Ke(tidak)daulatan Pangan dan Energi di dalam RAPBN 2013

Siaran Pers Bersama

Ke(tidak)daulatan Pangan dan Energi di dalam RAPBN 2013

Jakarta, 12 September 2012. Pidato Presiden SBY di depan Rapat Paripurna DPR RI menempatkan ketahanan pangan dan energi ke dalam prioritas ke-5 dan ke-8. Penempatan ini jelas berimplikasi terhadap rencana pengelolaan anggaran pemerintah, sebagaimana tercermin di dalam RAPBN 2013.

Gunawan, Ketua IHCS mengatakan, “Hak atas pangan warga negara yang pemenuhannya melalui pengelolaan sumber daya produktif bertumpu pada pembaruan agraria dengan menjadikan petani dan nelayan serta masyarakat adat sebagai tulang punggung. Itulah esensi dari kedaulatan pangan”.

Laporan Sekretaris Jenderal PBB (dokumen A/57/356/27 August 2002), kepada Sidang Umum PBB, bahwa akses tanah adalah elemen kunci yang penting untuk membasmi kelaparan di dunia. Hal ini berarti bahwa pilihan kebijakan seperti reforma agraria harus memainkan peranan penting dalam strategi suatu negara dalam hal kedaulatan pangan, di mana akses atas tanah adalah mendasar.

Program reforma agraria, ketika dijalankan secara benar untuk memberi kontribusi dalam perubahan transformatif, amat sukses dalam mengurangi kemiskinan dan ketaksetaraan di banyak negara.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam rumusan tersebut terdapat kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi dan karena itu penting ditegaskan adanya penguasaan oleh negara. Kepentingan yang hendak dilindungi oleh konstitusi adalah kemakmuran rakyat dalam kaitannya dengan pemanfaatan bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, sepanjang menyangkut tanah, maka atas dasar adanya kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi itulah dibuat kebijakan nasional di bidang pertanahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat, diantaranya berupa pendistribusian kembali pemilikan atas tanah dan pembatasan pemilikan luas tanah pertanian, sehingga penguasaan atau pemilikan tanah tidak terpusat pada sekelompok orang tertentu.

Ironinya dalam anggaran Progam Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN, pengelolaan Landreform hanya Rp 4.412.132.000, – jauh di bawah Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Rp 9.636.205.000,-) dan Pengendalian Pertanahan. Rp 10.892.168, apalagi Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan.

Hal tersebut menunjukan, obyek redistribusi lahan masih minim atau bahkan kurang jelas, sehingga masih diperlukan alokasi anggaran yang besar untuk pengukuran dan pemetaan dan pengawasan serta penertiban.

Sedangkan anggaran di Kementerian Pertanian khususnya di Badan Ketahanan Pangan tidak mengalokasikan untuk pembaruan agraria. Total anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp83 Triliun, terdiri dari (1) Ketahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat sebesar Rp64,3 Triliun; dan (2) Infrastruktur Irigasi untuk mendukung Ketahanan Pangan senilai Rp18,7 Triliun. Anggaran ini masih jauh dari memadai, 3 kali lebih rendah dibandingkan belanja pegawai yang mencapai Rp. 241 trilyun. Keberpihakan pemerintah terhadap petani dan kedaulatan rakyat atas pangan menjadi pertanyaan besar yang tidak terjawab dalam RAPBN 2013

Dalam konteks perikanan, Abdul Halim (Koordinator Program KIARA) menyebutkan bahwa hak atas pangan warga justru terus didera ancaman, di antaranya lewat pengkaplingan wilayah pesisir (reklamasi, giant sea wall, dsb) yang menjadi ruang penghidupan nelayan tradisional. Sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pengkaplingan dan atau privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertentangan dengan UUD 1945.

 Dalam RAPBN 2013, situasi khusus (cuaca ekstrem) yang dihadapi oleh 92,8% nelayan tradisional justru tidak direspons. Padahal, dalam 3 tahun terakhir jumlah nelayan tradisional yang hilang dan meninggal dunia di laut terus bertambah: 86 jiwa (2010), 146 (2011), dan 186 (Agustus 2012). Tak pelak, hal ini berimplikasi terhadap semakin minimnya akses nelayan tradisional atas wilayah tangkap (tradisionalnya).

Kondisi ini menjadikan bebas masuk-keluarnya kapal pelaku pencurian ikan (illegal, unreported and unregulated fishing) di perairan Indonesia. Catatan KIARA (2012), sudah sejak 2001 – Agustus 2012 sebanyak 2.469 kapal yang tertangkap. Tak mengherankan, saat sumber daya ikan semakin menipis dan diperburuk dengan meningkatnya praktek pencurian ikan, pemerintah mengambil jalan pintas melalui impor sebanyak 450.000 ton ikan.

Halim menambahkan, di dalam RAPBN 2013, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya 0,003% dari total Rp1.657 Triliun. Ironisnya lagi, tidak ada perlindungan negara kepada nelayan tradisional, misalnya melalui mekanisme asuransi, akses permodalan yang mudah dan aman, serta penyediaan infrastruktur pengolahan ikan yang terhubung dari hulu ke hilir dan antarkepulauan. Inilah bentuk ke(tidak)daulatan negara atas pangannya di sektor perikanan. Fakta ini tidak dijawab oleh pemerintahan SBY-Boediono melalui RAPBN 2013.***

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Gunawan, Ketua IHCS

Di +62815 8474 5469

Abdul Halim, Koordinator Program KIARA

Di +62815 53100 259

FOTO

 
Detil

Judul Ke(tidak)daulatan Pangan dan Energi di dalam RAPBN 2013
Peyusun KOALISI APBN 2013
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *