Gangguan stabilitas keuangan akibat intervensi politikus ke bank sentral terjadi di sejumlah negara. Gejolak ekonomi di Turki menjadi bukti mutakhir.Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan intervensi politik tampak dari bongkar-pasang jabatan gubernur jenderal bank sentral Turki oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saat ada unsur politik, kebijakan bank sentral tidak lagi berbasis data dan risiko, tapi untuk populisme atau penggalangan suara, ucapnya kepada Tempo,Jumat, 21 Oktober 2022.

Pada Juli 2019, Murat Cetinkaya dicopot dari posisinya sebagai Gubernur Bank Sentral Turki (CBRT) yang dia jabat sejak April 2016. Murat disebut dilengserkan Erdogan lantaran menolak menurunkan suku bunga di tengah gejolak inflasi. Dampaknya, nilai tukar lira turun 2,1 persen ke level 5,7487 per dolar Amerika Serikat.

Sejak 2019 hingga 2021, Erdogan empat kali mengganti pengisi kursi tertinggi otoritas keuangan Turki tersebut. Kompetensi tidak lagi diperhatikan karena urusan politik, kata Bhima. Yang terjadi adalah kebijakan yang berisiko pada gangguan moneter dan meruntuhkan kepercayaan investor.

Dampak intervensi politik itu terlihat dalam beberapa waktu kemudian. Inflasi Turki sempat menembus level tertinggi selama 20 tahun terakhir, yaitu 61,14 persen, pada Maret 2022. Satu pemicu utamanya adalah lonjakan harga energi dan komoditas saat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Pada Agustus lalu, Turki mencatatkan angka inflasi hingga 80,21 persen.

Gerai penukaran mata uang di Istanbul, Turki, 26 September 2022. REUTERS/Dilara Senkaya

Pintu Masuk Politikus ke Bank Indonesia
Di dalam negeri, reformasi aturan di sektor keuangan dikhawatirkan menjadi karpet merah bagi politikus untuk masuk ke jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RUU PPSK) atau omnibus law sektor keuangan, tidak ada aturan yang melarang anggota dewan gubernur bank sentral menjadi pengurus ataupun anggota partai politik.

Adapun pasal anyar yang dirancang para anggota DPR hanya menyebutkan soal larangan keterkaitan petinggi Bank Indonesia dengan perusahaan. Anggota Dewan Gubernur BI pun dilarang merangkap jabatan di lembaga lain. Tak ada lagi keterangan eksplisit mengenai larangan afiliasi politik.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, menyebutkan mayoritas negara maju sangat menjaga independensi bank sentral. Praktik politik dalam kebijakan otoritas keuangan tertinggi itu pun sangat minim ditemukan.

“Independensi memang dijaga agar kebijakannya tidak tergantung pada partai politik yang sedang berkuasa,”

Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal FITRA

Tangan Politik di Bank Sentral AS
Sejarah pun menunjukkan intervensi pemerintah terhadap bank sentral, termasuk di Amerika Serikat. Pada 1971, Presiden Richard Nixon diketahui mendesak Kepala Bank Sentral Amerika Serikat Arthur Burns untuk menekan suku bunga dengan dalih memperbaiki perekonomian.

Hal itu membuat Nixon kembali menang dalam pemilihan presiden berikutnya. Namun kebijakan tersebut membuat Negeri Abang Sam diterpa inflasi dua digit pada awal 1970 hingga beberapa tahun berikutnya. Selain pelemahan mata uang, Amerika Serikat kemudian dihantam resesi selama dua periode kepresidenan.

Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI) pun pernah diterpa isu intervensi politik pada akhir 2018. Gubernur RBI saat itu, Urjit Patel, mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan kebijakan rezim Narendra Modi, Perdana Menteri India yang menjabat sejak 2014.

Sumber: https://koran.tempo.co/read/berita-utama/477420/pengalaman-pahit-intervensi-politik-bank-sentral-di-negara-lain