2013 yang telah berlalu menyisakan beragam cerita didalamnya, tidak terkecuali cerita yang terjadi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada akhir tahun 2013 jelang memasuki akhir pemerintahannya pada tahun 2014, Pemerintahan SBY mempunyai hutang sebesar Rp. 2.277 triliun. utang ini belum termasuk defisit APBN 2014 sebesar Rp.175.3 Triliun. Utang dari defisit anggaran yang disengaja ini maupun utang untuk keperluhan pembangunan lain. Bayangkan jika rata-rata setiap satu penduduk dibagi dengan jumlah total pada tahun 2013 sebanyak 255 juta, maka setiap penduduk mempunyai utang sebesar Rp.8.9 juta perorang “ ini angka yang sangat mencengangkan dan sangat membebankan rakyat” ujar Direktur Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Uchok Sky Khadafi, Minggu (19/1).

Dalam Rilisnya FITRA membeberkan temuan Utang pemerintahan SBY yang dibebankan pada rakyat sebesar  8.9 juta perorang ini sangat mensengsarakan rakyat dikarenakan sampai  31 Desember 2012, Pemerintah telah menandatangani delapan perjanjian pinjaman siaga dengan World Bank, ADB, JBIC dan Pemerintah Australia dengan total komitmen sekitar USD 10.5 Miliar.  Hingga tahun pengelolaan 2012, pinjaman siaga baru dimanfaatkan sebesar JPY35 miliar (setara dengan USD 350 Juta) melalui penerbitan JBIC guaranteed samurai bonds (shibosai) di pasar keuangan Jepang. Sedangkan, Pinjaman siaga lainny belum dimanfaatkan. Padahal Selama tahun 2012, Pemerintah telah mengeluarkan biaya untuk membayar biaya komitmen maupun biaya front-end atas pinjaman siaga yang belum dimanfaatkan tersebut sebesar Rp87,43 miliar, yang pada akhirnya biaya front end yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah  kini harus dibebankan lagi pada rakyat. 

Khusus untuk pemerintah SBY. Pada saat Pemerintahan Megawati berakhir,  posisi utang tahun 2013 sebesar Rp.1.232 triliun. Kemudian pada saat SBY mulai berkuasa posisi utang sebesar Rp.1.300 Triliun, hingga tahun 2013, posisi utang mengalami besaran Rp.2.277 Triliun. Maka selama SBY Memegang  jabatan presiden utang bertambah sebesar Rp.1.045 triliun.

“Posisi Utang sebesar Rp.2.277 triliun selalu dianggap aman bagi pemerintah dengan memberikan ukuran indikator rasio utang terhadap PDB. Dimana, saat ini indicator rasio terhadap  PDB sekitar  31 sampai 29 persen, antara tahun 2009 sampai 2013” tegas Uchok. Uchok juga mengingatkan ketika pemerintah orde baru berkuasa, rasio utang terhadap PDB juga antara tahun 1990 – 1996, rasio utang terhadap PDB tersebut cukup stabil pada kisaran 20% -30%. Seiring dengan krisis ekonomi tahun 1997 –1998, rasio tersebut mengalami kenaikan dengan rasio tertinggi sebesar 88,8% pada tahun 2000. Jadi rasio utang terhadap PDB selalu tidak valid dan mengelabui public karena pertama, kekayaan orang kaya ikut mereka hitung dan mata uang Rupiah tidak ada harga di pasaran international sehingga ketika dollar naik, dan rupiah terpuruk, maka rasio utang juga ikut naik.

FITRA merekomendasikan agar pemerintah melakukan Moratorium utang daripada menyuguhkan indikator rasio utang terhadao PDB. Agar utang pemerintah bisa berkurang, dan rakyat tidak membayar utang sebesar Rp.8.9 juta perorang. “bertambahnya utang untuk setiap tahun, juga keselahaan DPR karena tidak melakukan pengetatan anggaran atau APBN untuk setiap tahun. Anggaran selalu direkayasa untuk defisit agar bisa ditutupi oleh utang” tambah Uchok. Menurutnya DPR bisa melakukan penghematan dengan melakukan pengurangan anggaran operasional menteri atau pengurangan perjalanan dinas menteri atau bisa juga melakukan pengurangan perjalan dinas presiden, yang pada tahun 2012 sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp.202.2 milyar hanya untuk Carter Pesawat dalam rangka Penerbangan Khusus (Pensus) dan Kunjungan Kerja Presiden. “Realisasi anggaran sebesar Rp.202.2 milyar diberikan untuk bencana banjir, untuk Jakarta dan Manado saja  bisa mengurangi beban penderitaan rakyat dan dengan membantu rehabilitas rumah-rumah mereka yang rusak” tuturnya.

Tabel Posisi Utang Indonesia

tahun

posisi Utang

penduduk

setiap satu penduduk punya hutang

2013

2.277.000.000.000.000

 255.587.718

 8.908.879

2012

1.978.000.000.000.000

 255.587.718

 7.739.026

2011

 1.809.000.000.000.000

 255.587.718

 7.077.805

2010

1.682.000.000.000.000

 237.641.326

 7.077.894

2009

 1.591.000.000.000.000

 237.641.326

 6.694.963

2008

1.637.000.000.000.000

 237.641.326

 6.888.533

2007

 1.389.000.000.000.000

 237.641.326

 5.844.943

2006

 1.302.000.000.000.000

 237.641.326

 5.478.845

2005

 1.313.000.000.000.000

 237.641.326

 5.525.133

2004

 1.300.000.000.000.000

 237.641.326

 5.470.429

2003

 1.232.000.000.000.000

 237.641.326

 5.184.283

Sumber: seknas FITRA diolah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI.

Redaksi : FITRA

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *