Sumber: koran Sindo (22/2)

quote sekjen

JAKARTA – Potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jelang pelaksanaan pilkada disinyalir meningkat. Dari berbagai modus yang dilakukan, ijon proyek-proyek dengan pihak ketiga menjadi yang paling banyak digunakan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, saat ini ada pergeseran tren penyimpangan dana APBD. Jika sebelumnya penyimpangan paling banyak dengan menggunakan dana hibah dan bansos, kini tren terbanyak dengan modus ijon program dan proyek. Sebab ijon program dan proyek dianggap memiliki nilai paling besar bila dibandingkan dengan modus lain.

“Nilainya cukup besar untuk modal pilkada. Baik pemberian proyek atau kemudahan pemberian izin ke pihak ketiga. Mereka pasti mau memberikan sejumlah fee yang bisa digunakan saat pilkada,” ungkap Yenny dalam acara konferensi pers dengan tema “Awasi! APBD Rawan Bancakan Jelang Pilkada” di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut dia, proyek-proyek yang sering diijon adalah infrastruktur dan alat kesehatan karena memiliki nilai yang cukup besar. Selain ijon proyek dan program, modus lain yang juga sering digunakan untuk menghimpun dana adalah pemanfaatan dana hibah/bansos, penurunan pendapatan asli (PAD), pemanfaatan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), dan penyalahgunaan suntikan dana ke BUMD. “Dulu memang misalnya hibah/bansos cukup populer digunakan. Sekarang masih ada, tapi tidak seberapa,” paparnya.

Yenny mengungkapkan, penyalahgunaan APBD ini didesain sedemikian rupa. Sebab untuk memastikan proyek, program, ataupun perizinan jatuh ke tangan pemodal, hal itu harus dimulai sejak perencanaan sampai implementasi. Bahkan pembahasan RAPBD di DPRD pun harus diamankan. “Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Petahana sengaja menyuap DPRD untuk memastikan usulan perencanaan APBD-nya disetujui sehingga proyek yang dijanjikan dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Apalagi di saat yang sama para pihak ketiga akan benar-benar memanfaatkan peluang ini untuk mengambil keuntungan. Di daerah, lanjutnya, proyek-proyek pemerintah daerah (pemda) begitu menggiurkan. Praktik suap untuk mendapatkan proyek pun masih kerap terjadi. “Misalnya menjalankan proyek Rp2 triliun itu keuntungannya 30-40%. Dengan memberikan fee untuk pilkada, pemodal mendapatkan jaminan mendapatkan proyek terebut,” ungkapnya.

(1/2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *