Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2010

Anggaran pemerintah (baik APBN maupun APBD) merupakan instrumen penting bagi
pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasional
maupun daerah. Bahkan bisa dikatakan bahwa anggaran pemerintah adalah refleksi keputusan
politik antara eksekutif dan legislatif. Keputusan politik ini tentunya akan berdampak sangat
luas terhadap taraf hidup masyarakat terkait dengan seberapa besar alokasi anggaran
pembangunan bisa memberikan manfaat bagi upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik
bagi warganya khususnya kelompok miskin dan perempuan. Oleh karenanya, anggaran
merupakan salah satu alat ukur untuk menilai keberpihakan pemerintah terhadap warganya.
Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KiPAD) merupakan instrumen penelitian yang
digagas, dikembangkan dan dilaksanakan oleh kelompok sipil untuk memantau dan
mengevaluasi proses pengelolaan anggaran di daerah. Instrumen monitoring ini telah
diimplementasikan sejak tahun 2009 oleh Seknas FITRA dengan dukungan dari the Asia
Foundation. Pada tahun 2009 hingga 2010, monitoring dilakukan di 42 kabupaten/kota di
Indonesia dengan melibatkan 28 jaringan kelompok sipil yang terdiri dari Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas) maupun lembaga penelitian dari perguruan tinggi.
Laporan penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana praktik-praktik pengelolaan
anggaran daerah dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraan
gender. Secara khusus, studi ini dimaksudkan untuk memberi umpan balik kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam proses
perencanaan dan penganggaran. Melalui studi ini pemerintah daerah bisa melihat
bagaimana tahapan-tahapan pada proses penganggaran di daerahnya sudah sesuai
dengan aturan-aturan yang digariskan, juga mendapatkan inspirasi atas prakarsaprakarsa
inovatif yang dilakukan oleh daerah lain. Bagi pemerintah pusat, studi ini ini juga
diharapkan dapat dipakai untuk melakukan evaluasi kebijakan nasional dalam proses
pengelolaan anggaran daerah yang lebih baik. Hasil studi ini juga dipakai sebagai rujukan bagi Siklus Pengelolaan Anggaran terdiri dari empat tahapan:
1. perencanaan anggaran,
2. pembahasan anggaran,
3. pelaksanaan anggaran, dan
4. pertanggungjawaban anggaran

Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KIPAD) 2011
Temuan-Temuan Studi Pengelolaan Anggaran
di 20 Daerah Partisipan Program KINERJA 4

kerja-kerja advokasi jaringan kelompok sipil dalam berbagai program advokasi anggaran yang berpihak kepada kelompok miskin (pro poor) di beberapa daerah yang menjadi lokasi studi. Laporan ini merupakan hasil penilaian pengelolaan anggaran di 20 kabupaten/kota pada tahun 2011 yang dikoordinir oleh Seknas Fitra dengan dukungan dari The Asia Foundation dan Program Kinerja – USAID. Ada empat tahapan yang dinilai dalam KIPAD ini yakni tahap perencanaan dimana pemerintah daerah melakukan serangkaian kegiatan untuk merencanakan program kegiatan hingga penyusunan draft anggaran; tahap pembahasan dimana pemerintah
daerah membahas dan menetapkan draft anggaran yang telah disusun pada tahap sebelumnya; tahap pelaksanaan dimana pemerintah daerah melaksanakan program sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan; tahap pertanggungjawaban pada saat dimana pemerintah daerah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakannya.

AAD 2010

 
Detil

Judul Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2010
Peyusun Tim Seknas FITRA, The Asia Foundation Team, Mitra Lokal, Denis Fisher (English Translation)
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2010
Didukung oleh The Asia Foundation
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *