Buruk Rupa Perimbangan Keuangan – Buruk Pula Kesejahteraan Rakyat Daerah

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah, masih jauh dari harapan pasca satu dasawarsa diberlakukan. Paket UU otonomi daerah pun,  sudah mengalami dua kali perubahan, namun kesenjangan fiskal antar daerah masih sangat tinggi. Hasil riset FITRA menemukan, rasio daerah penerima transfer/kapita tertinggi besarnya 127 kali lipat dibandingkan daerah penerima transfer/kapita terendah. Hal ini terjadi, karena prinsip money follow function belum dilaksanakan sungguh-sungguh, yang ditandai dengan tidak sejalannya kebijakan pemerintahan daerah, yang merupakan domain dari Kemendagri dan kebijakan perimbangan keuangan yang merupakan  domain dari Kementerian Keuangan. Terbuki, meskipun 70% urusan telah didesentralisasikan kedaerah, namun dari sisi perimbangan keuangan, transfer daerah jutru berbanding terbalik, tidak beranjak pada kisaran 31-34% belanja Negara.

Jenis dana perimbangan pun semakin banyak berkembang di luar yang diatur dalam UU perimbangan dan berpotensi merusak sistem dana perimbangan. Dari hanya 3 jenis dana perimbangan dalam komponen dana penyesuaian pada tahun 2009, berkembang menjadi 7 jenis pada tahun 2011. Salah satu kasus yang masih hangat adalah dana penyesuaian infrasturktur, yang sarat dengan kepentingan politik dan membuka ruang praktek mafia anggaran. Bahkan terdapat 10 bidang yang sama pada dana penyesuaian juga dialokasikan pada DAK.

Skema dana perimbangan saat ini, justru memberikan insentif terhadap inefisiensi terhadap belanja pegawai dan terjadinya pemekaran daerah. Pada APBD 2011 misalnya, terdapat separuh lebih daerah (297 Kab/Kota) yang memiliki belanja pegawai di atas 50%.DAU yang sejatinya diberikan keluasaan bagi daerah mengalokasikan sesuai kebutuhan daerah, habis terserap untuk pegawai. Hal ini disebabkan  formula DAU  yang  menjadikan belanja pegawai sebagai Alokasi Dana Dasar, termasuk menanggung belanja pegawai daerah hasil pemekaran. Pada sisi lain, besaranalokasi DAU yang seharusnyaditerimadaerah, selalukurangdari yang dimandatkan UU, karena semakin banyaknya factor pengurang dalam menentukan DAU. Tercatat, Rp.52,2 trilyun selisih DAU pada tahun 2011 seharusnya diterima oleh daerah.

Dana AlokasiKhusus (DAK) yang dialokasikan untuk pencapaian prioritas nasional pada daerah tertentu, juga semakin jauh dari tujuannya. Prioritas nasional pada DAK semakin banyak, dari 7 bidang pada tahun 2005, berkembang menjadi 19 bidang pada tahun 2011. Pedoman DAK yang kerap terlambat, kriteria teknis yang kerap berubah, dengan formula yang sulit, menjadikan DAK rawan terhadap bias kepentingan dan tidak efektif penggunaannya.

Sementara Dana Bagi Hasil, tidak bisa diharapkan banyak oleh daerah, kecuali pada daerah-daerah yang bernasib baik karena memiliki Sumber Daya Alam. Sampai saat ini, tidak ada argumentasi yang kuat berkaitan proporsi pembagian DBH antara pusat dan daerah,  dan tidak mengalami perubahan proporsinya sejak pemberlakuan otonomi daerah.

Persoalan-persoalan ini sudah seharusnya menjadi dasar untuk perbaikan UU Perimbangan Keuangan yang berorientasi pada pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, kesejahteraan rakyat daerah. Dari hasil riset FITRA, beberapa perbaikan yang perlu dilakukan dalam UU ini, sebagai berikut :

  1. Dana Perimbangan harus sejalan dengan urusan yang didesentralisasikan. Oleh karenanya, belanja transfer daerah harus lebih besar, 50% dari belanja Negara. Selama ini Pemerintah mengklaim, 60% belanja Negara direalisasikan di daerah. Sehingga tidak menjadi persoalan jika dana dini dialihkan menjadi transfer daerah. Agar UU ini sejalan, KemenkeudanKemendagriharusbersatu padu melahirkan produk UU ini yang terintegrasi, termasukpembahasan di DPR, harusbersifatlintaskomisi, antaraKomisi XI danKomisi II.
  2. Formula danaperimbanganharustransparan, akuntabeldansederhana. Seluruh data yang dipergunakandalam formula dana perimbangan harus dapat diakses public, disimulasikan dan mudah dipahami. Harus juga disediakan mekanisme komplain apabila dana perimbangan yang dikucurkan tidak sesuai diterima.
  3. Dana perimbangan harus mendorong terjadinya efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran untuk pelayanan public yang optimal.  Oleh karena itu, dana perimbangan harus menghilangkan insentif terhadap pembengkakan belanja pegawai dan memberikan isentif  terhadap daerah yang berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Komponen alokasi dana dasar sebagai dengan perhitungan belanja pegawai pada DAU harus dihapuskan, dan formula harus berdasarkan Unit Cost untuk pencapaian SPM. Dana Perimbangan juga harus bersifat closing list,dengan tidak membolehkan adanya jenis dana perimbangan lain, selain yang diatur dalam UU.
  4. Tujuan dana perimbangan tidakhanya untuk mengurangi ketimpanga nfiskal secara vertical dan horizontal antar daerah, namun juga ketimpangan transfer daerah per kapita antar daerah tersebut

Jakarta, 29 Nov 2011

 

Yuna Farhan

Sekjen FITRA

Buruk Rupa Perimbangan Keuangan

 
Detil

Judul Buruk Rupa Perimbangan Keuangan – Buruk Pula Kesejahteraan Rakyat Daerah
Peyusun Yuna Farhan
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2011
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *