Jakarta, 15 Desember 2018

sosialisasi-bansos-pkh--antarafoto_ratio-16x9

Joko Widodo mengklaim pemerintah bisa saja memberikan dana bantuan sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam jumlah cukup besar bila tujuannya hanya demi meraih dukungan masyarakat. Namun, itu menurutnya tidak mendidik.

“Kalau mau menyenangkan semua orang, tinggal menyebar subsidi, Bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mendidik masyarakat dengan hal-hal instan. Kita bangun pondasi dan pilar kokoh, meski prosesnya pahit dan sakit, agar bangsa ini kuat dan tak mudah terseret gelombang,” kata Jokowi di Twitternya.

Terlepas dari fakta bahwa anggaran untuk itu sebetulnya naik pada APBN 2019, apa betul Bansos dan BLT tak mendidik?

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan tidak sepakat dengan anggapan itu. Menurutnya ini bukan perkara mendidik atau tidak. Bagi sebagian masyarakat seperti kelompok difabel berat, anak terlantar, hingga lansia, dana itu adalah hak mereka, dan negara mesti menjamin itu.

“Saya tidak sepakat dengan Jokowi, bahwa anggaran subsidi, Bansos, atau BLT tidak mendidik, karena ini hak warga yang tergolong fakir, miskin, dan berkebutuhan khusus,” katanya kepada reporter Tirto, Jumat (14/12/2018).

Masalahnya, dalam riset yang dilakukan Fitra di Gunung Kidul, Lombok Timur, dan Padang, masih banyak warga yang berhak menerima tetapi tidak terjangkau bantuan. Hal ini disebabkan karena ketepatan data penerima manfaat. Menurutnya data Kementerian/Lembaga (K/L) yang bersangkutan tidak cukup mutakhir.

Belum lagi sejauh ini K/L terkait dinilai hanya memiliki data umum berupa total masyarakat miskin, ketimbang data yang terpilah secara gender dan kebutuhan spesifik yang sebenarnya perlu disasar.

“Dari aspek pengelolaan, perlu dievaluasi dan diaudit karena banyak sekali persoalan, termasuk salah sasaran,” ucap Misbah.

Meski begitu, bagi Misbah bantuan yang sifatnya tunai dan cuma-cuma memang harus dihentikan. Sebaiknya itu diganti program pemberdayaan ekonomi. Ini yang tengah dilakukan pemerintah lewat Program Keluarga Harapan (PKH). PHK adalah sejenis Bansos, tapi bersyarat. Jadi pada penerima manfaat melekat sejumlah kewajiban tertentu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa (Centre for Welfare Studies), Ah Maftuchan, mengatakan pernyataan Jokowi memang kontradiktif dengan anggaran yang membesar untuk tahun depan. Meski demikian, ia menilai sebaiknya itu tidak perlu dipersoalkan.

“Secara harafiah, hal itu memang berkontradiksi dengan program pemerintah, tapi pesan moralnya seharusnya tidak,” ucap Maftu kepada reporter Tirto.

Maftu mengatakan bahwa Bansos masih diperlukan masyarakat. Hanya saja ia berpesan agar bantuan itu berfungsi memberdayakan. Di samping itu, sejumlah bantuan yang sifatnya segera, misalnya bagi mereka yang terkena bencana, memang sewajarnya disalurkan langsung tanpa syarat apa-apa.

“Kalau dari sisi bantuan tergantung jenis bantuannya,” ucap Maftu.

Ekonom Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Irma Suryani Chaniago, punya penafsiran lain terhadap cuitan Jokowi dan fakta bahwa anggaran untuk itu naik tahun depan. Irma mengatakan bahwa segala bantuan dari pemerintah semata untuk mempermudah masyarakat, dan tak ada yang salah dari itu, berapa pun besarnya.

“Dana bansos dan BLT yang diberikan pemerintah adalah bagian dari servis pemerintah untuk rakyat,” kata Irma kepada reporter Tirto.

Irma juga mengatakan bahwa dana bansos dan BLT yang ada di APBN 2019 hanya merupakan “servis” jangka pendek. “Tetapi Bansos dan BLT itu sifatnya hanya servis jangka pendek, untuk itu presiden ingin beri solusi jangka panjang. Itu maksud beliau,” kata Irma, tanpa mengelaborasi apa solusi jangka panjang yang dimaksud.

Baca juga artikel terkait DANA BANSOS atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas

Sumber: https://tirto.id/soal-cuitan-jokowi-apa-salahnya-negara-memberi-bantuan-sosial-db5e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *