MASA DEPAN JAKARTA YANG LEBIH BAIK :WAJAH APBD DKI JAKARTA

Kota Metropolitas sebagai daerah Ibukota Jakarta dengan luas wialayah 740,29 km2. Jumlah penduduknya sebesar 9,6 juta jiwa, dengan angka kemiskinan yang berada pada 368,4 ribu jiwa. Persoalan kesehatan dan pendidikan masyarakat di DKI Jakarta juga masih menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas. Kebijakan APBD DKI harus diakui masih belum memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat miskin. Keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari munculnya gedung pencakar langit, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Keberpihakan anggaran sangat menentukan adanya perubahan dan perbaikan kualitas hidup hidup rakyat. Dibawah ini adalah beberapa temuan dari hasil kajian FITRA mengenai APBD DKI Jakarta, antara lain:

  1. 1. DIRENCANAKAN TA 2012 TERANCAM DEFISIT SEBESAR Rp 2,1 TRILIUN
  1. APBD DKI pada periode 2008 – 2011 selalu berada pada kondisi surplus. Namun pada tahun 2012 terjadi perencanaan defisit hingga  mencapai -9% dari total belanja daerah. Ada perencanaan kenaikan pendapatan sebesar Rp 7 triliun di TA 2012, yang berpotensi pada penggenjotan pajak. Dan hal yang tidak ingin terulang adalah perencanaan TA 2011, karena over optimis untuk penggenjotan pajak, maka sektor non formal di perdakan untuk wajib memberikan kontribusi kepada PAD (Ex. Pajak Warteg), hal ini berpotensi pembebanan pada rakyat miskin.
  2. Jika dianalisis lebih jauh, ada perencanaan penggenjotan PAD dari sektor BUMD ke depannya. Karena terdapat kenaikan penyertaan modal untuk pihak ketiga sebesar Rp 2,1 trilun. Namun, sangat mengejutkan jika pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal mengalami kenaikan sampai 400%, padahal pada periode 2008-2011 rata-rata penyertaan modal hanya sebesar Rp 505,6 milyar saja. Sayangnya FITRA belum berhasil mendapatkan dokumen untuk menguak BUMD mana yang mendapatkan suntikan modal begitu besar.[1] Apa pertimbangan Pemda DKI sampai berani memutuskan memberikan suntikan/menggelontorkan modal kepada pihak ketiga sebesar Rp 2,1 triliun. Adakah jaminan penyertaan modal itu akan memberikan laba yang signifikan bagi penerimaan DKI ke depan?
  3. Apalagi dalam perkembangan terakhir di beberapa daerah banyak terungkap penyimpangan keuangan daerah melalui modus penyertaan modal. Misalnya seperti yang terjadi di Kabupaten Rembang, Bupati (M Salim) harus ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipikor Polda Jateng karena diduga melakukan penyimpangan penyertaan modal PT RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) APBD TA 2006 dan 2007 merugikan keuangan daerah sebesar Rp 5,2 miliar.
  1. 2. PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH = KINERJA RENDAH

Anggaran yang tidak terserap masih diatas 10%, bahkan jika dirata-rata dari 2008 -2012 anggaran tidak terserap telah mencapai 20,3%. Tingginya anggaran tidak terserap otomatis menjadi indikator rendahnya kinerja pemerintah sehingga tidak mampu merealisasikan seluruh program dengan baik. Rendahnya kinerja ini tentu akan berdampak pula pada maksimalisasi pelayanan publik.

  1. 3. TRANS JAKARTA: PROFIT ATAU NON PROFIT?

Sebagaimana yang menjadi tujuan utama dalam penggenjotan pendapatan daerah, adalah melalui BLUD untuk mendapatkan profit. Dari data terakhir (2010), Pemda DKI telah mengeluarkan pembiayaan untuk pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan untuk Trans Jakarta sebesar Rp 673 M di tahun 2012. Namun sangat disayangkan ternyata pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan penerimaan yang dikontribusikan ke PAD, yang hanya sebesar Rp 269 M. Dan hal itu terjadi berturut – turut dalam periode 2008 dan 2009.

  1. 4. ANGGARAN BANJIR: FANTASTIS TANPA HASIL

Alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan banjir dari periode 2008 – 2012 sudah mencapai angka Rp 6,9 Triliun. Anggaran itu digunakan untuk pembebasan kanal banjir timur, pengendali banjir, pengembangan sarana sistem drainase, pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir, penataan situ, waduk dan saluran, dan peringatan dini banjir. Sayangnya, walaupun anggaran yang dikeluarkan begitu besar, belum dapat diketahui efektifitas penggunaan anggaran tersebut dalam mengatasi banjir jakarta.

Terlebih lagi, masih terdapat anggaran tambahan yang tersebar diluar PU, yang dipergunakan untuk kebutuhan honorarium, evaluasi, laporan, monitoring, dll. Alokasi anggaran tersebut yaitu:

–          TA 2009 sebesar Rp 41,7 M;

–          TA 2010 sebesar Rp 7,7 M;

–          TA 2011 sebesar Rp 5,4 M; dan

–          TA 2012 sebesar Rp 8,4 M.

  1. 5. ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: KEBUTUHAN APARATUR MENGALAHKAN PELAYAN PUBLIK

Jika dilihat prosentasenya, anggaran kesehatan 2012 baru mencapai 8,7% (Rp 2,9 triliun), angka ini turun jika dibandingkan tahun 2011 yang sempat mencapai 9,4%. Sangat jauh dibandingkan dengan anggaran pendidikan yang telah mencapai 28% (Rp 9,8 triliun), hanya sayangnya prosentase ini turun dibandingkan 2011 yang sempat mencapai 30%.

Tingginya anggaran pendidikan (Rp 9,8 triliun) sebagian besar masih dihabiskan untuk gaji, honorarim operasional dan infrastruktur perkantoran yang totalnya mencapai Rp 5,8 milyar (56,5%). Tingginya alokasi anggaran untuk aparatur tersebut akan memberi dampak pada kecilnya alokasi anggaran untuk pelayanan publik (sekolah).

  1. 6. ANGGARAN KETERTIBAN UMUM UNTUK KEINDAHAN KOTA

Sepertinya Pemda DKI masih tetap bertahan pada paradigma naif yang memandang kecantikan kota selalu identik dengan kesejahteraan. Akibatnya alokasi anggaran untuk pertamanan dan penggusuran PKL masih cenderung tetap besar yang totalnya mencapai sebesar Rp 304,5 mliyar:

–          Penertiban PMKS, PKS, Ojek, Tukang Becak, Gubuk Liar Rp 299,3 milyar

–          Operasi, Penjangkauan, Evaluasi, Pengamanan Perda Tibum Rp 5,2 milyar

–          Pertamanan untuk keindahan kota Rp 125,8 milyar

  1. 7. POTENSI DOUBLE BUDGET ANGGARAN PEMILUKADA

Sebagaimana diketahui bersama, penyelenggaraan Pemilukada sepenuhnya berada ditangan penyelenggara Pemilukada (Pemilukada dan Panwaslu Provinsi) diperkuat dengan Polda dan Kejati DKI yang tergabung dalam desk pilkada. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada 2012, APBD DKI telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 1,3 triliun.

Menariknya, walaupun penyelenggaraan Pemilukada sepenuhnya ditangan penyelenggara Pemilukada, Pemda DKI masih merasa berkepentingan untuk tetap ikut menyelenggaran program-program yang berkait dengan Pemilukada yang totalnya mencapai 50,6 milyar sehingga cenderung bersifat double budget. Beberapa program yang sebenarnya menjadi tugas KPU yang dilakukan Pemda DKI antara lain:

  • Himbauan pilkada damai melalui pemasangan spanduk;
  • Deklarasi damai;
  • Fasilitasi penghimpunan prduk hukum penyelenggaraan pilkada;
  • Fasilitasi Kegiatan dan Propertes Calon;
  • Sosialisasi Pilkada dan peraturannya;
  • Pendidikan politik perempuan menjelang pemilu;
  • Posko bersama;
  • Antisipasi konflik;
  • Peningkatan peran tokoh menciptakan situasi kondusif;
  • Pelaksanaan sarasehan dan silahturahmi;
  • Monitoring, pemantauan, dan pengamanan Pilkada;
  • Piket siaga;
  • Inventarisasi Anggota Linmas RT/RW;
  • Pelatihan Petugas PAM TPS Pilkada.

Disamping double budget, beberapa program terlihat bersifat pengerahan birokrasi (aparatur) yang dapat justru mengganggu netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada.

REKOMENDASI

  1. Pelaksanaan pembangunan sektor prioritas khususnya 12 (dua belas) urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah (khususnya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan infrastruktur ekonomi) harus tetap menjadi fokus utama pembangunan Jakarta ke depan;
  2. Penyusunan program harus diimbangi dengan peningkatan kinerja yang baik sehingga realisasi APBD bisa mencapai 100% demi peningkatan pelayanan publik;
  3. Upaya peningkatan PAD melalui BUMD dan BLUD harus tetap dilakukan secara proporsional dan sebanding dengan pembiayaan dalam APBD.
  4. Penyertaan modal harus disertai analisis profit yang menyeluruh terhadap pihak ketiga yang akan diberikan suntikan modal, serta transparan dan akuntabel agar tidak merugikan keuangan daerah ke depannya.

Salam Transparansi

Yenny Sucipto

Cp. 081559666671


[1] Dalam catatan FITRA, penyertaan modal DKI taun 2011 kepada PD Darma Yaja, PD PAL Jaya, PT Mass Rapit Transit Jakarta, PT Bank DKI Jakarta, dan PT Kawasan Berikat Nasional.

Screen Shot 2012-10-01 at 3.42.38 PM

 
Detil

Judul MASA DEPAN JAKARTA YANG LEBIH BAIK :WAJAH APBD DKI JAKARTA
Peyusun
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *