa Keuangaan) sebesar Rp.1.6 triliun daripada pemberantasan korupsi dari 3 lembaga yang hanya diberikan sebesar Rp.346 miliar.

     Padahal OJK masih sebagai lembaga baru yang belum jelas kinerjanya, dan belum jelas kontribusi buat publik, tapi sudah dimanja sekali dengan akan mendapat alokasi anggaran yang besar amat sekali. Bandingkan saja dengan alokasi anggaran KPK, dimana secara total alokasi anggaran KPK hanya sebesar Rp.720.7 miliar untuk tahun 2013, dan alokasi anggaran OJK sudah sampai kepada 1.6 triliun. Demi rasa keadilan, dan. Masih ada waktu krn APBN 2013 belum disahkan, lebih baik alokasi anggaran OJK ini dipotong 85 persen saja. Kalau ingin dapat alokasi anggaran yang besar, bukti dulu mereka bekerja dengan serius.Selanjutnya kembalikan ke alokasi anggaran pemberantasan korupsi seperti Kejaksaan,KPK, dan Polri

A). Kejaksaan

1. Kejaksaan Agung.

Alokasi anggaran pemberantasan korupsi untuk 3 lembaga ini, yang paling tinggi adalah pihak kejaksaan dengan Total alokasi anggaran sebesar Rp.295.9 miliar untuk tahun anggaran 2013, dan sebesar Rp.145.7 miliar untuk tahun 2012. Jadi, alokasi anggaran kejaksaan untuk pemberantasan korupsi mengalami kenaikan sebesar Rp.150.2 miliar. Alokasi anggaran untuk kejaksaan agung pada tahun 2012 sebesar Rp.14.5 miliar, dan pada tahun 2013 mengajukan anggaran sebesar Rp.18.2 miliar. Jadi kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar Rp.3.7 miliar.

Sedangkan jumlah kasus yang ditangani mulai dari tahap penyelidikan,penyidikan,pra penuntutan,dan penuntutan atau lebih ringkas namanya sampai penuntutan saja sebanyak 12 kasus, dimana untuk satu kasus dihargai sebesar Rp.469 juga untuk tahun 2012. Sedangkan untuk tahun 2013 diajukan sebanyak 45 kasus dengan harga per kasus sebesar Rp.193 juga perkasus. Jadi, pemberantasan korupsi pada tingkat kejaksaan agung, kasusnya akan ditangani bertambah banyak, tapi alokasi anggaran perkasus mengalami penurunan.

Kemudian, ada juga yang namanya Program “peningkatan upaya hukum,eksekusi dan eksaminasi” untuk tahun 2013 sebesar Rp.3.4 miliar untuk sebanyak 208 kasus, dimana rata -rata akan mendapatkan harga perkasus sebesar Rp.16 juta. Sedangkan untuk tahun 2012,alokasi anggarannya sebesar Rp.3.2 miliar untuk 273 kasus, dimana rata-rata perkasus sebesar Rp.11 juta.

2. Kejaksaan Tinggi.

Alokasi anggaran untuk kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk tahun 2013 sebesar Rp.14.9 miliar, dan untuk tahun 2012 sebesar Rp.31.4 miliar. Jadi alokasi anggaran untuk tingkat kejaksaan Tinggi mengalami penurunan yang amat drastis sekali,sebesar Rp.16.4 miliar.

Selanjutnya, jumlah kasus yang ditangani mulai dari tahap penyelidikan,penyidikan,pra penuntutan,dan penuntutan atau lebih ringkas namanya  sampai penuntutan saja sebanyak 127 kasus, dengan harga perkasus sebesar Rp.79 juta untuk tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2012, kasus yang ditangani sebanyak 267 buah, dimana rata-rata harga perkasus sebesar Rp.115 juta perkasus. Jadi bila dibandingkan dari tahun 2012  ke 2013, kemungkinan kasus korupsi pada tingkat kejaksaan tinggi mengalami penurunan baik dari segi jumlah kasus maupun dari segi harga rata-rata perkasus. Berarti hal ini akan membuat koruptor yang belum tertangkap akan  bertepuk tangan dengan senang hati, dan semakin banyak uang negara yang dicuri krn jumlah kasus untuk tahun 2013 semakin menurun drastis sekali.

3. Kejaksaan Negeri

Alokasi anggaran untuk kejaksaan negeri untuk seluruh Indonesia untuk tahun 2013 sebesar Rp.262.6 miliar, dan untuk tahun 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.99.7 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi pada level kejaksaan negeri mengalami kenaikan sebesar Rp.162.8 miliar.

Selanjutnya, jumlah kasus yang ditangani mulai dari tahap penyelidikan,penyidikan,pra penuntutan,dan penuntutan atau lebih ringkas namanya  sampai penuntutan saja sebanyak 1179 kasus, dengan total anggaran sebesar Rp.262.6 miliar, berarti untuk satu kasus dihargai rata-rata sebesar Rp.225 juta saja. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah kasus yang akan sampai pada penuntutan sebanyak 1048 kasus, dimana harga rata-rata perkasus sebesar Rp.98 juta perkasus.

B). KPK

Alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi di KPK untuk tahun 2013 sebesar Rp.33.3 miliar, dan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp.21.8 miliar. Jadi,alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.5 miliar. Akan terapi, jumlah kasus yang akan ditangani oleh KPK untuk tahun 2013 hanya sebanyak 12 kasus, dengan jumlah total sebesar Rp. 16 miliar. Jadi harga rata-rata perkasus sebesar Rp.1.3 miliar. Sedangkan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2012 sebanyak 40 kasus dengan jumlah total anggaran sebesar Rp.19.9 miliar. Dimana harga rata-rata perkasus sebesar Rp.491 juta perkasus.

Kemudian, ada alokasi anggaran untuk pidana badan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkract) pada tahun 2012 sebesar Rp.1.8 miliar, dengan jumlah kasus sebanyak 50 kasus. Dimana, harga rata-rata perkasus sebesar Rp36 juta untuk tahun 2012. Sedangkan untuk tahun 2013, alokasi anggarannya sebesar Rp.17.2 miliar untuk 12 kasus saja. Jadi,harga rata-rata untuk perkasus sebesar Rp.1.4 miliar untuk satu kasus.

Dengan demikian,alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi di KPK dari tahun 2012 ke tahun anggaran 2013  mengalami alokasi anggarannya naik begitu drastis,tapi jumlahnya kasus yang akan ditangani menurun sangat tajam sekali. Semoga,alokasi anggaran naik, dan jumlah kasus menurun, sebagai sinyal bahwa KPK akan menangani kasus-kasus besar,dengan politik risiko tinggi seperti Hambalang,Wisma Atletik, dan Bank Centruy.

C). Polri

     Alokasi anggaran Polri untuk penindakan tindakan pidana korupsi pada tahun 2012 sebesar Rp.2.1 miliar, dan pada tahun 2013, meminta anggaran sebesar Rp.17.1 miliar. Jadi dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi

Anggaran Korupsi Buram

 
Detil

Judul Alokasi Anggaran Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2013 Masih Buram, Hanya sebesar Rp.346 miliar.
Peyusun SEKNAS FITRA
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *