Badan Anggaran Sumber Suburnya Praktek Bandit Anggaran

Terungkapnya praktek penyuapan di Kemenakertransmengkonfirmasi adanya bandit-bandit anggaran yang menggerogoti anggaran Negara. Seknas FITRA mengidentifikasi akar persoalan kasus suap seperti berikut ini :

1. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kawasan Transmigrasi, Tumpang Tindih. DPPID untuk Kawasan Transmigrasi baru ada pada UU APBN-P 2011 pasal 27 ayat 11,DPPID dialokasikan sebesar Rp. 6,31 trilyun dengan rincian peruntukan; Infrastruktur Pendidikan Rp. 613 miliar, Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Rp. 500 miliar dan Infrastukur lainnya: Rp. 5,2 trilyun. Persoalannya, Kemenakertrans juga mengalokasikan program yang sama, namun melalui mekanisme tugas pembantuan , program pembangunan pemukiman kawasan transmigrasi senilai Rp. 469,4 miliar.

Sepuluh daerah yang telah mendapat alokasi tugas pembantuan memperoleh juga DPPID, yang diantaranya untuk kegiatan yang sama infrastruktur intra & antar kawasan transmigrasi dan fasilitas umum social transmigrasi. Menjadi pertanyaan disini, kenapa kegiatan yang sama dialokasikan dalam bentuk yang berbeda : DPPID (transfer daerah) dan Tugas Pembantuan (alokasi pada Kemenakertrans yang dikuasakan pada daerah) dana ini juga berpotensi tumpang tindih. Selain tumpang tindih, tujuh daerah transmigrasi ini juga berpotensi jadi ajang bancakan bandit anggaran, mengingat proyek ini berada di daerah dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda.

2. Badan Anggaran Melampaui Kewenangan. Munculnya kasus suap Kemenakertrans terjadi akibat Badan Anggaran yang melampaui kewenangan yang dimiliki. Adanyapertanyaan dari Komisi IX yang tidak mengetahui alokasi dana ini, menunjukan telah terjadi pelanggaran pasal 107 ayat 2 UU 27/2009 tentang MD3 yang menyatakan Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi Artinya Banggar telah melampaui kewenangannya karena langsung membahas bersama mitra Kemekertrans tanpa melalui Komisi IX. Padahal, sesuai Tatib DPR, untuk alokasi DAK harus berdasarkan usulan daerah dan kriteria teknis dari Komisi yang bersangkutan.

3. DPID dan DPPID Dana Aspirasi Terselubung Menyuburkan Bandit Anggaran. Baik DPID yang ditetapkan pada PMK 25/2011 dan DPPID pada PMK 140/2011, besaran alokasi dan daerah penerima kedua dana ini ditetapkan oleh Banggar, tanpa adanya kriteria yang jelas. Kedua alokasi ini membuka terjadinya kick back kepada Banggar dan menjadi dana pork barrel. Kedua alokasi ini juga tumpang tindih satu sama lain juga dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) karena memiliki peruntukan yang sama. Baik DPID, DPPID dan DAK diperuntukan untuk 10 (sepuluh) bidang yang sama. Triple Budget ini misalnya dapat dilihat dari bidang infrastruktur, terdapat 189 daerah yang mendapatkan alokasi infrastruktur jalan, bersumber dari DPID, DPPID dan DAK dengan total alokasi Rp. 6,2 trilyun. Menjadi pertanyaan, kenapa dana ini tidak disatukan dalam DAK yang alokasinya mempergunakan kriteria teknis tertentu.

4. DPID dan DPPID Ilegal dan Melanggar Konstitusi.Dana ini tidak dikenal dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam UU disebutkan, bahwa azas dana perimbangan meliputi azas desentralisasi (DAU, DBH dan DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan demikian kedua dana ini bisa dikatakan sebagai dana illegal. Dalam Konstusi pasal 18A ayat 2, menyatakan hubungan keuangan pusat dan daerah diatur secara adil dan selarasa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak adanya kriteria yang digunakan dalam penyaluran DPID dan DPPID, serta tidak selaras dengan UU perimbangan, maka dana ini telah menabrak konstitusi. Kedua dana ini juga menjadi temuan BPK pada Audit 2010. Berkaitan dengan ini, pada tanggal 25 Agustus 2011, Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan (FITRA, IHCS, Perkumpulan Prakarsa, PWYP, KAU, ASPPUK, P3M) telah menyampaikan gugatan Judicial Review terhadap UU APBN-P 2011, yang salah satunya berkaitan dengan DPID dan DPPID.

Kasus suap yang terjadi pada kawasan transmigrasi, berpeluang terjadi hampir disemua infrastruktur lain yang memperoleh alokasi DPID dan DPPID. Sumber persoalan ini terdapat pada Badan Anggaran yang telah melampaui kewenangan, sehingga menjadikan kedua alokasi ini sebagai ajang bancakan bandit anggaran. Selain Banggar sebagai penentu alokasi dan daerah, bandit anggaran dapat melibatkan Staff di Banggar, Staff di Kementerian, Kontraktor, Pemda, maupun aktor lain yang memiliki akses terhadap kedua alokasi ini.

Untuk itu Seknas FITRA memandang perlunya dilakukan perombakan dengan langkah-langkah berikut :

1. Meminta KPK untuk mengusut kasus Kemenakertrans sampai ke Badan Anggaran DPR sebagai sumber persoalan.

2. Meminta BPK untuk melakukan audit investigative pada kasus Kemanakertrans, khususnya berkaitan dengan kemungkinan dengan adanya tumpang tindih antara alokasi anggaran infrastruktur Transmigrasi pada Tugas Pembantuan dan DPPID di Sepuluh Daerah, serta triple budget pada bidang lain.

3. Meminta kepada DPR untuk melakukan perubahan TATIB DPR khususnya berkaitan dengan mekanisme pembahasan anggaran di Banggar, pembatasan kewenangan Banggar dan Transparansi pembahasan, serta perombakan di Banggar baik dari sisi komposisi maupun jumlah.

4. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan uji materi UU APBNP 2011 yang diajukan Koalisis LSM, sehingga putusan MK dapat dijadikan rujukan agar kasus ini tidak terulang kembali.

5. Meminta kepada Kementerian Keuangan untuk berani menolak keinginan DPR yang meminta mengalokasikan kedua dana ini dan melakukan pengusutan pada staff Kementerian Keuangan yang turut bermain di dalamnya

Jakarta, 18 September 2011

Yuna Farhan SekJen FITRA

Bandit anggaran

 
Detil

Judul Badan Anggaran Sumber Suburnya Praktek Bandit Anggaran
Peyusun Yuna Farhan
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2011
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *