Praktek Pemerintah daerah untuk membuka informasi anggaran tergolong masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukan rendahnya kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan intruksi Kementerian Dalam Negeri untuk menyediakan informasi anggaran secara terbuka. Hal tersebut terungkap dari hasil penelusuran anggaran yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) terhadap 131 laman  pemda kabupaten dan kota yang tersebar di lima provinsi, dalam Jumpa Persnya Jumat (6/12) FITRA yang didukung USAID meluncurkan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran sekaligus memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten Kebumen sebagai Pemda Kabupaten / Kota dengan indeks keterbukaan informasi tertinggi .

Penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada Bupati Kebumen Buyar Winarsa. Menurut FITRA ada tiga penyebab dibalik rendahnya skor indeks keterbukaan informasi tersebut. Pertama, mayoritas pemda masih menganggap tabu informasi anggaran. Hal ini terlihat dari minimnya pemda yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui website. Pemda yang mempublikasikan informasi anggaran masih dibawah 25 persen . Kedua, Informasi anggaran tidak dipublikasikan secara berkala setiap tahun. Mayoritas daerah hanya mempublikasikan dokumen anggaran pada tahun tertentu saja.”hal tersebut dapat dilihat dari perda APBD yang telah ditetapkan lebih terbuka dibandingkan dengan rancangan perda APBD. Jika dilihat APBD perubahan lebih tertutup dibandingkan dengan APBD Murni.” Terang Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA H. Muhammad Maulana.

Dalam Laporannya, FITRA mencatat skor rata-rata indeks keterbukaan informasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota hanya 14,1 dari skor ideal 100, Maulana juga menambahkan kabupaten/kota masih jauh dari skor ideal, skor tertinggi masih belum menjadi yang terbaik dalam praktek keterbukaan informasi anggaran publik. Berikut 10 Kabupaten dan Kota paling terbuka dalam penyampaian informasi publik.

10 Kabupaten Paling Terbuka     :

  1. Kab. Kebumen dengan skor 48,25
  2. Kab. Jepara dengan skor 41,76
  3. Kab. Nagan Raya dengan skor 37,23
  4. Kab. Kudus dengan skor 35,97
  5. Kab. Labuhan Batu dengan skor 35,36
  6. Kab. Purworejo dengan skor 33,10
  7. Kab. Sikka dengan skor 32,22
  8. Kab. Magelang dengan skor 30,56
  9. Kab. Cilacap dengan skor 30,25
  10. Kab Pemalang dengan skor 28,38

10 Kota Paling Terbuka  :

  1. Kota Semarang dengan skor 45,53
  2. Kota Pontianak dengan skor 41,66
  3. Kota Salatiga dengan skor 38,52
  4. Kota Banda Aceh dengan skor 31,97
  5. Kota Surakarta dengan skor 25,58
  6. Kota Sabang dengan skor 24,44
  7. Kota Madina dengan skor 23,89
  8. Kota Pekalongan dengan skor 21,35
  9. Kota Singkawang dengan skor 19,73
  10. Kota Binjai dengan skor 17,66

2 thoughts on “Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran

  1. Admin yang baik,,,
    mohon diralat, bahwa Madina adalah Kabupaten di Sumatera Utara, bukan Kota, semoga dengan ralat ini mendapat manfaat baik.

    SALAM TRANSPARANSI
    Ruri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *