Pemda telat serahkan KUA-PPAS, DPRD dirugikan

Sebagian besar Pemerintah Daerah telat menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD. Hasil studi Seknas FITRA tentang tata kelola pengelolaan anggaran di 62 daerah selama tahun 2009-2011 menunjukan hanya  21 (34%) pemerintah daerah yang tepat waktu menyerahkan KUA-PPAS.

Hal ini menunjukan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah melaksanakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri 13/2006 bahwa pemerintah daerah sudah harus menyampaikan KUA-PPAS ke DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran perencanaan. KUA-PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan APBD. Dalam konteks penyusunan APBD tahun 2013, maka minggu ini seharusnya Pemerintah Daerah sudah selesai menyusun KUA-PPAS, dan menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada DPRD.

Akibatnnya, waktu pembahasan KUA-PPAS telat. DPRD dirugikan karena tidak  memiliki waktu yang cukup untuk mengkritisi dan melakukan kontrol pada penyusunan anggaran yang dibuat oleh Pemda. Idealnya, pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD selama satu bulan dengan komposisi masing-masing dokumen selama dua mingu.

Terlambatnya Pemda menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD juga akan berimplikasi pada keterlambatan waktu penyusunan RKA SKPD dan RAPBD. Implikasinya, SKPD hanya menyalin RKA tahun sebelumnya dan merubah pagu anggarannya tanpa menyesuaikan prioritas pembangunan. Kualitas pembahasan RAPBD buruk, dan penetapan APBD akan tergesa-gesa tanpa memperhatikan prioritas pembangunan, nilai keadilan, dan kepatutan. Karena Pemda mengejar insentif Kemenkeu kepada daerah yang menetapkan APBD tepat waktu.

Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran daerah, Seknas FITRA menuntut :

  1. Pemerintah Daerah segera menyelesaikan dokumen KUA-PPAS pada bulan ini dan segera menyerahkannya kepada DPRD untuk dibahas bersama.
  2. DPRD berani menuntut Pemerintah Daerah tepat waktu menyerahkan KUA-PPAS, agar DPRD memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan kontrol dalam perencanaan anggaran.
  3. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memberikan reward kepada pemerintah daerah yang berhasil menyampaikan KUA-PPAS tahun 2013 tepat pada waktunya. Karena, KUA-PPAS adalah embrio APBD yang dirujuk dalam penyusunan APBD. misalnya, Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang tepat waktu menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD.

Ttd

M. Maulana

Koord. Research and Development

Seknas FITRA

0813 8282 8670

maulkhan@gmail.com / seknas_fitra@yahoo.com


RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan anggaran yang memuat program dan kegiatan serta alokasi anggaran di masing-masing SKPD.

*Lebih lengkap silakan klik yang ada

Untitled

 
Detil

Judul Pemda telat serahkan KUA-PPAS, DPRD dirugikan
Peyusun M. Maulana
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *