Tata Ulang Keuangan Desa, PR Menteri Desa Baru

Oleh: Misbah Hasan Terpilihnya Abdul Halim Iskandar dan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes/Wamendes PDTT) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 tentu mengejutkan semua kalangan, terutama para pegiat desa. Dari latar …

past analysis

Mendorong Akuntabilitas Sosial Pemprov DKI

Oleh: Misbah Hasan Memasuki tahun ketiga masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, polemik terkait keterbukaan informasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harusnya tidak perlu terjadi. Namun kenyataannya, masyarakat menganggap ada kemunduran signifikan atas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang …

Open Parliament dan Gebrakan Dewan

Oleh: Misbah Hasan*. Langkah Partai NasDem menyelenggarakan sekolah legislatif bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih dari partainya patut mendapat apresiasi. Pertanyaannya, seberapa besar publik dapat berharap pada kinerja anggota DPR Partai NasDem ini ke depan? …

Menjaga Marwah BPK

Oleh: Misbah Hasan*. Beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan beredarnya 64 nama calon anggota BPK yang dirilis oleh DPR. Dari nama-nama yang muncul, 15 orang di antaranya berasal dari partai politik, sebagian berlatar belakang pengusaha, akademisi, incumbent BPK dan perwakilan …

Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface

Oleh: Misbah Hasan*. A recent high-profile case of alleged bribery(link is external) for promotions in the Religious Affairs Ministry is just one small example of the deep-seated corruption still infecting Indonesia’s civil service. The case, which involved Lukman Hakim Saifuddin, Minister for …

Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi

Infrastructure will take the stage this weekend as a theme of the second televised debate between Indonesia’s presidential and vice presidential candidates for the 2019 election. As the incumbent, President Joko “Jokowi” Widodo will have plenty to talk about – …

Pantaskah Remunerasi untuk ASN?

oleh: Misbah Hasan*. Peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 pada 29 November lalu ditandai dengan kenaikan tunjangan kinerja pegawai (remunerasi) bagi empat kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Jumlah tunjangan kinerja tertinggi …

Mengurai Polemik Dana Kelurahan

Oleh: Misbah Hasan Rencana Pemerintah mengucurkan Dana Kelurahan sebesar tiga triliun rupiah yang diambilkan dari Dana Desa dalam skema RAPBN 2019 menuai polemik. Aturan operasional, sumber pendanaan, dan mekanisme pengawasannya perlu segera dibenahi. Polemik bermula ketika Pemerintah secara serta merta …

Jebakan Ekonomi Indonesia

Oleh Misbah Hasan*. Indonesia saat ini banyak mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Pujian tersebut tertuang secara eksplisit dalam buku ‘Realizing Indonesia’s Economic Potential’ yang dirilis akhir 2018. Buku ini secara tegas …

Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?

Penulis : Yenti Nurhidayat*. Belakangan ini, jagat media Indonesia diramaikan oleh isu Omnibus Law sebagai senjata pamungkas untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Omnibus Law sendiri disebut secara eksplisit dalam pidato pertama Presiden Jokowi setelah dilantik pada 20 Oktober …

Menakar Risiko Utang Pemerintah

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Menelisik Tata Kelola Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS; Antara Potensi Korupsi dan Monopoli Pengadaan Obat

MERAJUT KESEJAHTERAAN DARI DESA

Informasi Singkat “Perjuangan Panjang PIK di Kabupaten Sukabumi (2009-2013)”

Budget (Committee) Mafia

Moratorium on Civil Service Recruitment

(Bahasa Indonesia) FITRA NTB: Pemerintah Daerah Harap Berhati-Hati Kelola Keuangan Daerah

(Bahasa Indonesia) PEMERINTAH TIDAK BEKERJA KERAS UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Bahasa Indonesia) RAPOT MERAH FUNGSI ANGGARAN DPR 2004-2009

(Bahasa Indonesia) APBN-P di Pusaran Century

(Bahasa Indonesia) TAHUKAH ANDA; BERAPA RUPIAH DANA NEGARA YANG MENGALIR KE PARTAI POLITIK?

(Bahasa Indonesia) Politik Gentong Babi

(Bahasa Indonesia) Gejala ‘Katarak’ pada ‘Mata’ APBN 2011

(Bahasa Indonesia) Sadar (Anggaran) Bencana

(Bahasa Indonesia) Kebijakan Masa Lalu Membebani APBD Lamongan

(Bahasa Indonesia) Pemekaran (Masalah) Daerah

Moratorium on Civil Service Recruitment

(Bahasa Indonesia) Kemendiknas Alokasikan Dana Abadi Pendidikan

Budget Committee Mafia

(Bahasa Indonesia) Anggaran (Rusa) Yang Terlupakan

(Bahasa Indonesia) Mendesak APBD “Pro Poor”

(Bahasa Indonesia) Gejala ‘Katarak’ pada ‘Mata’ APBN 2011

(Bahasa Indonesia) Trend Belanja Pemerintah dalam APBN 2002 – 2010: Tidak Efektif

(Bahasa Indonesia) Analisis Umum Terhadap KUA dan PPAS TA 2010 Kabupaten Lombok Barat

Can not find what you looking for? Please go to All Analysis or Archive & Search