Jakarta, 20 Desember 2018

bansos

Pemerintah belum lama ini menaikkan porsi dana bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di APBN 2019 hingga mencapai Rp381 triliun, meningkat jika dibandingkan tahun lalu dianggarkan Rp287,7 triliun. Antara lain untuk bansos prioritas PKH, misalnya, pemerintah menganggarkan dana Rp34 triliun, lebih tinggi dari tahun 2018 Rp17,4 triliun dan 2017 sebesar Rp11,4 triliun.

Jumlah penerima dan total anggaran program ini juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah keluarga penerima program ini hanya sekitar 3,5 juta. Pada tahun berikutnya, jumlah naik hingga 6 juta keluarga. Kemudian di tahun 2017 naik sedikit menjadi 6,2 juta, dan pada 2018, jumlahnya meningkat cukup drastis hingga 10 juta orang. Angka ini tidak akan naik pada tahun 2019 tetapi jumlah uang yang diterima oleh penerima PKH mengalami kenaikan. Tahun 2017: Rp1,8 juta/tahun, 2018: Rp1,8 juta/tahun, dan tahun 2019: Rp2-3,5 juta/tahun.

Menyimak data laman https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, program PKH ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dengan rincian: komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol hingga enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Di luar itu, subsidi energi juga naik dari Rp94,5 triliun (realisasi hingga November mencapai Rp130 triliun) pada 2018 jadi Rp157,79 triliun pada 2019. Lainnya, meski bukan bansos, pemerintah juga membuat kebijakan berbagai tunjangan gaji para aparatur negara seperti kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri menjelang 2019.

Pada hakikatnya, kita mengingatkan pemberian bansos seperti ini terkesan meninabobokan kalangan masyarakat tidak mampu. Ini tentu saja dikhawatirkan oleh banyak pihak, sebagai hal yang tidak mendidik masyarakat. Apalagi realisasi kucuran dana bansos menjelang Pilpres terasa gencar belakangan ini.

Lagi pula, selain kontradiktif, urusan bansos bukan perkara mendidik atau tidak. Bagi sebagian masyarakat seperti kelompok difabel berat, anak terlantar, hingga lansia, dana itu adalah hak mereka, dan negara mesti menjamin itu. Itu bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi negara. “Saya tidak sepakat dengan Jokowi, bahwa anggaran subsidi, Bansos, atau BLT tidak mendidik, karena ini hak warga yang tergolong fakir, miskin, dan berkebutuhan khusus,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan.

Namun, sejumlah ekonom lainnya mempunyai penafsiran lain, bahwa segala bantuan dari pemerintah semata untuk mempermudah masyarakat, dan tak ada yang salah dari itu, berapa pun besarnya. Hanya saja, kenaikan anggaran untuk bansos dan berbagai kebijakan kenaikan tunjangan gaji memang sensitif terutama di tahun-tahun politik, sehingga menimbulkan respon negatif dari sebagian kalangan. Pihak oposisi misalnya, menduga kenaikan anggaran tersebut berkaitan dengan tahun politik, di mana pada 2019 digelar pemilihan presiden.

Pemerintah Jokowi bisa saja mengelak soal kenaikan dana bantuan sosial bertujuan untuk kepentingan elektoral jelang Pilpres 2019. Namun, rekam catatan anggaran bantuan sosial seperti BLT di era pemerintah sebelumnya (Presiden SBY) yang mengalami kenaikan menjelang Pemilu di periode keduanya, menjadi buktinya. Modusnya serupa, hanya saja berbeda nama dan pendekatan saja dengan modifikasi oleh pemerintah.

Pada akhirnya, kita mendukung langkah pemerintah melakukan berbagai kajian kebijakan bansos, asalkan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat di tengah kondisi ekonomi Indonesia memprihatinkan saat ini. Dan, yang penting lagi, pemerintah perlu melakukan inventarisasi data dan pengawasan ketat terhadap upaya manipulasi data bansos, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat yang berhak menerimanya

Sumber: http://www.neraca.co.id/article/110672/waspadai-bansos-bocor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *