13 Januari 2014 adalah tanggal kelabu bagi Suhardi, aktivis Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Pasalnya pada tanggal itu DPD Partai Golkar NTB melayangkan gugatan perdata kepada yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Mataram terkait permintaan informasi keuangan partai berlambang beringin ini. Kuasa Hukum DPD Partai Golkar NTB, Sri Hayatiningsih menyatakan gugatan ini dilayangkan karena tergugat (suhardi) dianggap mengajukan permintaan informasi dengan tujuan subyektif pesanan sponsor untuk tujuan merongrong citra dan wibawa Partai Golkar NTB. selain itu Partai ini juga menggugat Komisi Informasi Pusat dan Provinsi karena dianggap menjalankan mallpraktek ajudikasi.

Menilik materi gugatan yang mencantumkan 25 alasan penggugat ini nampak bahwa Partai Golkar NTB sangatserius dengan gugatannya. apalagi pada point terakhir gugatan dicantumkan partai ini mengalami kerugian material dan immateriel karena tindakan para tergugat sebesar Rp 1,053 miliar. penggugat meminta kepada PN Mataram membatalkan putusan KI NTB yang memenangkan pengajuan sengketa informasi yang dilayangkan Suhardi, menghukum para tergugat dengan membayar ganti rugi sebesar rp. 1,053 miliar dan memberikan sanksi dan pembinaan kepada para tergugat.

Menurut Juru Bicara Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi (POKJA KIP) NTB, Dwi Arisanto gugatan yang dilayangkan oleh partai golkar ntb ini dinilai salah alamat karena KI secara kelembagaan tidak bisa digugat oleh para pihak yang berperkara. ” Para pihak hanya boleh menggugat hasil putusan KI sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI, tindakan ini jelas jelas merupakan upaya kriminalisasi kepada lembaga negara dan pemohon informasi yang dilakukan secara sistimatis untuk keperluan menutup  informasi yang seharusnya dibuka oleh partai ini, tegasnya. dalam hal ini POKJA KIP akan memantau dan mengadvokasi proses persidangan ini bersama posko pemantau  peradilan NTB dan kantor penghubung KY wilayah NTB.

di tempat terpisah, Ahyar Supriyadi, Koordinator Porsko Pemantau Peradilan menyatakan jangan sampai ini menjadi preseden bagi setiap badan publik bahwa setiap pemohon informasi  yang dianggap mengganggu atau merepotkan karena permohonan informasinya bisa digugat secara hukum. UU KIP jelas mengatur hak dan kewajiban badan publik dan hak dan kewajiban pemohon informasi. dia menilai gugatan ini terlalu jauh menyimpang dari koridor UU KIP seraya meminta penggugat mencabut  gugatannya karena dianggap percuma. Justru ini akan memperburuk Citra Partai Golkar karena terkesan menjadi partai yang anti keterbukan dan menentang UU KIP yang justru dibuat oleh mereka sendiri di DPR. “sekali sidang gugatan ini akan mentah karena sangat dangkal, prematur dan keluar dari substansi UU KIP”. kami akan memantau proses sidang ini di PN, kami berharap  para hakim yang menangani perkara ini jika terus berlanjut, tidak masuk angin,”tandasnya.

6 thoughts on “Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi

  1. Bagus bung Ahyar, pantau saja sidangnya, namun perlu diingat juga kalau lembaga membuat kesalahan tata cara sidang KI harus dipantau juga. Lihat dalam putusan ada bukti P1 sampai P4 dan bukti T1 sampai T3, kapan baik P maupun T ajukan alat bukti lihat aturannya ajukan alat bukti dengan materai yang cukup dan dilegalisir. Kenapa sidang KI gak anda pantau????
    Aku suka Ahyar Supriadi tapi janganlah anda pun subyektif membela kelompok tertentu, kami tahu, baik ketua KI NTB Agus Martha, Ketua Fitra NTB adalah koncoisme anda di LSM dulu…. Kalau obyektif, pantau tata cara sidang di KI dulu baru salahkan pihak lain…. Kalau anda hanya pantau di pengadilan, berarti subyektifitas anda harus dipertanyakan… Salam

  2. Aku suka temen-temen kritis karena kami pun orang kritis, tapi tolong cara konco anda Agus Martha Cs yang sidangkan di KI sudah benar gak? mereka makan uang APBD tapi kerja gak benar tidak sesuai aturan…. Anda harus pantau juga tuh jangan dikit-dikit kriminalisasi. Pemohon Suhardi juga tolong lihat apakah sudah benar ngajukan permohonan? tanpa KTP tanpa identitas….. Kalau anda hanya memantau salah satu pihak, andapun akan kami pantau kinerja yang selama ini hanya kepentingan tertentu saja…. kami siap saling pantau….

  3. Terima kasih bung atas pantauannya…. Jika dikatakan Fitra NTB didiskriminalisasi tolong digelar perkaranya…. Pemohon adalah SUHARDI alamat Lombok Timur….. memohon kepada Partai Golkar atas nama Pribadi dan tanpa identitas. Waktu mediasi pihak Golkar mengatakan mohon permohonannya dilengkapi baru diberikan, tujuan untuk apa kan harus jelas itu dalam aturannya, tetapi pihak KI malah menyatakan mediasi gagal, lihat aturan gagal mediasi dilanggar KI. Dalam sidang, banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk ketua KI yang menyidangkan sempat saya protes bahwa KI sebagai “wasit” bukan pemohon, namun tetap bertindak seperti pemohon. Kenapa tidak ada yang mantau persidangan di KI? ini jadi aneh, justru kami yang merasa didiskriminalisasi. Terhadap gugatan yang dilayangkan justru kesempatan dari SUHARDI dan KI NTB serta KI Pusat untuk mematahkan seluruh gugatan yang dilayangkan PG agar kebenaran terungkap. Ini ibarat uji material kan demi perbaikan bersama…..

    Terima kasih, tapi kalau tidak terima alasan saya pribadi selaku pelaku, mari kita diskusikan sesuai dengan tantangan Ervin akan ada 200 pengacara yang melawan saya… saya siap untuk menjelaskannya demi kepentingan dan kebaikan bersama. Kalau saya yang salah, saya pun akan siap legowo menyatakan salah…. sidang gugatan KI adalah ajang untuk melihat kebenaran jika semua pihak melihat dan memantau mana kebenaran itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *