RAPBN Alternatif Tahun 2013 Menuju APBN Konstitusional

APBN yang disusun selama ini belum memenuhi amanat konstitusi. Sekurangnya terdapat enam persoalan pokok yang menjadi kelemahan APBN yang disusun pemerintah:

  1. APBN selalu didesain defisit sehingga memberi kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif. Di luar itu, APBN menjadi tergantung kepada pihak lain (luar negeri dan lembaga multilateral) dan dijejali dengan aneka kepentingan yang kontras dengan kepentingan nasional, sehingga kedaulatan fiskal tidak pernah berhasil diwujudkan. Oleh karena itu, desain APBN Alternatif ini dibuat berimbang sehingga dalam jangka panjang tidak membebani ruang fiskal untuk pembayaran utang.
  2. Desain APBN hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), tapi APBN tidak dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi.
  3. Asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan kepada tujuan sempit, misalnya pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan semangat keadilan sosial, seperti aspek ketimpangan pendapatan. Pemerintah memang telah memasukan asumsi kemiskinan dan pengangguran, tapi dengan penghitungan dilakukan dengan memakai standar yang sangat rendah.
  4. Besaran alokasi anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor pertanian dan industri, serta pelakunya adalah usaha mikro dan kecil/menengah; tapi alokasi anggaran ke sektor tersebut sangat kecil.
  5. Amanah UU tidak semuanya dijalankan dengan baik. Misalnya, alokasi anggaran kesehatan diharuskan minimal 5% dari APBN, namun selama ini mendapatkan porsi kurang dari 2%.
  6. Penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara, seperti yang terus berulang selama ini.

Dengan dasar itulah, APBN Alternatif disusun demi memastikan bahwa instrumen fiskal betul-betul didesain untuk menafkahi ideologi dan konstitusi, menyantuni kepentingan publik, mengalokasikan anggaran secara proporsional terhadap sektor-sektor yang ada, dan pencegahan terhadap terjadinya praktik korupsi (khususnya terhadap penerimaan negara, misalnya dari pajak).

Dalam penyusunan kerangka ekonomi makro, APBN Alternatif tetap menganggap pertumbuhan ekonomi penting, tapi bukanlah segala-segalanya. Ideologi pertumbuhan ekonomi dalam banyak sisi justru menyengsarakan sebagian besar masyarakat, seperti yang terjadi selama ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak perlu dirayakan jika hanya menyebabkan munculnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan eksploitasi sumber daya alam.

Tabel Asumsi APBN Alternatif dan Versi Pemerintah (2013)

No

Uraian

APBN Alternatif

Pemerintah

1

Pertumbuhan ekonomi (%) 6,5 6,8-7,2

2

Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio) 0,35

3

Kemiskinan (%)* 20,5 9,5-10,5

4

Pengangguran (%)* 11,0 5,8-6,1

5

Pekerja sektor informal (% total TK) 55

6

Inflasi (%) 5,5 4,5-5,5

7

Nilai tukar (Rp/US$) 9.250 8.700 – 9.300

8

Suku bunga SPN (%, 3 bulan) 5,5 4,5-5,5

9

Harga minyak (US$) 115 100 – 120

10

Lifting minyak (ribu barrel per hari) 910 910-940

11

Lifting gas (mboepd) 1290 1290

12

Tax ratio (%) 14

Catatan: *penentuan angka kemiskinan dan pengangguran menggunakan dasar ukuran yang berbeda antara pemerintah dan versi APBN Alternatif

Postur APBN Alternatif yang hendak dibangun dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Sebagian besar alokasi APBN tidak boleh dipakai untuk kepentingan birokrasi. Fakta yang ada selama ini, pertumbuhan belanja birokrasi (pegawai dan barang) melebihi pertumbuhan APBN itu sendiri. Oleh karena itu, dalam APBN Alternatif 2013 ini belanja birokrasi, khususnya belanja barang dikurangi porsinya (dibandingkan tahun-tahun sebelumnya). Aneka penghematan harus dilakukan, seperti pengurangan perjalanan dinas, pembelian alat kantor, mobil dinas, dan biaya pemeliharaan.
  2. Bunga obligasi rekap tidak sepatutnya dibebankan kepada APBN. Pada RAPBN  2013 dianggarkan bunga obligasi rekap sekitar Rp 8,52 triliun sebagai implikasi dari kebijakan penanganan krisis ekonomi 1997/1998 (pada APBN 2011 sebesar Rp 13,19 triliun dan APBN-P 2012 sebesar Rp 11,03 triliun). Oleh karena itu, bunga obligasi rekap harus dikeluarkan dari  APBN 2013.
  3. Beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang perlu direnegosiasikan agar beban fiskal tidak terlalu berat. Pada 2013 ini diperkirakan cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp 260 triliun. Jika ini dibayar sekaligus maka beban APBN menjadi berat sehingga perlu dilakukan renegosiasi untuk meringankan beban tersebut. Opsi yang bisa diambil, salah satunya, adalah memperpanjang waktu pembayaran dan diusahakan pada 2013 pembayaran utang itu sekitar Rp 130 triliun. Pilihan ini cukup masuk akal karena dari akumulasi utang luar negeri sampai triwulan 2012 yang ditarik mencapai US$ 212,55 miliar, sementara pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya utang sebesar US$ 231,20  miliar dan  miliar, sehingga terdapat selisih transfer negatif sebesar US$ 18,64 miliar (sekitar Rp 170 triliun). Jika langkah renegosiasi tidak diambil pemerintah, maka kompensasinya adalah menaikkan tax ratio menjadi 15% sehingga anggaran tetap berimbang (tidak defisit).
  4. Subsidi merupakan instrumen yang sah dari politik fiskal. Dengan dengan politik subsidi tetap harus diberikan dalam alokasi APBN. Secara umum, subsidi energi masih mendapatkan porsi yang besar karena didasari oleh pertimbangan efek tular kepada sektor atau komoditas lain. Dalam  APBN Alternatif ini subsidi energi memang dikurangi tapi tanpa berimplikasi terhadap kenaikan harga bensin/solar. Caranya, kuota bensin dan solar bersubsidi dikurangi dan digantikan dengan penggunaan gas yang harganya lebih murah. Tentu saja program konversi ke gas harus dipercepat pada 2013, sekurangnya meliputi wilayah Jawa.
  5. Pemerintah harus memiliki komitmen menjalankan UU, sehingga alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan besarannya menyesuaikan dengan amanah UU tersebut. Selama ini pemerintah hanya menjalankan amanah UU Pendidikan, tapi UU Kesehatan yang mengamanahkan minimal 5% belum diwujudkan. Dalam APBN Alternatif ini porsi anggaran kesehatan sudah mencapai 5%.

Dengan pertimbangan itu, maka dalam penyusunan alokasi anggaran APBN Alternatif ini sektor pertanian (dalam pengertian luas), dan UMKM, ketenagakerjaan, dan perindustrian mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau ketimbang sektor lainnya. Dengan seluruh program-program tersebut, kami optimistis bisa menciptakan sekitar 6 juta lapangan kerja baru dan mengurangi sekitar 5 juta orang miskin (sehingga pengangguran bisa berkurang sebesar 2,3% selama setahun,

Jakarta, 15 Agustus 2012

Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan

(SEKNAS FITRA, INDEF, KAU, P3M, IHCS, TURC, YAPPIKA, KIARA, SNI, KERLIP, ASPPUK)

Lampiran

Tabel .  Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2013 (%)

Lapangan Usaha

Pemerintah*

APBN Alternatif

Pertanian, Peternakan

3,7-4,1

4,5

Pertambangan dan Penggalian

2,8-3,2

2,5

Industri Pengolahan

6,5-6,9

7,2

Listrik, Gas dan Air Bersih

6,6-7,0

6,3

Konstruksi

7,5-7,9

7,1

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

8,9-9,3

8,5

Pengangkutan dan Komunikasi

12,1-12,5

11,0

Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan

6,1-6,5

6,0

Jasa-jasa

6,0-6,4

6,0

Produk Domestik Bruto

6,8-7,2

6,56

Sumber: *Kementerian Keuangan, 2012

Tabel Postur APBN Alternatif 2013 (dalam Rp triliun)

KETERANGAN

APBNP 2012

APBN ALTERNATIF 2013

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1,358.2

1,650

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI

1,357.4

1,650

1. Penerimaan Perpajakan

1,016.2

1,200

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

341,1

450

II. PENERIMAAN HIBAH

0.8

B. BELANJA NEGARA

1,548.3

1,650

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1,069.5

1,100

1. Belanja Pegawai

212.2

221.7

2. Belanja Barang

186.5

172.9

3. Belanja Modal

168.6

200

4. Pembayaran Bunga Utang

117.7

135

5. Subsidi

245

250

6. Belanja Hibah

1.7

7. Bantuan Sosial

55.3

75

8. Belanja Lain-lain

68.5

46

9. Tambahan Anggaran

13.4

II. Transfer ke Daerah

478.7

550

C. Surplus/(Defisit)

(190.1)

0

RAPBN Alternatif Konstitusional

 
Detil

Judul RAPBN Alternatif Tahun 2013 Menuju APBN Konstitusional
Peyusun SEKNAS FITRA
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *