RAPBN 2013 : Terabaikannnya Hak Perempuan dan Anak Atas Anggaran

Pers Release

RAPBN 2013: Terabaikannya Hak Perempuan dan Anak Atas Aggaran

Dalam konstruksi budaya patriarkhi, kelompok perempuan selalu menjadi kelompok termiskin dari rakyat miskin, karena selain termiskinkan oleh kebijakan, mereka juga termiskinkan oleh stereotip dan kultur yang masih memandang mereka sebagai subordinat laki-laki sehingga termarjinalkan dari segala akses sumberdaya. Konstruksi budaya patriarki ini telah berdampak pada ketimpangan jender yang berlarut-larut. Berdasarkan data BPS 2000, perbedaan kemampuan membaca menulis antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih tinggi dengan perbandingan 56,9% : 88,1%. Ketimpangan ini secara tidak langsung telah memberikan konstribusi terhadap timpangnya perbandingan laki-laki dan perempuan yang bekerja pada sektor informal  dengan perbandingan 29,6% : 39,2%.

Ketimpangan jender yang mengakibatkan tertinggalnya kaum perempuan terhadap laki-laki di Indonesia ternyata tidak pernah disikapi serius oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari berbagai program-program peningkatan kesejahteraan perempuan, Program-program yang bersifat pemberdayaan perempuan dan anak, serta pelayanan sosial selalu mendapatkan prosentase kecil.

  1. Kebijakan penganggaran untuk mensejahterakan perempuan dan anak masih dibawah 0,5%, diperbesar pada angka penekanan laju penduduk.
  2. Program pemberdayaan perempuan yang disusun oleh pemerintah pun, di samping anggarannya yang begitu kecil, juga sebatas kepada program pengarusutamaan jender di setiap kementerian/lembaga.
  3. Dalam hal perlindungan kepada perempuan misalnya. Berdasarkan temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan setiap tahun masih tinggi. Data tahun 2010, dilaporkan masih terdapat 105.103 kasus kekerasan, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data kasus yang terjadi di tahun 2007 sebanyak 34.665 kasus. Namun hampir tidak ada anggaran untuk memberikan perlindungan ini. Dalam R-APBN 2013, program khusus perlindungan perempuan hanya tersedia Rp 10,6 milyar dan itupun sebagian besar (Rp 6,3 milyar) akan digunakan untuk menutupi biaya kantor Komnas Perempuan. Otomatis sisanya dipakai Komnas Perempuan untuk melaksanakan program perlindungan selama tahun 2013. Padahal program-program perlindungan yang menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan begitu luas mencakup advokasi kebijakan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, pengaduan dan dokumentasi aduan kekerasan, hingga pemberian konseling bagi perempuan korban kekerasan.  Dengan tidak sebandingnya anggaran perlindungan dengan tugas dan tanggung jawab Komnas Perempuan tersebut, membuat kebijakan dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan terancam lumpuh karena ketiadaan anggaran.
  4. Begitu pula dalam hal perlindungan anak, dari anggaran sebesar Rp 234,7 milyar di KPP dan PA, sebagian besar habis digunakan diinternal KPPA dan PA saja untuk harmonisasi kebijakan perlindungan anak. Sehingga KPAI juga harus mengalami nasib yang sama seperti Komnas Perempuan, tidak mampu bergerak karena ketiadaan anggaran.

Berangkat dari pemikiran diatas, FITRA menyatakan bahwa negara masih setengah hati mengalokasikan anggaran untuk menyejahterakan maupun memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. FITRA menghimbau agar anggaran untuk mensejahterahkan perempuan dan anak seharusnya tidak lagi stagnan pada upaya pengarusutamaan jender saja. Sudah waktunya bagi pemerintah untuk menyusun program-program pemberdayaan perempuan dalam rangka memberikan hak-hak ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada perempuan yang lebih baik.

Jakarta, 23 September 2012

Atas Nama Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan

Direktur Resource Centre FITRA

Yeni Sucipto

perempuan

 
Detil

Judul RAPBN 2013 : Terabaikannnya Hak Perempuan dan Anak Atas Anggaran
Peyusun SEKNAS FITRA
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *