Jika menilai kinerja pemerintah dari sisi alokasi belanja, bisa dikatakan belum maksimal. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lumayan antara belanja pegawai dengan belanja-belanja yang lain. Kenaikan signifikan yang terjadi di belanja pegawai tidak terlihat di belanja barang dan belanja modal, sekalipun belanja barang dan belanja modal mengalami kenaikan.
Berikut ini merupakan analisis Seknas FITRA mengenai trend belanja pemerintah dari tahun 2005-2010.
Grafik belanja pegawai dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, Realisasi Tahun 2005 Sebesar Rp.54.254.200.000,- tahun 2006 Rp.73.252.300.000,- atau meningkat 35% dari belanja pegawai sebelumnya. Kemudian di tahun 2007, meningkat kembali 23%, (atau) menjadi Rp.90.425.000.000,- lalu di APBN Realisasi tahun 2008 pun terus meningkat menjadi Rp.112.829.900.000 atau 25% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2009 Perubahan tidak mau kalah, Pemerintah menaikkan kembali alokasi belanja pegawainya menjadi Rp.133.709.200.000 atau 19% dari tahun sebelumnya. Dalam Penetapan APBN tahun 2010 ini, kenaikan semakin signifikan, tercatat di tahun 2010 alokasi belanja pegawai pemerintah meningkat 20% atau Rp.160.364.300.000,-. Jika dirata-ratakan kenaikan belanja pegawai pertahunnya sebesar 24,4%.
Kenaikan belanja pegawai pemerintah berbanding lurus dengan belanja barang dari tahun ke tahun. Tercatat dalam realisasi tahun 2005 ke 2006 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mencapai 62% atau meningkat sebesar Rp.18.010.200.000,-. Begitu pula di tahun berikutnya, realisasi belanja barang di tahun 2007 meningkat 16% atau Rp.7.329.500.000,-. Selanjutnya, di tahun 2008 mengalami peningkatan hanya 3% atau sebesar Rp.1.452.100.000,-. Kenaikan drastis terjadi dalam APBN Perubahan 2009, alokasi belanja barang meningkat 53% atau sebesar Rp.29.500.500.000,- dari tahun sebelumnya. Pada penetapan APBN TA 2010, pemerintah menganggarkan untuk belanja barang sebesar Rp.107.090.100.000,- atau meningkat 17% dari tahun sebelumnya (mengalami kenaikan sebesar Rp.21.626.100.000,-). Sedangkan kenaikan rata-ratanya sebesar 30,2% per tahun.
Dari tahun 2005 ke 2006, baik dari belanja pegawai maupun belanja barang mengalami kenaikan cukup tinggi, begitu pula belanja modalnya. Untuk belanja pegawai meningkat 35%, belanja barang meningkat 62%, sedangkan untuk belanja modal meningkat 67% atau mengalami kenaikan sebesar Rp.22.063.100.000,- dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.32.888.800.000,-. (menjadi Rp. 54.951.900.000,-).Di tahun 2007 juga mengalami kenaikan 17% atau meningkat Rp.9.336.800.000,- (menjadi Rp.64.288.700.000,-). Kenaikan terus berlanjut di tahun 2008, Tahun 2008 meningkat 13% atau Rp.8.483.800.000,- (menjadi Rp.72.772.500.000,-). Begitupun di tahun berikutnya, dalam APBN Perubahan TA. 2009 meningkat hanya 1% atau sebesar Rp.609.000.000,- (menjadi Rp.73.381.500.000,-). Dalam 2010 kembali meningkat sebesar 12% atau Rp.8.794.000.000,- (menjadi Rp.82.175.500.000,-).
Sayangnya, peningkatan dari ketiga belanja di atas tidak diiring dengan meningkatnya belanja subsidi, yang notabenenya belanja subsidi akan berdampak pada kehidupan dari masyarakat miskin. Kenaikan gaji pegawai seharusnya meningkatkan kinerja pemerintah untuk terus menupayakan APBN yang pro terhadap masyarakat miskin sesuai dengan amanat konstitusi. Mari kita lihat trend belanja subsidi dari tahun 2005-2010.
Penurunan sudah terlihat diawal tahun 2006. Dalam realisasi tahun 2005 tercatat sebesar Rp.120.765.300.000,- kemudian pada tahun 2006 menjadi Rp.107.431.800.000,-, dengan kata lain mengalami penurunan sebesar (-11%) atau berkurang sebesar Rp.13.333.500.000,- dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 meningkat cukup lumayan sebesar 40% atau Rp.42.782.600.000,- dari tahun sebelumnya menjadi Rp.150.214.400.000,-. Di tahun 2008 meningkat kembali sebesar 83% atau Rp.125.077.100.000,- menjadi Rp.275.291.500.000,-. Semangat subsidi untuk masyarakat terasa di tahun 2008 ini, namun di tahun selanjutnya alokasi belanja sudsidi ini terjun bebas atau turus drastis, dalam APBN Perubahan 2009 tercatat alokasi belanja subsidi pemerintah hanya Rp.158.117.900.000,- atau turun 43% dari tahun sebelumnya. Mengalami penurunan sebesar Rp.117.173.600.000,- Rasa pesimistis berlanjut di tahun 2010, pemerintah mengurangi kembali alokasi belanja subsidi menjadi Rp.157.820.300.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.297.600.000,-
Kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, hal itu terlihat dari penurunan belanja subsidi 43% di tahun 2009
