Utang Pemerintah & Banyaknya Uang yang Mengendap di Daerah

Jakarta, 17 Januari 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya dana transfer daerah yang masih terparkir dan mengendap di rekening kas umum daerah. Bahkan, agar terlihat terserap, ada pemerintah daerah yang sekedar memindahkan dana transfer tersebut ke rekening lain. Mantan … read more »

past news

  1. Open Data Day 2019 FITRA
  2. Open Data Day
  3. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  4. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  5. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  6. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  7. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  8. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  9. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  10. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  11. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  12. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  13. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  14. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  15. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  16. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  17. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  18. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  19. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  20. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  21. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  22. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  23. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  24. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  25. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  26. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  27. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  28. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  29. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  30. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  31. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  32. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  33. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  34. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  35. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  36. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  37. BLBI Century Terancam Terhenti
  38. Gaji Selangit PNS DKI
  39. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  40. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  41. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  42. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  43. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  44. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  45. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  46. Selusin PR Jokowi
  47. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  48. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  49. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  50. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  51. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  52. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  53. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  54. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  55. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  56. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  57. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  58. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  59. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  60. Mengulik Anggaran Debat Capres
  61. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  62. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  63. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  64. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  65. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  66. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  67. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  68. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  69. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  70. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  71. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  72. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  73. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  74. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  75. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  76. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  77. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  78. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  79. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  80. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  81. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  82. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  83. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  84. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  85. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  86. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  87. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  88. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  89. (Bahasa Indonesia) Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  90. (Bahasa Indonesia) Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  91. (Bahasa Indonesia) FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  92. (Bahasa Indonesia) FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  93. (Bahasa Indonesia) Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal