Evaluasi 5 + 2 Tahun Pemerintahan SBY

Keadilan Sosial Semakin Jauh Dari Harapan

Elit Politikdan Birokrasi Merampok Uang Rakyat setelah melantikhasil reshuffle KIB 2, Presiden SBY menyatakan “Uang Negara dirampok”. SebagaiKepala Negara yang telah berkuasa selama 7 tahun, ucapan ini justru menggambarkan ketidakmampuan SBY memimpin, sehingga terjadi perampokan oleh uang rakyat dan menyebabkan semakin jauhnya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan ini, Seknas FITRA menyatakan sebagai berikut :

  1. Politik Anggaran Menguntungkan Elit Politik Pemburu Rente Anggaran.
    Biaya politik tinggi dan politika anggaran memicu elit politik untuk memburu rente anggaran. Elit politik di Senayan maupun Kementerian dituntut untuk menghidupi partai politiknya, mengembalikan modal dana kampanye, mencari modal untukkampanye, danmemperkaya diri, merampok uang rakyat dari APBN. Politik anggaran yang masih carut marut menguntungkan para elit politik secara leluasa memburu rente anggaran secara sistematis dan massif pada setiap tahapan penganggaran dan struktur anggaran.
  2. Selama 7 tahunRp. 103,19 triliun BPK menemukan penyimpangan anggaran. Dari temuan yang direkomendasikan BPK ini, baruRp. 37,87 triliun yang ditindaklanjuti. SebanyakRp. 17,93 trilyun penyelesaian kerugian negara, barudiangsursebesarRp. 1,8 triliun. Dari 305 kasussenilaiRp. 33,6 trilyun yangdiserahkankepenengakhukum, sebanyak 139 kasusbelum ditindaklanjuti. Perampokan uang rakyat yang terkakumulasi selama 7 tahun tersebut, hanya menjadikan temuan audit BPK sebagai ritual prosedur tahunan tanpa memiliki dampak terhadap perbaikan atau pun efek jera pada para perampok anggaran. Hal ini terjadi karena lemahnya dan tidaktegas-nya SBY dalam memimpin Pemerintahannya
  3. Rp. 89,5 miliarbelanjaperjanandinasjadiajangbancakanbirokrasi. Hampir setiap tahun belanja perjalanan dinas mengalami peningkatan, begitu pula denganpenyimpanganbelanjaperjalanandinas. Pada LKPP 2009 senilahRp. 73,5 miliardi temukan penyimpang belanja perjalanan dinas, kemudianmeningkatmenjadiRp. 89,5 miliarpada 44 Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil audit BPK semester I 2011. Padahalhampirsetiaptahun SBY mengintruksikan jajaran birokrasinya untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas dan selektif, Namun, kasus ini terus berulang. Hal ini terjadi karena Istana. Tidak mampu menjadi lokomotif penghematan anggaran ,sebagai contoh pembentukan KIB II hanya untuk fasilitas kendaraan, memakan anggaran hinggaRp. 278 miliar seperti diuraikan dibawah ini : • 79 Unit Kendaraan Pejabat Negara (Toyota Crown Royal Saloon); • 9 Unit Kendaraan VVIP Kepresidenan (Mercedes Benz S-600); • 32 Unit KendaraanKawal VVIP (Mercedes Benz 280 CDI); • 2 Unit Kendaraan VVIP Kepresidenan (Mercedes Benz G-500); • 8 Unit Kendaraan Ajudan RI 1 dan RI 2 (Toyota Innova); • 8 Unit Kendaraan Ajudan Ibu RI 1 dan RI 2 (Toyota Avanza)
  4. Kebijakan RAPBN 2012 semakin menjauhkan mimpi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.RAPBN 2012 merupakan postur anggaran terburuk dalam 5 tahun terkahir. Ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2012 terlihatnya ketika Pemerintahmenganggarakan belanja pegawai Rp. 215,7 triliun untuk 4,7 juta pegawai, sementara anggaran kemiskinan untuk 31 juta penduduk miskin 4kali.

Lebih rendah dari belanja pegawai atau hanya Rp. 50 triliyun. Belanja pegawai senilai Rp. 215,7 triliun merupakan belanja tertinggi belanja pemerintah pusat, bahkan mengalah dominasi belanja subsidi selama ini. Meskipun belanja modal meningkat menjadi Rp. 168 triliun, namun hanya Rp. 54,6 triliun yang berkaitan dengan infrastuktur untuk fungsi ekonomi. Dari gambaran di atas, Seknas FITRA meminta kepada Presiden SBY untuk melakukan tindakan nyata dan tegas untuk menghentikan terjadinya perampokan uangrakyat dan memperbaiki ketimpangan anggaran langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Memperbaiki regulasi pendanaan parpol dan kampanye yang menekan biaya politik tinggi
  2. Membenahi mekanisme pada setiap tahapan pembahasan anggaran baik pada lingkungan birokrasi maupun di DPR untuk menutup peluang berkeliarannya para perampok uang rakyat.
  3. Menjadikan laporan audit BPK sebagai bahan evaluasi jajaran birokrasi dan menindak lanjuti seluruh laporan audit BPK baik pada birokrasi maupun kepada penegak hukum. Istana juga harus menjadi lokomotif dalam  penghematan anggaran termasuk belanja perjalanan dinas dan fasilitas pejabat negara.
  4. Mengembalikan APBN sesuaimandatKonstitusiuntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat.

Jakarta, 23 Oktober 2011

Yuna Farhan SekJen FITRA

08161860874

5-2tahun pemerintahan SBY

 
Detil

Judul Evaluasi 5 + 2 Tahun Pemerintahan SBY
Peyusun Yuna Farhan
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2011
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *